Eksklusif Dengan Menteri Keuangan Soal Pemangkasan Duit APBN Rp50 Triliun (1): "Kita Ini Belum Efisien, Masih Banyak Borosnya...”

 

Pemerintah makin mengetatkan ikat pinggangnya. Anggaran belanja negara dipangkas sekitar Rp50 triliun. Kedengarannya besar. Tapi Menteri Keuangan bilang, itu kecil, dibanding rencana pemangkasan anggaran yang pernah terjadi di tahun 2014. Bagaimana kondisi keuangan negara sesungguhnya? Berikut ini wawancara Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Dwi Nugroho dengan Menteri Keuangan Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro SE MUP PhD, Jumat (10/6) di salah satu sudut ruang kerjanya, di Gedung Direktorat Pajak, Jakarta Pusat.

 

            Bagaimana postur RAPBN Perubahan saat ini. Sepertinya terjadi pengetatan anggaran yang cukup besar...

            Sebenarnya pengajuan APBN-P bukanlah sebuah keharusan. Cukup APBN saja. Sekali pakai, sampai akhir masa anggaran. Tapi, APBN-Perubahan diajukan karena muncul sesuatu yang berubah signifikan di tengah tahun anggaran. Pertama, perubahan asumsi harga minyak. Misalnya, yang tadinya 50 US Dolar per barel, kini diajukan (perubahan) menjadi 30 US Dolar. Kenapa? Karena kita melihat perkembangan harga minyak yang sangat sulit menyentuh 50 US Dolar rata-rata setahun. Kedua, inflasi. Kemungkinan lebih rendah dari yang kita usulkan. (Awalnya 4,7 persen, kini menjadi 4 persen). Ketiga, nilai tukar. Kemungkinan lebih kuat dari Rp13.900 menjadi Rp13.500 per US Dolar.

Nah, disamping itu, kita juga melihat ada penurunan harga minyak. Gara-gara itu, maka ada kemungkinan penurunan penerimaan negara. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan PPh (Pajak Penghasilan) terkait migas akan turun. Potensi penurunannya hampir Rp90 triliun. Berarti, harus disikapi dengan menjaga balance anggaran. Kalau penerimaan menurun, tapi belanjanya tetap, ya defisit (anggaran) akan melebar cukup tajam. Sehingga, konsekwensinya, kita harus melakukan sesuatu. Nah, yang kita lakukan saat ini, memberikan ruang pelebaran defisit, tapi tidak terlalu besar. Hanya sampai 2,48 persen dari 2,15 persen.

 

Sesuai undang-undang, maksimal defisit anggaran 3 persen. Untuk memenuhi belanja negara, menambal kekurangannya dari mana? Defisit ini 2,48 persen. Artinya, kebutuhan penambahan anggaran untuk menutupi defisit, ya sekitar Rp40 triliun. Darimana penambahannya? Rencananya, Rp19 triliun kita pakai extra cash tahun lalu. Sisanya, pemerintah mengeluarkan surat berharga negara baru. Nah, kita juga melakukan pemotongan belanja di kementerian dan lembaga. Besarnya hampir Rp50 triliun.

Itu dipotong rata dengan metode. Pertama, anggaran yang diutamakan dipotong atau dihemat adalah belanja operasional yang tidak prioritas. Apa itu? Ya variasinya bisa dari perjalanan dinas, rapat kerja, seminar sampai belanja iklan, promosi dan segala macam. Itu kita minta dihemat. Selain itu, juga mengurangi belanja barang atau modal yang bukan prioritas. Contohnya, membangun gedung atau kantor, belanja furnitur, komputer harus dihemat. Dengan cara itu, maka kita berharap outcome dari APBN 2016 tidak terganggu. 

 

            Apakah ada pemotongan anggaran pembangunan infrastruktur? Itu belanja modal prioritas, belanja infrastruktur tetap terjaga. Kalau proyeknya bisa dikerjakan, kalau perlu dipercepat penyerapan anggarannya. Tapi yang tidak prioritas, anggarannya dipotong atau penyerapannya diperlambat. Ini untuk menjaga balance anggaran.           

