Eksklusif Dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (1) : “Aku Diam Tapi Mematikan....”

 

        Gaya bicara Andi Amran Sulaiman tegas dan lugas, tanpa basa-basi. Menteri Pertanian kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968 ini, punya prinsip bagus: diam tapi mematikan. Sebuah indikator bahwa dia adalah pekerja keras dan tegas, tak kenal kompromi. 

 

Di hari pertama Ramadan, Amran menerima silaturahmi tim Rakyat Merdeka. Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Aditya Nugroho dan Fotografer Muhammad Qori diterima di kantornya di kawasan Ragunan, Jakarta, Senin (6/6) pagi. Berikut kutipannya.

 

            Bagaimana merombak kinerja Kementerian Pertanian selama hampir dua tahun ini? 

Membangun pertanian itu holistik, tak bisa sendirian. Sekarang ini, saat harga naik atau harga turun, yang dicari Menteri Pertanian. Serat gabah kurang atau irigasi rusak, yang disalahin Menteri Pertanian. Padahal, pekerjaan-pekerjaan itu urusannya terkait institusi lain. Misalnya, soal harga ada di Kementerian Perdagangan, dan urusan irigasi ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itulah, harus ada sinergi yang kuat, ego sektoral mesti dihilangkan. 

Komoditas yang strategis kini harus diperhatikan. Yang potensi ekspor menghasilkan devisa, misalnya, CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah, karet, cacao, pala. Ekspor CPO saat ini Indonesia nomor 1 di dunia. Ekspor karet nomor tiga di dunia, padahal Vietnam yang kita ajari, sekarang jadi nomor dua di dunia. Ekspor cacao nomor satu di dunia, dan pala juga nomor satu di dunia. Lalu, ada prospek lain. Misalnya mangga, nanas. Jadi pasarnya terbuka. Ini yang harus dijaga. Dan yang impor, kita harus bisa produksi, supaya keran impor berkurang. Yaitu padi, jagung, kedelai, bawang, cabe, gula dan sapi. 

 

Upaya apa saja yang sudah Anda lakukan selama menjadi Mentan?

Selama 1,5 tahun ini banyak upaya luar biasa. Irigasi yang rusak sudah diperbaiki, dan ada mekanisasi pertanian, sehingga terjadi peningkatan produksi, mempercepat penanaman, menurunkan biaya produksi dan tingkat kepuasan petani meningkat sampai 60-70 persen. Dengan teknologi, kita menciptakan alat yang sesuai lahan Indonesia.

Contoh, dulu panen dengan cara manual, 1 hektar makan waktu 10 hari. Tapi dengan teknologi, sekarang cukup 4 jam. Dulu, untuk menanam 1 hektar butuh 20 orang dan selesai 1 hari. Atau 20 hari kalau dikerjakan 1 orang. Sekarang 4-5 jam selesai. Biaya produksi turun sampai 40 persen. Dulu panen manual, tenaga manusia biayanya Rp 2 juta per hektar, sekarang tinggal Rp 1 juta.

 

         Merujuk dari website resmi Kementerian Pertanian, sepanjang tahun 2015, capaian kinerja Menteri Amran sebagai berikut. 1) Produksi padi mencapai 74,99 juta ton, dari target 73,40 juta ton. 2) Produksi daging sapi dan kerbau 0,4445 juta ton dari target 0,44 juta ton. 3) Produksi jagung 19,83 juta ton, dari target 20,31 juta ton. 4) Produksi kedelai 0,983 juta ton, dari target 1,20 juta ton. 5) Produksi gula tebu 2,497 juta ton, dari target 2,97 juta ton. 

Selain itu, pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama 15,66 persen dari target 10 persen. Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor mencapai -7,93 persen, dari target -5 persen. Dan Produk Domestik Brutto (PDB) Pertanian mencerminkan peningkatan pendapatan keluarga petani mencapai Rp 8,6 juta dari target Rp 8,3 juta. 

Tahun 2015, Kementerian Pertanian mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 32,7 miliar dan realisasi penyerapan sampai 31 Desember 2015 mencapai Rp 28,6 miliar atau 87,63 persen. Terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,37 persen. Efisiensi berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinyering di hotel serta sinergi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Menurut Menteri Amran, hasil survei INDEF tahun 2016 tentang tingkat kepuasan petani terendah 76 persen dan tertinggi 96 persen.

 

         Apa ada kesulitan untuk melakukan transfer teknologi kepada petani?

Itu proses tidak sulit kok. Petani sekarang pintar-pintar. Dibuat alsintan (alat dan mesin pertanian) yang sistem operasinya mudah. Apalagi ada pendampingan dari mahasiswa, PPL (Penyuluh Pekerja Lapangan) dan TNI. Alat pertanian diberikan gratis, dananya dari APBN dan diserahkan kepada kelompok tani. Tapi, sesudah 2-3 tahun, setelah terbiasa menggunakan petani akan membeli sendiri. Ini cara mengubah pertanian tradisional menuju modern.

 

         Kenapa TNI ikut dilibatkan?

Yang kami berdayakan Babinsa. Karena petani membutuhkan disiplin. Memang ada yang meragukan, tapi ternyata tingkat kepuasan terhadap pendampingan TNI mencapai 89 persen. Jadi, TNI membantu ketahanan pangan nasional. 

 

Apakah banyak regulasi yang dirombak atau direvisi selama anda jadi Mentan?

Membangun pertanian ada rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Programnya, antara lain bedah regulasi. Regulasi yang menghambat percepatan swasembada pangan, kita cabut. Benahi. Regulasi tidak boleh keliru. Kebijakan yang salah itu lebih bahaya dari korupsi. Contohnya, potong anggaran kabupaten yang tak berhasil menaikkan produksi, lalu pindahkan ke wilayah yang produktif. 

Tentang aturan tender, kita ubah. Menumbuhkan tanaman tidak sama dengan membuat bangunan. Karena hujan, iklim, hama, tidak pernah menunggu tender. Misalnya, saat jelang panen bawang, kena ulat. Kalau nunggu tender dulu, ya panennya nggak jadi. Bawangnya habis kena hama. Atau tiba-tiba ada banjir. Kalau menunggu dulu tender pompa, ya panennya keburu hancur. Begitu juga dengan pupuk dan benih. Waktunya harus tepat. Pupuk dan benih jangan sampai datangnya saat panen sudah lewat. 

 

         Pupuk dulu sering bermasalah. Sekarang hampir tak terdengar ada keluhan. Kenapa?

Karena ada 40-an orang (sudah) masuk penjara. Saya tegas, semua yang mengoplos itu harus dipenjara. Petani harus dibela.      

           

Penunjukan langsung berpotensi korupsi. Apakah semua perubahan mekanisme aturan termasuk tender ini dikonsultasikan dengan aparat hukum?