            Berapa sebetulnya potensi penurunan pendapatan negara? Dari sisi penerimaan, ada potensi shortfall. Kami mengggunakan perhitungan sederhana. Penerimaan pajak nonmigas tahun lalu Rp1.011 triliun. Pertumbuhannya 13 persen dibanding 2014, maka dapatnya Rp1.142 triliun. Pertumbuhan ini angka wajar. Kalau kita gunakan angka yang sama tahun ini. Maka, akan ada shortfall Rp175 triliun dari target Rp1.317 triliun. Shortfall itu, kami harapkan bisa ditutup dengan tax amnesty. Harapannya, UU Tax Amnesty bisa selesai sebelum APBNP-nya diketok. Dua-duanya kita harapkan selesai pada bulan puasa ini.

 

Bagaimana antisipasinya apabila pembahasan tax amnesty tak selesai dan terus terjadi tarik ulur di DPR? Kita harapkan kesepakatan harus selesai sebelum APBN diketok. Sebenaranya, ini Panja jalan terus. Bukannya kita tidak ada kegiatan. Panja membahas pasal demi pasal. Ini adalah undang-undang yang sangat spesialis, maka bunyi pasalnya harus kuat. Tax amnesty harus laku dijual, agar bisa menarik sebanyak mungkin orang untuk ikut. Karena itu pasalnya perlu memberikan keyakinan. Itu yang membuat pembahasan menjadi agak lama. Jumlah pasal, sebenarnya tidak banyak.

 

Banyak pihak mengkritik rapat-rapat Panja Tax Amnesty tertutup. Bagaimana tanggapan Menteri? Kita mengikuti tata tertib DPR. Panja sebetulnya boleh tertutup, juga boleh terbuka. Yang saya ingat, hanya Rapat Panja APBN yang terbuka. Kalau undang-undang, rapat panjanya kebanayakan tertutup. Silakan cek di DPR recordnya. 

 

Apakah ada tarik ulur dalam pembahasan tarif tax amnesty?

Tarif masih dibahas. Pembahasan saat ini lebih banyak kepada definisi, bagaimana cara membuat orang yakin akan ikut. Bukan hal yang mudah mengajak orang membawa uangnya kembali ke Indonesia.

 

Bagaimana agar pengurangan anggaran sampai Rp50 triliun ini tidak berpotensi kepada menurunnya kinerja di kementerian atau lembaga? Sebenarnya tidak (menurunkan kinerja), karena anggaran yang dipotong bukan prioritas dan bukan operasional. Dengan teknologi IT dengan management yang lebih baik, harusnya bisa. (Pemotongan) Rp50 triliun itu kecil lho. Tahun 2014, pernah ada gede-gedean pemotongan anggaran sampai Rp100 triliun.

 

Oh iya? Bukankah selama ini APBN-P seringkali isinya berupa penambahan anggaran. Dan ada Dewan yang menyebut, baru sekarang APBN-P malah isinya pengurangan anggaran... Tahun 2014 pernah. Nah, pada nggak ingat kan? 2014, BBM harusnya naik, tapi diputuskan tidak naik. Maka, ada pemotongan Rp100 triliun. Tapi, saat pembahasan di badan anggaran DPR, pemotongannya diputuskan jadi Rp40 triliun. Jadi, nggak beda jauh dengan sekarang. Itu, orang lupa. Soal APBN-P jadi pengurangan, memang ada DPR yang bilang begitu ke saya. Dan saya bilang, kok bisa lupa. Tahun 2014 itu, zaman Pak SBY, saya yang memimpin panjanya, saat saya wakil menteri. Ada pemotongan. Jadi, APBN-P isinya tidak harus menambah. Justru, kita harus punya pikiran, APBN kredibel. 

 

 Jadi struktur APBNP sekarang lebih realistis? Ya harus lebih realistis. Tetapi memang harus ada catatan, ini disertai dengan tax amnesty.

 

Kementerian Keuangan juga anggarannya dipotong. Nah, yang dihemat apa saja?

Kita dipotong sekitar Rp1,4 triliun. Yang dihemat, utamanya perjalanan dinas, penundaan pembangunan gedung kantor. Dan ada peralatan bea cukai yang tidak urgent ditunda dan sebagainya. 