Kalau saat penunjukan langsung, ada yang berbuat macam-macam, ya ditindak. Kami bukan sekedar konsultasi dengan aparat hukum. Di dekat sini, ada ruangannya KPK, Reskrim dan Kejaksaan (Amran lalu menunjukkan jarinya ke arah kanan di samping ruang kerjanya). Mereka juga berkantor di sini dan membentuk Satgas (Satuan Tugas). Ini pesan, kalau ada pejabat di sini yang menolak, saya tinggal tanya, ah you mau apa? Mau macam-macam? 

 

Merombak sistem bisa berhasil jika ada perubahan dan kultur SDM-nya...

Dari segi SDM, kita sekarang menerapkan lelang jabatan. Ada Pak J Kristiadi, Prof Hamdi Muluk dan Pak Syarifuddin Baharsyah masuk dalam tim. Mereka dari luar, sehingga tak ada yang bisa mempengaruhi. Ada sistem yang membangun kementerian ini. Menteri atau Sekjen tak bisa menunjuk eselon dua. Saat terpilih, kami beri target pencapaian kerja. Dua bulan kinerjanya buruk, ya dilempar juga. Yang sudah mengalami pergantian di eselon 1 dan 2 ada 68 orang. Ini dalam kurun waktu setahun. Jadi slogannya, aku diam tapi mematikan...

Saya ingin semua pegawai pertanian berpeluang jadi menteri, dirjen. Dengan sistem yang bagus, mestinya seorang dirjen bisa menjadi menteri. Tinggal lihat saja kinerjanya. Ibarat main bola, pernah mencetak gol atau tidak. Mimpi saya, ada kader-kader dari Kementerian Pertanian yang bisa jadi menteri, dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

 

Tentang harga-harga menjelang Lebaran, mengapa ada disparitas yang lebar dari petani ke konsumen?

Rantai pasok atau supply chain kita terlalu panjang. Ini saya ceritakan, kami kini mengubah perencanaan pertanian, khususnya untuk bawang. Misalnya di Ngantang, Kabupaten Malang. Lahan tanam bawang di dataran rendah. Saat panen, petani di sana bilang, bawang biasanya membusuk, karena masuk musim hujam. Saya arahkan, tanam di kaki gunung. Pakai pompa untuk menaikkan air. Berhasil. Panen bagus 2.500 hektar. Meskipun saat itu musim hujan tidak busuk, karena lahan daerah miring. 

Saat panen, bahkan saya ajak Dubes Thailand ke sana. Tapi kemudian saya sedih sekali. Harga bawang mencapai Rp 50 ribu per kilogram. Padahal, saya tahu di tingkat petani hanya Rp 8 ribu sekilo. Inilah rantai pasok. Harga 8 ribu di petani Ngantang, tapi sampai di kota mencapai 36 ribu. Terjadi kenaikan hingga 400 persen. Padahal, petani yang menanam bawang itu, 120 hari kena panas dan hujan. Anak istrinya ikut menangis saat ada hama, tapi ruang gerak untungnya hanya 10 persen, bahkan mungkin rugi. Ini rantai pembelinya terlalu panjang.

 

Apakah kebanyakan petani kita memang tidak sepenuhnya menikmati keuntungan gara-gara rantai pasok yang panjang ini?

Ya, memang tidak sepenuhnya. Sekarang harga bawang dari petani diperbaiki. Dibeli Bulog Rp 15 ribu per kilogram. Petani untung. Kalau ini terus dilakukan, target kami, pemuda tidak akan meninggalkan desanya, dan tetap meneruskan pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, setiap tahun 2 juta pemuda peninggalkan desanya. Atau 20 juta pemuda dalam 10 tahun. Ini berpotensi jadi begal dan berbuat kriminal kalau dibiarkan miskin sehingga diperlukan tata niaga untuk memotong rantai pasar.

 

Apa yang sudah dilakukan untuk memotong rantai dan mafia yang memainkan harga?

Intinya mengubah struktur pasar. Dari petani, pengusaha, kemudian koperasi sehingga petani untung, konsumen tersenyum. Presiden juga meminta sinergi. Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Memotong rantai middle man, saya menyebutnya begitu, tak cukup dengan regulasi saja, harus pakai sistem tegas. Dari petani, bawa ke Toko Tani, hasil kerja sama Koperasi dan PT Pos. Koperasi di Jabodetabek ada 20 ribu sudah kerja sama. Ekonomi akan menggeliat dan inflasi turun. 

 

Sinerginya bagaimana? Soal keran impor saja, sering terjadi beda pendapat antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan? 

Prinsipnya bekerja harus lebih baik dari kemarin. Beda pendapat itu rahmat. Soal keran impor, misalnya, saya mengatakan tidak impor karena saat itu menghadapi panen puncak dan harga akan turun. Sementara Pak Menko (Perekonomian) dan Pak Mendag mengatakan akan impor, ya itu benar juga. Karena untuk menjaga inflasi saat harga tinggi. 

Jadi, Pak Menko dan Pak Mendag menjaga suasana masyarakat dan konsumen agar harga di pasar baik. Sementara saya menjaga petani, supaya sustain. Dua-duanya dijaga, masyarakat konsumen dan petani. Semangat merah putih. Itulah hebatnya kabinet kerja.

 

Saat hari pers nasional Februari lalu, Gubernur NTB di depan Presiden mengatakan, harga jagung di daerahnya murah sekali dan hanya dibeli Rp 1.500 per kilogram. Ini mungkin akibat impor jagung. Sekarang bagaimana?

Wah sekarang Gubernur saat telepon, sudah senang sekali. Jangan cerita impor deh. Petani sekarang semangat menanam jagung. Pakai sistem tanam cepat. Belum dipanen, bagian bawahnya sudah mulai tumbuh lagi. Kalau untung, petani tidak akan tidur. Mereka semangat bertanam. 

 

Jagung petani murah karena sebelumnya ada impor sampai 1,5 juta ton per tahun. Sekarang impor sudah berkurang?

Impor jagung kita sekarang turun 50 persen. Itu angka yang besar sekali. Kami tegas. Impor harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ada pihak-pihak yang ingin impor, kami tunjuk ruangan sebelah (Satgas KPK, Reskrim, Kejaksaan). Atau kalau ada yang minta proyek. Lapor sama sebelah. Aku paraf, kalau di situ tanda tanganha...ha...ha..

 

Target Pemerintah dalam tiga tahun bisa swasembada beras. Sudah sampai mana progress-nya?

Sejak 2015, kita lakukan akselerasi. Seluruh upaya khusus dilakukan Kementerian Pertanian atas arahan Presiden. Tahun 2015, El Nino terbesar sepanjang sejarah. Tapi produksi beras kita malah naik 5 juta ton. Bayangkan, upaya dan pertarungan kita mendapatkan hasil ini. Kondisi kritis, tapi produksi beras naik. 

Saat El Nino 1997, Indonesia mengimpor beras total 7,1 juta ton untuk memenuhi konsumsi 202 juta penduduk. Kalau diinterpolasi, maka saat El Nino tahun ini, harusnya kita mengimpor lebih dari itu. Tapi kenyataannya, kita baru impor 1 juta dan itu pun masih di gudang. ***

 

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka edisi Jumat, 10 Juni 2016

 

 

Ngopi Dengan Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan: Kebetulan Presiden & Wapres Pengusaha, Nggak Suka Birokrasi Yang Membebani

           Di tengah situasi ekonomi global saat ini sedang kurang bergairah, suku bunga kredit perbankan di Indonesia masih tinggi, sehingga dianggap menyulitkan perkembangan dunia usaha. Bagaimana potret kondisi perbankan selama Pemerintahan Jokowi? Tim Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan Fotografer Wahyu Dwi Nugroho mewawancarai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan di kantornya kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (13/4). Berikut ini wawancara lengkap dengan bankir dan ekonom muda yang kini terjun menjadi birokrat itu. 

         

Situasi perekonomian menjelang tengah tahun 2016, apakah menunjukkan tanda-tanda optimisme?

Pertumbuhan diprediksi sekitar 5,3 persen tahun ini. Memang dipengaruhi oleh beberapa faktor global yang di luar kendali kita. Misalnya, harga komoditas yang anjlok, pertumbuhan ekonomi di China yang melambat dan prospek kenaikan suku bunga US Dollar. Karena itu, kita baiknya fokus kepada hal-hal untuk memperkecil risiko ketiga faktor di atas. Pertama, melalui pembangunan infrastruktur. Dan kedua, deregulasi kebijakan sektor riil untuk memperbaiki iklim investasi. Kalau kita melihat masukan dari para investor, membesarnya arus modal ke Indonesia menunjukkan optimisme meningkat. Yang gampang, lihat indikator di pasar finansial. Misalnya, bursa saham kita menunjukkan optimisme. Sejak awal tahun IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) naik 6,7 persen, sementara di bursa saham Shanghai malah minus 16 persen dan India minus 0,5 persen.

Lalu, lihat kurs rupiah. Rupiah kita menguat 5 persenan, sementara China dan India relatif stagnan. Hal lain, CDS atau Credit Default Swap Indonesia untuk lima tahun ini, angkanya di bawah 2 persen (saat krisis tahun 2008 sempat di atas 12 persen). Tahun ini, CDS turun hampir 0,4 persen, sementara China naik 11 basis poin dan Korea naik sekitar 7 basis poin. Jadi, melihat dari indikator pasar finansial, yaitu valas, saham, obligasi dan CDS, sejak awal tahun, menunjukkan optimisme investor ke Indonesia meningkat. 

 

Apakah indikator di pasar finansial akan diikuti oleh membaiknya pertumbuhan sektor riil? 

Naik turunnya pasar finansial bisa jadi indikator sentimen investor. Pasar finansial bergerak lebih dulu sebelum sektor riil. Jadi, pasar finansial bergerak berdasarkan sentimen, sedangkan sektor riil bergerak berdasarkan realita. Tapi, korelasinya ada. 

 

Jadi, ada peran spekulator dan investor...

Nah, itulah bedanya spekulator dan investor. Spekulator jago memprediksi arus modal. Misalnya, spekualtor merasa akan ada arus modal ke sektor riil dalam 6-12 bulan ke depan, maka otomatis mereka akan masuk duluan ke pasar saham sehingga memicu naik turunnya bursa saham. Mengapa terjadi naik turun di bursa saham? Itu karena adanya ekspektasi laba rugi di sektor korporasi dalam 6-12 bulan ke depan. Kalau diprediksi membaik, maka laba diprediksi meningkat, deviden naik, maka harga saham pun naik. 

 

Di Indonesia lebih banyak mana, spekulator atau investor? 

Itu bagai dua sisi mata uang. Two sides of the same coin. Tahun 1997, sewaktu krisis moneter, rupiah anjlok. Saat itu, spekulator pull out dari Indonesia, Thailand, Korea Selatan. Maka, mata uang rupiah, won dan bath pun anjlok. Tapi sekarang, melihat berita di media-media finansial internasional misalnya Financial Times, Bloomberg dan Wall Street Journal, nuansa Indonesia membaik. Banyak investor terbantu dengan keadaan global. 

 

Bagaimana terbantunya?

Para investor dan analis global, mulai menilai bahwa kenaikan bunga US Dollar tak akan sepesat yang diperkirakan. Indikasinya, ada kemungkinan besar, suku bunga naiknya lamban. The Fed Fund Rate (suku bunga Bank Sentral Amerika) sekarang 0,5 persen. Naik maksimum 2 kali, atau menjadi 1 persen. 

Bahkan, ada beberapa analis memperkirakan The Fed (Federal Reserves atau Bank Sentral Amerika Serikat-red), akan menurunkan suku bunga. Logikanya simpel. Saat ini, rata-rata Bank Sentral menurunkan suku bunga dan melakukan kebijakan Quantitative Easing, terutama di Eropa, China dan Jepang. Maka, bagi The Fed, tanpa menaikkan suku bunga pun, sementara Bank Sentral negara lainnya menurunkan suku bunga, secara relatif mereka melakukan pengetatan. Makanya, US Dollar akan menguat. Jadi, without doing anything by maintaining the interest rate, they tightening monetary policy, because everyone else is losing monetary policy. Dengan penguatan US Dollar, maka ekonomi Amerika terpukul, ekspor mereka terpukul dan pertumbuhan tersendat. Dan, karena belum mengindikasikan pertumbuhan pesat, maka Bank Sentral kemungkinan akan menahan diri sebelum menaikkan suku bunga. Otomatis, bagi investor global, yang tadinya khawatir dengan negara berkembang, mereka memarkir uang pribadi, salah satunya di Indonesia. 

Mengapa? Di Amerika, misalnya, simpanan dengan tenor 10 tahun imbalnya di bawah 2 persen. Sedangkan di LIBOR (London Interbank Offered Rate), rate-nya rata-rata 0,6 persen. Jadi, memarkir dana di pasar US Dollar, atau US Teasury Bonds, hasilnya baik kalau pasar sedang panik. Namun, ketika keadaan normal, investor global mikir lagi. Mereka akan cari pasar di negara yang menawarkan suku bunga tinggi dan pertumbuhan ekonominya pesat. Salah satunya di Indonesia. Sebab, suku bunganya salah satu yang tertinggi di Asia, dan pertumbuhan ekonominya pesat. Logikanya, kalau pertumbuhan ekonomi pesat, berarti laba korporasi pesat dan harga sahamnya naik.

 

Menurut Anda, apakah kebijakan Pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi sudah on the right track?

Seperti yang saya katakan tadi, ada tiga faktor global yang di luar kendali Indonesia. Maka, cara memperkecil risiko atau dampaknya adalah dengan pembangunan proyek infrastruktur dan deregulasi kebijakan di sektor riil. Fokusnya di situ saja. Dan ternyata, hal itu membuahkan hasil, investor percaya. 

Dulu, sering banyak yang bilang bahwa Indonesia penuh dengan potensi, tapi realisasinya urusan lain. Sekarang, pemerintah sudah fokus ke realisasi. Artinya apa? Pimpinan pemerintah harus berhadapan dengan isu-isu yang sangat teknis. Misalnya, pembebasan lahan. Itu sebenarnya, dimana coba di dunia ini, pimpinan pemerintahannya turun tangan dalam membebaskan lahan. Tapi ternyata itu adalah penghambat utama pembangunan proyek. 