 

Apakah ada Kementerian yang tidak dipotong anggarannya, karena sifat programnya urgent seperti kesehatan dan pendidikan? Tidak ada. Semua Kementerian/ Lembaga kena potong dengan besaran yang berbeda. Kementerian PU, yang terkena pemotongan paling besar karena menerima anggaran yang paling besar. Tapi Menteri PU bilang ke saya, bisa. Karena masih ada anggaran dari sisa lelang. Ketika kita membikin rencana proyek, misalnya Rp100 miliar. Pas dilelang ternyata bisa Rp90 miliar. Nah, itu ada sisa lelang. Ada juga sisa kontrak. Pak Jonan (Menteri Perhubungan) cerita ke saya, sisa lelang dan sisa kontrak dijadikan satu, lalu Kementeriannya juga bisa menambah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jadi, (meskipun) APBN kementerian dikurangi, tapi dia bisa pakai PNBP-nya untuk belanja sendiri. Pak Jonan juga mengatakan, ada project yang dibatalkan karena tidak siap benar, dan ada penghemetan operasional, seperti rapat dan segala macamnya.

 

Jadi, anggaran Kementerian dikurangi, harus melakukan pengetatan ikat pinggang, tapi diharapkan bisa menaikkan PNBP-nya... Sebenarnya dibilang pengetatan ikat pinggang nggak juga. Kenapa? Ya, harus diakui, kita ini belum efisien. Masih ada borosnya. Porsi belanja pegawai masih cukup besar meski itu harus. Lalu belanja barang. Ini kecenderungannya, naik dan selalu mengikuti belanja total. Harusnya, belanja total bisa naik, tapi belanja pegawai ya tergantung. Nambah atau tidak. Ada kenaikan gaji atau tidak. Harusnya, porsi belanja prioritas ada di infrastruktur. Tapi, selalu kejadiannya, belanja barangnya ikut naik. Saya mengharapkan kementerian mengotimalkan pemungutan PNBP-nya dan juga me-review tarif PNBP. Kita tidak ingin tarif PNBP terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak kesulitan.Tetapi ada tarif, yang terus terang, tidak di-review 20 tahun sehingga angkanya menjadi lucu dalam konteks hari ini. Kementerian harusnya melihat, mana tarif yang lebih mendekati market, mana tarif yang harus dijaga supaya masyarakat bisa akses. Contohnya di Kementerian Perhubungan. Begitu tarifnya terkait maskapai, mungkin bisa mengikuti tarif sesuai market. Tarif airport Soekarno-Hatta, ya dibuat asal tidak lebih tinggi dari Changi Singapura. Tapi, kalau PNBP menyangkut masyarakat, ya dijaga supaya tidak memberatkan.

 

Kementerian Perhubungan bisa menaikkan penerimaan melalui PNBP. Bagaimana kementerian lain? Memang, saya lihat, Kementerian yang paling agresif menaikkan PNBP-nya ya, Pak Jonan (Menteri Perhubungan Ignasius Jonan). ***

Artikel ini sudah dimuat di

Harian RakyatMerdeka

Edisi Selasa, 14 Juni 2016

 

 

 

Eksklusif dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2) Soal Daging Mahal: “Persoalan 70 Tahun Tidak Mungkin Diselesaikan Sehari”

 

Andi Amran Sulaiman boleh dibilang salah satu menteri yang paling sibuk di bulan Ramadan ini. Tidak heran jika Doktor Ilmu Pertanian jebolan Universitas Hasanudin (Unhas) itu, makin sering blusukan untuk memastikan bahwa pasokan kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, bawang, gula dan cabe, terjamin serta harganya tak mengalami lonjakan tinggi. Ayah empat ini pun mesti bekerja lebih keras lagi agar harga daging bisa dikendalikan menjelang Lebaran. 

 

Menjelang puasa dan Lebaran, Presiden meminta harga daging tidak boleh di atas Rp 80 ribu per kilogram. Apakah ini mungkin terjadi? Keinginan Presiden ini masuk akal atau tidak sih? 

Aku balik tanya, ada nggak sekarang yang jual daging Rp 75 ribu sekilo? Ada kan...

 

Iya, tapi itu hanya di tempat tertentu. Mungkinkah daging seharga itu terjadi secara merata... 

Sampaikan salam hormatku kepada bangsa Indonesia, saudaraku. Soal daging ini, membutuhkan waktu. Ini persoalan selama 70 tahun. Mengubah struktur pasar butuh waktu. Yang penting pemerintah sudah bekerja. Dari nawaitunya, kami mulai ada harga Rp 75 ribu per kilogram.

Pemerintah membangun tol laut dan kapal ternak. Sekarang pasokan lancar sekali, bagus. Dulu, kapal ternak pernah kosong sekali, tapi kami di-bully habis-habisan selama tiga minggu. Tapi tak apa-apa. Aku terima. Kritikan itu membuat speed kerja kita makin cepat. Dulu 200 km per jam, sekarang jadi 400 km per jam ha...ha...ha... Ini kita punya keyakinan.

 

Butuh waktu berapa lama agar harga daging bisa mendekati harapan masyarakat...

Ya, lebih cepat lebih bagus. Yang jelas, sekarang ada harga daging dijual Rp 75 ribu. Ini upaya jalan terus. Kami sangat yakin. Memang tak mudah meningkatkan produksi dalam negeri dengan cepat. Dulu tanpa kapal ternak, biaya angkut sapi ke Jakarta bisa Rp 1,8-2 juta per ekor. Sekarang hanya Rp 320 ribu. Dulu, dua bulan baru sampai Jakarta, sekarang lima hari. Kita ini mungkin kebanyakan makan mie instan, sehingga persoalan 70 tahun mau diselesaikan satu hari ha...ha...ha...

 

Selama puasa dan Lebaran ini apakah anda akan makin rajin blusukan? 

Mulai besok (Selasa, 7 Juni-red) saya akan meninggalkan Jakarta. Saya akan mengecek di lapangan. Banyak orang bertanya, Bapak ngantornya di mana? Saya jawab, zaman sekarang ya, di mana saya berada, itu kantor saya. Bahkan saya biasa tanda tangan surat di punggungnya orang. Paling sering saya berkantor mungkin di bandara ha...ha...ha... Kami nggak pernah libur. Tahun lalu Lebaran pun kami tetap bekerja. ***

Artikel ini sudah dimuat di Harian

RakyatMerdeka edisi Jumat, 10 Juni 2016

Eksklusif Dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (1) : “Aku Diam Tapi Mematikan....”

 

        Gaya bicara Andi Amran Sulaiman tegas dan lugas, tanpa basa-basi. Menteri Pertanian kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968 ini, punya prinsip bagus: diam tapi mematikan. Sebuah indikator bahwa dia adalah pekerja keras dan tegas, tak kenal kompromi. 

 

Di hari pertama Ramadan, Amran menerima silaturahmi tim Rakyat Merdeka. Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Aditya Nugroho dan Fotografer Muhammad Qori diterima di kantornya di kawasan Ragunan, Jakarta, Senin (6/6) pagi. Berikut kutipannya.

 

            Bagaimana merombak kinerja Kementerian Pertanian selama hampir dua tahun ini? 

Membangun pertanian itu holistik, tak bisa sendirian. Sekarang ini, saat harga naik atau harga turun, yang dicari Menteri Pertanian. Serat gabah kurang atau irigasi rusak, yang disalahin Menteri Pertanian. Padahal, pekerjaan-pekerjaan itu urusannya terkait institusi lain. Misalnya, soal harga ada di Kementerian Perdagangan, dan urusan irigasi ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itulah, harus ada sinergi yang kuat, ego sektoral mesti dihilangkan. 

Komoditas yang strategis kini harus diperhatikan. Yang potensi ekspor menghasilkan devisa, misalnya, CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah, karet, cacao, pala. Ekspor CPO saat ini Indonesia nomor 1 di dunia. Ekspor karet nomor tiga di dunia, padahal Vietnam yang kita ajari, sekarang jadi nomor dua di dunia. Ekspor cacao nomor satu di dunia, dan pala juga nomor satu di dunia. Lalu, ada prospek lain. Misalnya mangga, nanas. Jadi pasarnya terbuka. Ini yang harus dijaga. Dan yang impor, kita harus bisa produksi, supaya keran impor berkurang. Yaitu padi, jagung, kedelai, bawang, cabe, gula dan sapi. 

 

Upaya apa saja yang sudah Anda lakukan selama menjadi Mentan?

Selama 1,5 tahun ini banyak upaya luar biasa. Irigasi yang rusak sudah diperbaiki, dan ada mekanisasi pertanian, sehingga terjadi peningkatan produksi, mempercepat penanaman, menurunkan biaya produksi dan tingkat kepuasan petani meningkat sampai 60-70 persen. Dengan teknologi, kita menciptakan alat yang sesuai lahan Indonesia.

Contoh, dulu panen dengan cara manual, 1 hektar makan waktu 10 hari. Tapi dengan teknologi, sekarang cukup 4 jam. Dulu, untuk menanam 1 hektar butuh 20 orang dan selesai 1 hari. Atau 20 hari kalau dikerjakan 1 orang. Sekarang 4-5 jam selesai. Biaya produksi turun sampai 40 persen. Dulu panen manual, tenaga manusia biayanya Rp 2 juta per hektar, sekarang tinggal Rp 1 juta.