Kebetulan Presiden dan Wapres dua-duanya pengusaha. Dan, pengusaha tidak suka dengan birokrasi yang membebani. Di mata pengusaha, birokrasi itu harusnya membantu mengarahkan dan mengeluarkan kebijakan yang memastikan iklim investasi baik dan fair. Monopoli, oligopoli, misalnya, diperkecil ruangnya. Lalu, tidak ada ekses rent seeking dan lain-lain. Selebihnya, biarkan iklim investasi membaik sehingga sektor swasta berkembang. ***

 

Idealnya, Bank-bank Dikonsolidasi & Direkapitalisasi

Nama Fauzi Ichsan sudah tak asing lagi di dunia ekonomi dan perbankan tanah air. Dia dikenal sebagai salah satu bankir dan ekonom muda yang tidak hanya cerdas, tapijuga kritis. Kini, lelaki yang pernah berkarier sebagai Managing Director dan Ekonom Senior di Standard Chartered Bank serta Manager di Citibank itu, dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala Eksekutif merangkap aggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Banting stir dari bankir menjadi birokrat, tak sulit bagi lelaki kelahiran Jakarta, 27 Januari 1970 itu untuk menyesuaikan diri. Tugas baru itu dijalaninya dengan penuh semangat dan optimis. Maklum, selain bertanggung jawab menjamin dana simpanan masyarakat di bank yang nilainya maksimal Rp 2 miliar, LPS juga punya tugas maha berat: menutup bank yang sakit atau bankrut. Ditemani teh dan aneka camilan di ruang kerjanya, penyandang gelar Master dari Masschusetts Institute of Technolofy dan Bachelor’s Degree dari The London School of Economics and Political Science (LSE) itu, berbagi cerita mengenai kondisi perbankan di tanah air.

 

Kondisi likuiditas perbankan di tanah air saat ini menurut Anda bagaimana? 

Bank-bank terbesar di Indonesia, likuiditasnya tidak seret. Mereka memiliki likuiditas cukup. Mayoritas masyarakat yang memarkir uangnya di bank besar, bukan karena tertarik bunganya, tapi karena fasilitas dan layanan bagus yang ditawarkan. Misalnya ada internet banking, kemudahan transaksi bayar listrik, telepon dan sebagainya. Sehingga bagi bank-bank besar, tak perlu menawarkan bunga tinggi ke masyarakat. 

 

Bagaimana kondisi bank-bank di kelas menengah?

Ada segmentasi likuiditas. Bank katagori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4 tidak mengalami masalah likuiditas, sedangkan bank di katagori BUKU 1 dan 2 menghadapi tantangan. Tapi, bisa dibilang, jika ada pengetatan likuiditas, akan terjadi migrasi dari bank kecil ke bank besar. Kenapa? Karena penjaminan LPS. Otomatis, eksesnya, nasabah yang punya uang di atas Rp 2 miliar, ya akan cari bank yang aman. Simpan uang di bank besar, yang simpanannya dijamin LPS.

 

Pemerintah ingin suku bunga pinjaman diturunkan. Apakah bank-bank besar bisa melakukan penurunan suku bunga pinjaman saat ini?

Hhmmm... begini. Salah satu alasan kenapa banyak pengambil kebijakan merasa suku bunga bisa diturunkan, itu karena menganggap Net Interest Margin (NET) atau margin bunga bersih di Indonesia, terlalu tinggi. Memang saat ini tertinggi di Asia, bahkan di dunia. Di Indonesia, margin-nya 5 persenan, sementara negara tetangga di kisaran 2 persen. Ya, gampangnya, coba deh hitung, suku bunga credit card saja 1,5-2 persen sebulan. Dikalikan setahun sudah 24-an persen. Karenanya, persepsi bahwa perbankan kita profit-nya terlalu besar membebani sektor riil, ya ada. 

          Makanya, ada banyak pengambil keputusan yang mengatakan, sudahlah, perbankan harus siap menurunkan Net Interest Margin supaya sektor riil bisa dikembangkan. Tapi, di sisi lain, di bank-bank yang katagori BUKU 1 dan 2, funding cost-nya tinggi. Kalau dipaksakan, suku bunga deposito mereka misalnya diturunkan, maka nasabahnya lari. 

 

Bisakah dilakukan efisiensi di perbankan agar suku bunga kredit jadi turun? 

Idealnya konsolidasi. Saat ini ada 118 bank umum dan 1.800 BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Dulu, menurut Arsitektur Perbankan Indonesia (API), jumlah bank yang ideal di Indonesia cukup 70-80 bank saja. Sejak LPS dibentuk, kita telah menutup sekitar 70-an bank. Bank umum yang ditutup satu, sisanya BPR dan BPR Syariah. Tahun ini saja, ada lima bank yang ditutup. Dan, dari hampir semua BPR yang ditutup, terjadi mis-management dan fraud, yaitu pidana. Terjadi penyelewengan dana oleh pemilik maupun manajemen dan pengelola-nya. 

Dengan BPR yang begitu banyak, memang ada risiko, karena jumlah pengawas perbankannya tidak cukup. Jadi, idealnya dikonsolidasikan, lalu ada penyuntikan modal segar. Jadi, pada akhirnya harus konsolidasi dan rekapitalisasi.

          Saat ini, pertumbuhan kredit Indonesia masih 10-an persen. Padahal, kalau menginginkan pertumbuhan ekonomi setahun di atas 6 persen, maka pertumbuhan kreditnya harus di atas 20 persen setahun. Itu artinya, tiap lima tahun, kira-kira modal perbankan harus dua kali lipatnya. 

 

Konsolidasi dan rekapitalisasi ini bisa menimbulkan pro kontra...

Ya, misalnya merger dua bank. Dulunya ada dua dewan Direksi dan Dewan Komisaris, kalau di-merger ya salah satu harus mundur. Mungkin dampaknya, banyak pengelola dan pemilik bank tidak rela. Lalu, kalau ada konsolidasi pemilik modal, maka sumbernya dari dalam atau luar negeri? Kalau dari luar negeri akan ada pro kontra. Tapi, sebaliknya apakah kekuatan dari dalam negeri cukup untuk merekapitalisasi bank sehingga bisa bersaing di tingkat... ya nggak usah dunia, tapi di ASEAN dulu lah...

 

Bagaimana tanggapan LPS tentang BI 7 Days Reverse Repo Rate? 

Yang namanya suku bunga kebijakan bisa ditransaksikan di Bank Sentral. Misalnya, suku bunga The Fed 0,5 persen, maka perbankan bisa memarkir dana mereka dengan bunga 0,5 persen overnight sehingga ada cash market-nya. Nah, sekarang BI Rate 6,75 persen, tapi cash market-nya dimana? Kalau bank memarkir dana, rate-nya 4,75 persen. Angka 6,75 adalah suku bunga selama 12 bulan. Padahal, dimana-mana, suku bunga Bank Sentral itu mengacu ke overnight (suku bunga overnight saat ini 4,8-4,9 persen-red). 