 

         Merujuk dari website resmi Kementerian Pertanian, sepanjang tahun 2015, capaian kinerja Menteri Amran sebagai berikut. 1) Produksi padi mencapai 74,99 juta ton, dari target 73,40 juta ton. 2) Produksi daging sapi dan kerbau 0,4445 juta ton dari target 0,44 juta ton. 3) Produksi jagung 19,83 juta ton, dari target 20,31 juta ton. 4) Produksi kedelai 0,983 juta ton, dari target 1,20 juta ton. 5) Produksi gula tebu 2,497 juta ton, dari target 2,97 juta ton. 

Selain itu, pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama 15,66 persen dari target 10 persen. Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor mencapai -7,93 persen, dari target -5 persen. Dan Produk Domestik Brutto (PDB) Pertanian mencerminkan peningkatan pendapatan keluarga petani mencapai Rp 8,6 juta dari target Rp 8,3 juta. 

Tahun 2015, Kementerian Pertanian mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 32,7 miliar dan realisasi penyerapan sampai 31 Desember 2015 mencapai Rp 28,6 miliar atau 87,63 persen. Terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,37 persen. Efisiensi berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinyering di hotel serta sinergi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Menurut Menteri Amran, hasil survei INDEF tahun 2016 tentang tingkat kepuasan petani terendah 76 persen dan tertinggi 96 persen.

 

         Apa ada kesulitan untuk melakukan transfer teknologi kepada petani?

Itu proses tidak sulit kok. Petani sekarang pintar-pintar. Dibuat alsintan (alat dan mesin pertanian) yang sistem operasinya mudah. Apalagi ada pendampingan dari mahasiswa, PPL (Penyuluh Pekerja Lapangan) dan TNI. Alat pertanian diberikan gratis, dananya dari APBN dan diserahkan kepada kelompok tani. Tapi, sesudah 2-3 tahun, setelah terbiasa menggunakan petani akan membeli sendiri. Ini cara mengubah pertanian tradisional menuju modern.

 

         Kenapa TNI ikut dilibatkan?

Yang kami berdayakan Babinsa. Karena petani membutuhkan disiplin. Memang ada yang meragukan, tapi ternyata tingkat kepuasan terhadap pendampingan TNI mencapai 89 persen. Jadi, TNI membantu ketahanan pangan nasional. 

 

Apakah banyak regulasi yang dirombak atau direvisi selama anda jadi Mentan?

Membangun pertanian ada rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Programnya, antara lain bedah regulasi. Regulasi yang menghambat percepatan swasembada pangan, kita cabut. Benahi. Regulasi tidak boleh keliru. Kebijakan yang salah itu lebih bahaya dari korupsi. Contohnya, potong anggaran kabupaten yang tak berhasil menaikkan produksi, lalu pindahkan ke wilayah yang produktif. 

Tentang aturan tender, kita ubah. Menumbuhkan tanaman tidak sama dengan membuat bangunan. Karena hujan, iklim, hama, tidak pernah menunggu tender. Misalnya, saat jelang panen bawang, kena ulat. Kalau nunggu tender dulu, ya panennya nggak jadi. Bawangnya habis kena hama. Atau tiba-tiba ada banjir. Kalau menunggu dulu tender pompa, ya panennya keburu hancur. Begitu juga dengan pupuk dan benih. Waktunya harus tepat. Pupuk dan benih jangan sampai datangnya saat panen sudah lewat. 

 

         Pupuk dulu sering bermasalah. Sekarang hampir tak terdengar ada keluhan. Kenapa?

Karena ada 40-an orang (sudah) masuk penjara. Saya tegas, semua yang mengoplos itu harus dipenjara. Petani harus dibela.      

           

Penunjukan langsung berpotensi korupsi. Apakah semua perubahan mekanisme aturan termasuk tender ini dikonsultasikan dengan aparat hukum?

Kalau saat penunjukan langsung, ada yang berbuat macam-macam, ya ditindak. Kami bukan sekedar konsultasi dengan aparat hukum. Di dekat sini, ada ruangannya KPK, Reskrim dan Kejaksaan (Amran lalu menunjukkan jarinya ke arah kanan di samping ruang kerjanya). Mereka juga berkantor di sini dan membentuk Satgas (Satuan Tugas). Ini pesan, kalau ada pejabat di sini yang menolak, saya tinggal tanya, ah you mau apa? Mau macam-macam? 