Nah, kebetulan One Week Repo Rate BI di 5,5 persen. BI mengatakan, secara perlahan pada Agustus, akan meninggalkan BI Rate sebagai acuan dan menggunakan 7 Days Reverse Repo Rate, yang sudah di angka 5,5 persen. Jadi, sebenarnya tidak ada penurunan suku bunga.

 

Apakah akan berpengaruh ke pasar?

Menurut saya sih BI itu netral. Tidak ada suku bunga yang diturunkan atau dinaikkan. Yang ada, rate shifting. Dari suku bunga 12 bulan, ke 7 hari yang sudah di 5,5 persen.

 

Apakah LPS memiliki keyakinan bahwa BI 7 Days Repo Rate akan berdampak ke suku bunga perbankan? 

Setidaknya, dengan cara ini menjadi lebih realistis. 

 

Berapa LPS Rate saat ini, dan apakah BI 7 Days Repo Rate akan berpengaruh ke LPS Rate? 

LPS rate sekarang 7,25 persen. Suku bunga acuan BI itu sifatnya forward looking. Mengacu ke pengendalian ekspektasi inflasi dan kurs. Sifatnya makro. Sedangkan LPS rate, sifatnya backward looking, mencerminkan refleksi dari suku bunga deposito di perbankan. Mengapa ada LPS Rate? Karena kita tidak ingin perbankan menawarkan suku bunga yang eksesif, yaitu yang di atas Rp 2 miliar, itu sovereign risk. 

Karena dananya dijamin LPS, lembaga negara. Tak ada risiko uang hilang. Tapi, jika deposan menerima bunga jauh di atas pasar, bisa di-abuse, terjadi moral hazzard. Misalnya, parkir uang di atas Rp 2 miliar, bunganya 15 persen, tapi begitu banknya tutup, yang dibayar tetap yang Rp 2 miliar-nya. Yang dijamin adalah simpanan di bank yang suku bunganya tidak di atas 7,25 persen. 

 

Apakah benar, untuk menentukan LPS Rate terjadi saling intip dulu? LPS menunggu bank mengumumkan suku bunga atau sebaliknya bank menunggu LPS...

LPS Rate itu ditentukan berdasarkan penelitian terhadap rata-rata perbankan. Sebanyak 58 bank disurvei, dirata-rata. Ada kalkulasi statistik. Setelah itu akan dibawa ke Dewan Komisioner untuk dibahas, maka munculah LPS Rate.

 

Bagaimana potensi kredit macet di perbankan saat ini?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, tentu resiko gagal bayar kecil. Lalu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membolehkan restrukturisasi kredit dan itu membantu memperkecil NPL (Non Performing Loan). Juga, mudah-mudahan, ke depan harga komoditas tidak terpuruk terus. Semoga perlahan-lahan akan naik. Nah, faktor-faktor ini membantu menekan NPL di 2,8 persenan. Dan kalau NPL naik ke 3 atau ke 3,5 persen, rasio kecukupan modal atau CAR di level 21 persen, itu sudah bagus.*** 

 

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka Senin, 2 Mei 2016

 

Eksklusif dengan Dirjen Pajak Ke Dwijugiasteadi (2)

Soal Perolehan Pajak: Kalau Semua Gotong-Royong, Insya Allah Target Tercapai

Dirjen Pajak dan Tim RakyatMerdeka di ruang kerjanya. (Foto by WahyuDwi)

 Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan target pajak tahun ini realisitis. Untuk mencapainya diperlukan kesadaran para wajib pajak. Dia menyampaikan hitung-hitungannya.

 Bapak optimis target pajak tercapai? Insya Allah mencapai target kalau kita semua bergotong royong. Saat ini jumlah kelas menengah ada ada 129 juta, sedangkan yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru 27 juta orang.       

            Apa saja kesulitannya menambah jumlah wajib pajak? Kesulitan menarik pajak itu tergantung tingkat kepatuhan. Menarik pajak tergantung pada enam variable. Pertama, masyarakat percaya terhadap undang-undang pajak. Kedua, masyarakat percaya terhadap pegawai pajak. 

Ketiga, ada beberapa masyarakat mencoba tidak bayar pajak. Dalam pikiran mereka buat apa bayar pajak. Nanti saja (bayarnya) kalau sudah diperiksa. Keempat, norma sosial masyarakat belum malu jika tidak bayar pajak. Kalau di luar negeri masyarakat yang menunggak pajak merasa malu. Kalau disini emang gue pikirin hehe... Pemahaman seperti ini yang mesti diubah.

Kelima, kemudahan dalam membayar pajak dan terakhir adalah memberikan penjelasan kemana saja uang pajak digunakan. Misalnya untuk pembangunan jalan dan pembangunan sekolah, maka yang harus menjelaskan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Ken memberi contoh di Amerika Serikat. Menurut dia, para guru di sana memberikan sanksi kepada anak sekolah yang mencoret-coret tembok dan trotoar dengan cara meminta maaf kepada pembayar pajak melalui media Youtube. Pasalnya, pembangunan jalan dan trotoar itu dibangun menggunakan uang pajak. 

“Semakin besar pajak, semakin besar infrastruktur yang bisa dibangun,” katanya. 

 Apakah jumlah aparat pajak saat ini sudah cukup? Jumlah pemeriksa pajak hanya 4.700-an orang. Jumlah wajib pajak yang diperiksa baru 0,01 persen dari yang terdaftar, yaitu 27 juta wajib pajak. Jadi sekitar 270 ribu orang. Apakah cukup? Tentu kurang.

 Idealnya berapa jumlahnya...

Seharusnya saya bisa memeriksa 25 persen wajib pajak dari yang terdaftar. Bukan 0,01 persen. Jauh banget. Tapi Ditjen Pajak tidak bisa komplain karena kami eksekutor policy.

 Bagaimana dengan tunggakan pajak 2.000 perusahaan? Terkait dengan 2.000 Perusahaan Modal Asing (PMA) saya sudah bentuk tim untuk memeriksanya.

            Mengenai peristiwa pembunuhan pegawai pajak. Menurut Anda, mengapa hal itu bisa terjadi? Anak buah saya membawa surat paksa membayar pajak karena Wajib Pajaknya ada tunggakan. Kenapa ada tunggakan? Karena ada pemeriksaan. Saat banding dia kalah, maka kita kasih surat paksa pajak. Ini bukan paksa badan dan disita. Dengan kejadian ini, kita langsung melakukan penagihan, semua kita sita termasuk rumahnya. Rumahnya akan dilelang untuk membayar tagihan pajak.

 Untuk diketahui, dua petugas Ditjen Pajak tewas ditusuk oleh seorang wajib pajak di Kepulauan Nias, Agusman Lahagu (45). Mereka adalah adalah Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga Parado Toga Fransriano Siahaan dan Tenaga Honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli Sozanolo Lase. Keduanya ditusuk karena menagih tunggakan pajak Agusman yang mencapai Rp 14,7 Miliar. ***

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka edisi 22 April 2016

Eksklusif Dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (1): "Kami Tidak Berburu Di Kebun Binatang..."

Dokumen Panama Papers dan rencana pemberian pengampunan pajak (Tax Amnesty) jadi buah bibir akhir-akhir ini. Banyak spekulasi muncul yang bikin orang penasaran. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi buka-bukaan mengenai kedua hal tersebut dengan kepada tim Rakyat Merdeka: Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Sarif Hidayat, Aditya Nugroho dan fotografer Wahyu Dwi Nugroho di kantornya, Selasa malam  (19/4). 

Dirjen Pajak berpose di ruang kerjanya. (Foto by ratnasusilo)

 Ken menerima tim Rakyat Merdeka di ruang rapat lantai 5 Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, JakartaSelatan. 

Lelaki kelahiran Malang 8 November 1957 ini menjelaskan berbagai isu-isu aktual dengan slide power point di layar proyektornya. Sebagian informasi yang disampaikan sifatnya off the record.  Suasana wawancara sangat cair, gaya bicara Ken yang ceplas-ceplos mengundang tawa. Kami cukup terkejut, karena informasi yang dimiliki Ditjen Pajak tentang WNI yang diduga menyimpan uangnya di luar negeri, begitu lengkap.

 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ingin sekali tax amnesty segera berjalan. Bisa diterangkan maksud dan tujuannya? Pertama, tujuan tax amnesty itu  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk memasukan uang dari luar dan diinvestasikan di Indonesia. Sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Dan, bila lapangan kerja bertambah, tentu meningkatkan daya beli masyarakat. Saat daya beli meningkat, maka produksi tumbuh dan akhirnya masyarakat sejahtera. Ketiga, selain dapat uang tebusan, tax amnesty digunakan untuk menciptakan objek pajak baru. 

Dengan tax amnesty, maka otomatis terjadi ekstensifikasi pajak. Artinya, akan muncul perusahaan-perusahaan baru yang berinvestasi. Jadi, kalau ada orang bilang kita berburu di kebun binatang, itu sebenarnya nggak. Nggak ada itu. Ngapain kita berburu di kebun binatang. Ya mungkin jika sesekali.  Binatangnya, misalnya, sapi 50 kilo, ngakunya satu kilo, ya kita kejar.

 Sebenarnya bagaimana cara menghitung kewajiban wajib pajak….

Ini informasi penting yang perlu diketahui. Sistem pajak kita self assessmentartinya hitung sendiri, lapor sendiri dan bayar sendiri. Ini diatur dalam Udang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 12 yang isinya menyebutkan Ditjen Pajak tidak berkewajiban mengeluarkan surat ketetapan pajak. Itu sangat jelas. Jadi, jangan menganggap, seolah-olah orang pajak menghitung pajaknya orang. Nggak. Mereka (wajib pajak) ya menghitung sendiri. Kecuali, Ditjen Pajak mendapatkan bukti, dapat laporan, saya bisa melakukan koreksi. Bukan berarti saya kerja sendiri. Saya delegasikan ke pejabat yang berwenang. Kerja sendiri cape. Bisa gempor hehe...

          Jadi, bila selama lima tahun para wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)-nya dengan benar, ya nggak usah diperiksa lagi. Dalam konteks ini, Saya nggak bisa paksa. Misal, eh kamu punya potensi sekian, laporin dong. Nggak bisa. Kecuali ada data. Data itu dari mana? Bisa dari semua pihak.

Dalam pasal 35 UU KUP setiap instansi pemerintah, lembaga dan asosiasi

wajib memberikan data dan informasi kepada Ditjen Pajak. Makanya asosiasi kartu kredit juga kita minta. Sudah ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya. Bahkan data lalu lintas devisa juga harus diberikan.

Kapan tax amnesty bisa diterapkan? Saya berharap regulasi tax amnesty bisa selesai sebelum akhir bulan ini. Tax amnesty itu penting untuk perekonomian. Dari uang tebusan, pemerintah bisa menciptakan investasi baru, dapat wajib pajak baru, menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli, hingga menjaga produksi terus berjalan dan meningkat.        

Berapa potensi pemasukan yang bisa didapatkan dari tax amnesty? Saya berharap ya potensi sebesar-besarnya.  Berapa targetnya tergantung tarif yang diberikan oleh Undang-Undang nanti.

 Bukankah pemerintah sudah menetapkan targetnya sebesar Rp 60 triliun? Saya tidak pernah bilang target. Saya masih menunggu (undang-undang). Saya punya catatan, tapi saya belum bisa sampaikan.

 Apakah Dirjen Pajak menetapkan target, berapa orang yang akan mengakses tax amnesty?Saya sih berharap sebanyak-banyak. Berapa angka pastinya? Saja jawab lagi, ya sebanyak-banyaknya, hahaha...

 Belum lama ini Ketua DPR Ade Komarudin bilang DJP sudah memiliki data lengkap orang-orang Indonesia di luar negeri yang berpotensi mengakses tax amnesty…. Oh, soal itu, data saya lengkap. Saya punya data, bukan (bersumber) dari pers, tapi dari tukar menukar informasi dengan beberapa lembaga internasional. Banyak orang bicara hanya tentang nama di Panama Papers. Padahal itu hanya salah satu dari 18 negara tax haven.

Dirjen Pajak memperlihatkan sejumlah slide tentang program institusinya. (Foto by WahyuDwiNugroho)

           Ken menunjukkan data lewat slide. Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang namanya tercantum di Panama Papers hanya sekitar 800-an orang. Sementara total orang Indonesia yang berinvestasi di negara tax haven mencapai 2.580 orang. Bahkan, Ditjen Pajak memiliki informasi lengkap. Mulai dari nama, alamat, email dan nomor paspornya. “Kalau nomor paspor tidak mungkin bisa dikibuli, karena orang keluar negeri pakai paspor,” kata Ken.

Apakah dokumen Panama Papers mendukung kebijakan tax amnesty? Itu mengkonfirmasi kalau data DJP benar. Dulu kalau kita ngomong tax amnesty, banyak orang bilang DJP bohong.

 Bagaimana cara memungut pajak dari potensi itu? Saya harus tahu subjek dan objeknya. Kalau nggak tahu bagaimana meyakinkan subjek untuk bayar pajak. Subjek itu orangnya. Misalnya di data itu, ada nama Ali. Kami harus tahu dulu, itu Ali siapa? Ali Topan atau Alibaba? Alamatnya di mana? Kemudian objeknya. Apakah  pajak penghasilan atau dividen atau yang lainnya. Kemudian pengenaan tarif? Apakah tarif tax amnesty atau tarif umum.

 Siapa yang menentukan tarif tax amnesty, pemerintah atau DPR? Bersama-sama. Pemerintah menyampaikan usulan, nanti ditanyakan DPR setuju atau nggak.