 

Merombak sistem bisa berhasil jika ada perubahan dan kultur SDM-nya...

Dari segi SDM, kita sekarang menerapkan lelang jabatan. Ada Pak J Kristiadi, Prof Hamdi Muluk dan Pak Syarifuddin Baharsyah masuk dalam tim. Mereka dari luar, sehingga tak ada yang bisa mempengaruhi. Ada sistem yang membangun kementerian ini. Menteri atau Sekjen tak bisa menunjuk eselon dua. Saat terpilih, kami beri target pencapaian kerja. Dua bulan kinerjanya buruk, ya dilempar juga. Yang sudah mengalami pergantian di eselon 1 dan 2 ada 68 orang. Ini dalam kurun waktu setahun. Jadi slogannya, aku diam tapi mematikan...

Saya ingin semua pegawai pertanian berpeluang jadi menteri, dirjen. Dengan sistem yang bagus, mestinya seorang dirjen bisa menjadi menteri. Tinggal lihat saja kinerjanya. Ibarat main bola, pernah mencetak gol atau tidak. Mimpi saya, ada kader-kader dari Kementerian Pertanian yang bisa jadi menteri, dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

 

Tentang harga-harga menjelang Lebaran, mengapa ada disparitas yang lebar dari petani ke konsumen?

Rantai pasok atau supply chain kita terlalu panjang. Ini saya ceritakan, kami kini mengubah perencanaan pertanian, khususnya untuk bawang. Misalnya di Ngantang, Kabupaten Malang. Lahan tanam bawang di dataran rendah. Saat panen, petani di sana bilang, bawang biasanya membusuk, karena masuk musim hujam. Saya arahkan, tanam di kaki gunung. Pakai pompa untuk menaikkan air. Berhasil. Panen bagus 2.500 hektar. Meskipun saat itu musim hujan tidak busuk, karena lahan daerah miring. 

Saat panen, bahkan saya ajak Dubes Thailand ke sana. Tapi kemudian saya sedih sekali. Harga bawang mencapai Rp 50 ribu per kilogram. Padahal, saya tahu di tingkat petani hanya Rp 8 ribu sekilo. Inilah rantai pasok. Harga 8 ribu di petani Ngantang, tapi sampai di kota mencapai 36 ribu. Terjadi kenaikan hingga 400 persen. Padahal, petani yang menanam bawang itu, 120 hari kena panas dan hujan. Anak istrinya ikut menangis saat ada hama, tapi ruang gerak untungnya hanya 10 persen, bahkan mungkin rugi. Ini rantai pembelinya terlalu panjang.

 

Apakah kebanyakan petani kita memang tidak sepenuhnya menikmati keuntungan gara-gara rantai pasok yang panjang ini?

Ya, memang tidak sepenuhnya. Sekarang harga bawang dari petani diperbaiki. Dibeli Bulog Rp 15 ribu per kilogram. Petani untung. Kalau ini terus dilakukan, target kami, pemuda tidak akan meninggalkan desanya, dan tetap meneruskan pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, setiap tahun 2 juta pemuda peninggalkan desanya. Atau 20 juta pemuda dalam 10 tahun. Ini berpotensi jadi begal dan berbuat kriminal kalau dibiarkan miskin sehingga diperlukan tata niaga untuk memotong rantai pasar.

 

Apa yang sudah dilakukan untuk memotong rantai dan mafia yang memainkan harga?

Intinya mengubah struktur pasar. Dari petani, pengusaha, kemudian koperasi sehingga petani untung, konsumen tersenyum. Presiden juga meminta sinergi. Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Memotong rantai middle man, saya menyebutnya begitu, tak cukup dengan regulasi saja, harus pakai sistem tegas. Dari petani, bawa ke Toko Tani, hasil kerja sama Koperasi dan PT Pos. Koperasi di Jabodetabek ada 20 ribu sudah kerja sama. Ekonomi akan menggeliat dan inflasi turun. 

 

Sinerginya bagaimana? Soal keran impor saja, sering terjadi beda pendapat antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan? 

Prinsipnya bekerja harus lebih baik dari kemarin. Beda pendapat itu rahmat. Soal keran impor, misalnya, saya mengatakan tidak impor karena saat itu menghadapi panen puncak dan harga akan turun. Sementara Pak Menko (Perekonomian) dan Pak Mendag mengatakan akan impor, ya itu benar juga. Karena untuk menjaga inflasi saat harga tinggi. 