 Dalam dokumen Panama Papers disebutkan ada tiga pejabat negara masuk. Bagaimana tanggapan Anda?Saya belum menemukan. Pak Harry (Harry Azhar Azis, Ketua BPK) saya panggil klarifikasi karena di media sudah ribut. Dan, klarifikasi itu biasa-biasa saja. Bapak Harry saya panggil sebagai wajib pajak untuk memberikan klarifikasi.

 Apakah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wantimpres Rusdi Kirana juga akan dipanggil, sebab namanya juga disebut ada di list Panama Papers... Itu Rini yang mana? subjek harus jelas. Saya harus cek dahulu. Apakah sesuai dengan dengan data saya. Soal nama, kami sehari ngecek 200-an orang.

 WNI atau perusahaan yang disebutkan masuk dalam dokumen Panama Papers belum tentu bersalah… Betul. Anda lihat saja, Bank Mandiri masuk, apakah mereka salah? Hampir semua perusahan go public memiliki SVP (Special Purpose Vehicle). Itu boleh-boleh saja. Pertanyaannya apakah mereka menyembunyikan pajak? Ya harus dicek. Jangan WNI yang masuk dalam dokumen Panama Papers disebut koruptor. ***

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka edisi Jumat, 22 April 2016. 

 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan: Merangkai Indonesia, Butuh Ketabahan Hati....

          Salah satu menteri yang berusaha keras mewujudkan program Nawacita dan tol laut yang digagas Presiden Jokowi adalah Ignasius Jonan. Sepanjang 2015, Menteri Perhubungan itu telah membangun, memperbaiki banyak infrastruktur pelabuhan dan terminal penumpang hingga ke ujung-ujung pulau terpencil. 

          Kepada Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Sarif Hidayat, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Dwi Nugroho, Selasa malam (18/4) Menteri Ignasius Jonan menjawab banyak pertanyaan tentang hal-hal yang aktual sampai program kerjanya. Walaupun saat itu tengah malam, Jonan terlihat energik dan percakapan amat cair. Airmukanya sering kelihatan serius, padahal, sebenarnya dia menteri yang amat humoris.

 

Kementerian Perhubungan banyak sekali membangun bandara dan pelabuhan sampai di ujung-ujung pulau Indonesia. Bagaimana masa depan pengelolaannya? Ada 235 bandara di seluruh Indonesia. Siapa yang pernah melihat dua pertiganya saja? Hahaha (tertawa), pasti belum ada kan? Dari jumlah itu, Angkasa Pura 1 mengelola 13 bandara, Angkasa Pura 2 kelola 13 bandara. BP Batam mengelola satu bandara, dan 28 bandara dikelola Pemda. Sisanya? Sebanyak 180 bandara dikelola Kementerian Perhubungan. Bagaimana pengelolaan ke depan? Apakah akan dikomersialkan? Ya, tergantung. Kita melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Sorong, misalnya, sekarang menjadi salah satu hub Indonesia di paling timur. Di tanah Papua. Meskipun bandaranya bagus, dan besar, tetapi kalau diserahkan jadi komersial, pasti akan ada yang teriak. Sebab dampaknya, charge naik. 

          Sekarang ini, pengelolaan bandara-bandara Kemenhub, sistemnya BLU (Badan Layanan Umum), dan pendapatannya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Dengan sistem BLU, maka ada kelonggaran, karena pembiayaan tidak menggunakan standar yang sulit, tapi kualitas layanan tetap baik.  Coba, kalau bukan BLU, pegawai honorer misalnya dibayar Rp2 juta, ya mungkin nggak bisa mengharapkan kerjanya bagus sekali. Jadi masa depan pengelolaan bandara atau pelabuhan, kuncinya, daerah itu bisa komersial atau tidak. Thats the key.

          Di Papua, ada 54 bandara. Tapi yang dikelola Angkasa Pura 1 hanya di Biak. Itu pun pengelolaan komersil tapi nggak karu-karuan. Berantakan, belum terurus. Penumpang masih kurang, jumlah pesawat kurang. Padahal Bandara Biak itu, salah satu runway-nya terbaik di Indonesia. Jadi, kalau dikomersilkan, sementara pendapatannya sedikit ya, biayanya mepet-mepet.

 

Jadi, nasib Bandara Biak bagaimana? Apakah Angkasa Pura 1 mau mengembalikannya ke Kemenhub? Saya bilang sama Dirut AP1, kalau ngga bisa (urus Biak), ya kembalikan ke Kemenhub. Tapi, dia (Dirut AP1) menjawab, minta waktu. Lha, saya ledek saja. “Kamu itu sudah tua. Mau minta waktu berapa lama? Hahaha... (tertawa)” 

 

Dirut Angkasa Pura 1 Sulistyo Wimbo memang cukup senior. Saat ini berusia 60 tahun. Sempat lima tahun sebagai Direktur Komersil di PT KAI, saat Dirutnya dijabat Ignasius Jonan. Hubungan Jonan dan Wimbo memang amat akrab. Keduanya suka melucu. “Saya tandem full dan saling mengisi. Ibaratnya, saya dengan beliau (Jonan), ini satu mahzab,” kata Wimbo, saat wawancara dengan Rakyat Merdeka (Februari 2016).

 

Nasib pelabuhan bagaimana? Jumlah pelabuhan di Indonesia saat ini 1241. Yang dikelola oleh Pelindo ada 112 pelabuhan. Sisanya, 1129 ya diurus Kementerian Perhubungan. Yang baru saya datangi 300-an. Nah, segitu banyak kan.

 

Sepanjang 1,5 tahun bekerja, Menteri Ignasius Jonan telah membangun 

banyak pelabuhan dan bandara. Khusus mendukung program Nawacita dan Tol Laut, di tahun 2015, ada 35 lokasi pelabuhan selesai dibangun dan 6 peningkatan kapasitas pelabuhan. Juga menyelesaikan 86 trayek rute perintis, termasuk rute kapal ternak dan tol laut. Sepanjang 2015, Kemenhub memperbaiki 26 lokasi terminal penumpang, di wilayah timur, terpencil dan amat jauh. Bahkan, mungkin banyak diantara kita, yang baru mendengar nama lokasinya. Sebanyak 7 diantaranya rehab yaitu di Nabire, Baa, Papela, Laiwui, Babang, Tulehu dan Selayar). Dan 19 lainnya berupa perbaikan terminal yaitu di Jepara, Kolonedale, Siwa, Labuhan, Bajo, Tual, Luwuk/ Banggai, Wamengkoli, Tahuna, Petta, Ngalipaeng, Karatung, Miagas, Banabungi, Susoh, Reo, Bantaeng, Pulau Tello, Lawele, Atapupu.

 

Dari seribu lebih pelabuhan yang dikelola Kemenhub, sudah adakah yang untung? Bagaimana pengelolaannya? Lho, pengelolaannya profesional. Yang untung, kira-kira 50-an pelabuhan. Tahun ini, akan ada 20-an pelabuhan dibuat BLU. Menurut saya masih kurang. Saya maunya 50-100 pelabuhan. Nanti saya akan genjot lagi.