Jadi, Pak Menko dan Pak Mendag menjaga suasana masyarakat dan konsumen agar harga di pasar baik. Sementara saya menjaga petani, supaya sustain. Dua-duanya dijaga, masyarakat konsumen dan petani. Semangat merah putih. Itulah hebatnya kabinet kerja.

 

Saat hari pers nasional Februari lalu, Gubernur NTB di depan Presiden mengatakan, harga jagung di daerahnya murah sekali dan hanya dibeli Rp 1.500 per kilogram. Ini mungkin akibat impor jagung. Sekarang bagaimana?

Wah sekarang Gubernur saat telepon, sudah senang sekali. Jangan cerita impor deh. Petani sekarang semangat menanam jagung. Pakai sistem tanam cepat. Belum dipanen, bagian bawahnya sudah mulai tumbuh lagi. Kalau untung, petani tidak akan tidur. Mereka semangat bertanam. 

 

Jagung petani murah karena sebelumnya ada impor sampai 1,5 juta ton per tahun. Sekarang impor sudah berkurang?

Impor jagung kita sekarang turun 50 persen. Itu angka yang besar sekali. Kami tegas. Impor harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ada pihak-pihak yang ingin impor, kami tunjuk ruangan sebelah (Satgas KPK, Reskrim, Kejaksaan). Atau kalau ada yang minta proyek. Lapor sama sebelah. Aku paraf, kalau di situ tanda tanganha...ha...ha..

 

Target Pemerintah dalam tiga tahun bisa swasembada beras. Sudah sampai mana progress-nya?

Sejak 2015, kita lakukan akselerasi. Seluruh upaya khusus dilakukan Kementerian Pertanian atas arahan Presiden. Tahun 2015, El Nino terbesar sepanjang sejarah. Tapi produksi beras kita malah naik 5 juta ton. Bayangkan, upaya dan pertarungan kita mendapatkan hasil ini. Kondisi kritis, tapi produksi beras naik. 

Saat El Nino 1997, Indonesia mengimpor beras total 7,1 juta ton untuk memenuhi konsumsi 202 juta penduduk. Kalau diinterpolasi, maka saat El Nino tahun ini, harusnya kita mengimpor lebih dari itu. Tapi kenyataannya, kita baru impor 1 juta dan itu pun masih di gudang. ***

 

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka edisi Jumat, 10 Juni 2016

 

 

Ngopi Dengan Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan: Kebetulan Presiden & Wapres Pengusaha, Nggak Suka Birokrasi Yang Membebani

           Di tengah situasi ekonomi global saat ini sedang kurang bergairah, suku bunga kredit perbankan di Indonesia masih tinggi, sehingga dianggap menyulitkan perkembangan dunia usaha. Bagaimana potret kondisi perbankan selama Pemerintahan Jokowi? Tim Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan Fotografer Wahyu Dwi Nugroho mewawancarai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan di kantornya kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (13/4). Berikut ini wawancara lengkap dengan bankir dan ekonom muda yang kini terjun menjadi birokrat itu. 

         

Situasi perekonomian menjelang tengah tahun 2016, apakah menunjukkan tanda-tanda optimisme?

Pertumbuhan diprediksi sekitar 5,3 persen tahun ini. Memang dipengaruhi oleh beberapa faktor global yang di luar kendali kita. Misalnya, harga komoditas yang anjlok, pertumbuhan ekonomi di China yang melambat dan prospek kenaikan suku bunga US Dollar. Karena itu, kita baiknya fokus kepada hal-hal untuk memperkecil risiko ketiga faktor di atas. Pertama, melalui pembangunan infrastruktur. Dan kedua, deregulasi kebijakan sektor riil untuk memperbaiki iklim investasi. Kalau kita melihat masukan dari para investor, membesarnya arus modal ke Indonesia menunjukkan optimisme meningkat. Yang gampang, lihat indikator di pasar finansial. Misalnya, bursa saham kita menunjukkan optimisme. Sejak awal tahun IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) naik 6,7 persen, sementara di bursa saham Shanghai malah minus 16 persen dan India minus 0,5 persen.