 

Program tahun 2016, Kemenhub melanjutkan pembangunan pelabuhan di 89 lokasi, dan peningkatan kapasitas pelabuhan sebanyak 6 lokasi. Juga menambah rute perintis 96 trayek dan tol laut 6 trayek. Serta mengadakan kapal ternak sebanyak 5 unit.

 

Bagaimana dengan angkutan darat, seperti bis dan terminal-terminal? Akhir tahun ini, sebanyak 140 terminal bis tipe A dan jembatan timbang, dikembalikan ke Kementerian Perhubungan. Ini sesuai perintah undang-undang. Sekaligus seluruh pegawainya juga menjadi di bawah Kemenhub.

 

Kemenhub akan tambah sibuk, dan tambah banyak pekerjaan dong ya? Apakah gajinya naik?Wah, itu tergantung Presiden.

 

Mengenai  pengelolaan terminal di provinsi kabarnya akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat, bagaimana tanggapan daerah? Ya, ada yang senang, ada juga yang berusaha mempertahankan. Misalnya, ada yang sampai berkirim surat dan meminta agar pengelolaan terminal tetap di daerah. Saya sendiri menerima tugas ini, bukan soal senang atau tidak senang. Ini menjalankan undang-undang. Karena sesuai ketentuannya. Undang-undang yang mengatur pengelolaan terminal dan jembatan timbang ini, disahkan pada 2014 dan diberikan masa transisi sampai akhir 2016. 

Ada daerah yang tetap minta mengelola. Padahal menurut saya, terminal dan jembatan timbang itu lebih besar biaya mengurusnya, dibanding penerimaannya. Kalau diserahkan ke pusat, kan APBD daerah itu jadi lebih longgar. Sehingga bisa digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, kalau daerah yang meminta terminal atau jembatan timbangnya dipertahankan, tak mau serahkan ke pusat, saya nggak ngerti. Itu ada apanya?

 

Tentang transportasi online yang sempat jadi perdebatan beberapa waktu lalu, bagaimana kelanjutannya? Saya memberi batas waktu hingga 31 Mei ini. Mereka sudah bersedia dan sepakat untuk mengurus perizinan. Apa yang saya lakukan adalah menegakan undang-undang. Sedangkan eksekusinya oleh Gubernur. 

 

Berapa jumlah armada online yang beroperasi di Jakarta? Apakah Kemenhub memiliki datanya? Jumlah armadanya belum tahu. Itu yang mengumumkan, Pemprov DKI. Eksekusi ada di setiap dinas perhubungan di daerah, bukan di Kementerian Perhubungan. Kalau angkutannya dalam kota, ya eksekusinya di bupati dan walikota. Kalau angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, ya gubernur. Kalau Antar Kota Antar Provinsi, ya di Kementerian Perhubungan.

 

Bukankah jumlah angkutan umum dan tarif harus diatur supaya tidak memberatkan masyarakat dan terjadi kelebihan kendaraan? Ya benar. Dan yang mengatur adalah Pemprov DKI. Itu kewenangannya Pemprov. Jadi silakan menanyakan kepada Gubernur DKI. Saya menjelaskan peraturan yang berlaku, selanjutnya Pemda masing-masing yang melaksanakan. Misalnya di Solo, mereka reject transportasi online. Solo menolak, dan Presiden tidak apa-apa. Bandung juga nolak. Di luar negeri banyak case, ada yang menolak, ada yang tidak. Menurut saya, persyaratan bagi transportasi online memang berat. 

          Kendaraan umum adalah, kendaraan yang berbayar. Siapapun yang naik kendaraan dan membayar, maka itu kendaraan umum. Akibatnya, sopir harus didata, dan kendaraannya di-kir. Oke, anggaplah kir tidak masalah. Plat hitam juga boleh, karena kita, misalnya, biasa menyewa kendaraan rental, yang platnya hitam. Juga, tak perlu ada tulisan “taksi” karena mobil rental pun tak ada tulisannya. Lalu syarat pool, supaya tidak memenuhi badan jalan. Okelah tidak, karena masing-masing kendaraan memiliki garasi. Tapi soal SIM, sopirnya tetap harus pegang A-umum.

          Selain itu, kendaraan umum harus berbadan usaha. Tidak bisa milik pribadi jadi kendaraan umum. Perusahaan rental yang ada sekarang pun, bentuknya badan usaha. Dan badan usaha itu dicantumkan dalam STNK-nya.

Jadi, syarat-syarat itu memang cukup berat. Soal ini, sudah pernah saya ingatkan sejak setahun lalu. Mereka kita undang, lalu saya sampaikan, ikutlah peraturan. Tapi, mereka tak kunjung daftar. 

 

Soal transportasi online ini urusan teknisnya banyak di daerah, tapi kok yang ditembakin Kementerian Perhubungan ya? Ya, memang banyak permintaan agar Kementerian Perhubungan ikut menjelaskan. Mereka mungkin belum membaca undang-undangnya. Kalau nggak mau membaca ya susah juga. Apalagi, kalau apa-apa berdasarkan perasaan. Ya gimana.

 

Layanan transportasi online, secara umum lebih baik dari yang biasanya...

Saya akui, memang pada umumnya mereka lebih baik. Tapi, tetap harus didaftarkan resmi, karena undang-undangnya menyebut begitu, dan tujuannya demi keselamatan masyarakat. Bagi saya, jika aturan ini diikuti, akan muncul equilibrium baru dalam bisnis transportasi, sehingga akhirnya, taksimeter pun harus bebenah.

 

Apa kabar kereta cepat? Kita terus memantau. Saat ini sedang memulai. Karena proyek ini dibiayai oleh nonAPBN, dan BUMN-nya mencari uang sendiri, tentu sebagai regulator, saya senang, andai kereta cepat ini jadi. Artinya, ada alternatif, proyek yang dibiayai swasta. Saya mendukung

 

Apa kesulitan terbesar dalam mewujudkan proyek atau membangun pelabuhan dan bandara hingga ke ujung pulau? Pelabuhan dan bandara yang diujung-ujung pulau itu membangunnya setengah mati. Ada Pelabuhan Teor, Pelabuhan Baa, coba Anda tahu nggak itu dimana? Kesulitan terbesarnya, membutuhkan ketabahan hati. Kalau tidak, ini sungguh berat.

 

Jonan menceritakan, saat membangun Bandara di Wamena, misalnya, lokasinya sungguh ekstrim. Berada di ketinggian 6000 meter diatas permukaan laut, bahan material yang mahal dan mekanisme pengangkutan menggunakan hercules. “Harga semen di Jakarta 70-an ribu persak. Di sana mencapai Rp800-an ribu,” katanya. Lainnya, bandara dan pelabuhan ada yang dibangun di tengah hutan belantara, atau pinggiran laut yang amat terpencil. “Ini demi pemerataan pembangunan. Demi menghadirkan negara dan merangkai Indonesia. Banyak orang terharu saat kita datang hingga ke Pulau Rote, dan Kaimana. “Jangankan orang setempat, tentara yang jaga dan menyaksikan pembangunan itu, matanya bisa berkaca-kaca,” kata Jonan. ***

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka, edisi Jumat 22 April 2016.