Lalu, lihat kurs rupiah. Rupiah kita menguat 5 persenan, sementara China dan India relatif stagnan. Hal lain, CDS atau Credit Default Swap Indonesia untuk lima tahun ini, angkanya di bawah 2 persen (saat krisis tahun 2008 sempat di atas 12 persen). Tahun ini, CDS turun hampir 0,4 persen, sementara China naik 11 basis poin dan Korea naik sekitar 7 basis poin. Jadi, melihat dari indikator pasar finansial, yaitu valas, saham, obligasi dan CDS, sejak awal tahun, menunjukkan optimisme investor ke Indonesia meningkat. 

 

Apakah indikator di pasar finansial akan diikuti oleh membaiknya pertumbuhan sektor riil? 

Naik turunnya pasar finansial bisa jadi indikator sentimen investor. Pasar finansial bergerak lebih dulu sebelum sektor riil. Jadi, pasar finansial bergerak berdasarkan sentimen, sedangkan sektor riil bergerak berdasarkan realita. Tapi, korelasinya ada. 

 

Jadi, ada peran spekulator dan investor...

Nah, itulah bedanya spekulator dan investor. Spekulator jago memprediksi arus modal. Misalnya, spekualtor merasa akan ada arus modal ke sektor riil dalam 6-12 bulan ke depan, maka otomatis mereka akan masuk duluan ke pasar saham sehingga memicu naik turunnya bursa saham. Mengapa terjadi naik turun di bursa saham? Itu karena adanya ekspektasi laba rugi di sektor korporasi dalam 6-12 bulan ke depan. Kalau diprediksi membaik, maka laba diprediksi meningkat, deviden naik, maka harga saham pun naik. 

 

Di Indonesia lebih banyak mana, spekulator atau investor? 

Itu bagai dua sisi mata uang. Two sides of the same coin. Tahun 1997, sewaktu krisis moneter, rupiah anjlok. Saat itu, spekulator pull out dari Indonesia, Thailand, Korea Selatan. Maka, mata uang rupiah, won dan bath pun anjlok. Tapi sekarang, melihat berita di media-media finansial internasional misalnya Financial Times, Bloomberg dan Wall Street Journal, nuansa Indonesia membaik. Banyak investor terbantu dengan keadaan global. 

 

Bagaimana terbantunya?

Para investor dan analis global, mulai menilai bahwa kenaikan bunga US Dollar tak akan sepesat yang diperkirakan. Indikasinya, ada kemungkinan besar, suku bunga naiknya lamban. The Fed Fund Rate (suku bunga Bank Sentral Amerika) sekarang 0,5 persen. Naik maksimum 2 kali, atau menjadi 1 persen. 

Bahkan, ada beberapa analis memperkirakan The Fed (Federal Reserves atau Bank Sentral Amerika Serikat-red), akan menurunkan suku bunga. Logikanya simpel. Saat ini, rata-rata Bank Sentral menurunkan suku bunga dan melakukan kebijakan Quantitative Easing, terutama di Eropa, China dan Jepang. Maka, bagi The Fed, tanpa menaikkan suku bunga pun, sementara Bank Sentral negara lainnya menurunkan suku bunga, secara relatif mereka melakukan pengetatan. Makanya, US Dollar akan menguat. Jadi, without doing anything by maintaining the interest rate, they tightening monetary policy, because everyone else is losing monetary policy. Dengan penguatan US Dollar, maka ekonomi Amerika terpukul, ekspor mereka terpukul dan pertumbuhan tersendat. Dan, karena belum mengindikasikan pertumbuhan pesat, maka Bank Sentral kemungkinan akan menahan diri sebelum menaikkan suku bunga. Otomatis, bagi investor global, yang tadinya khawatir dengan negara berkembang, mereka memarkir uang pribadi, salah satunya di Indonesia. 

Mengapa? Di Amerika, misalnya, simpanan dengan tenor 10 tahun imbalnya di bawah 2 persen. Sedangkan di LIBOR (London Interbank Offered Rate), rate-nya rata-rata 0,6 persen. Jadi, memarkir dana di pasar US Dollar, atau US Teasury Bonds, hasilnya baik kalau pasar sedang panik. Namun, ketika keadaan normal, investor global mikir lagi. Mereka akan cari pasar di negara yang menawarkan suku bunga tinggi dan pertumbuhan ekonominya pesat. Salah satunya di Indonesia. Sebab, suku bunganya salah satu yang tertinggi di Asia, dan pertumbuhan ekonominya pesat. Logikanya, kalau pertumbuhan ekonomi pesat, berarti laba korporasi pesat dan harga sahamnya naik.

 

Menurut Anda, apakah kebijakan Pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi sudah on the right track?

Seperti yang saya katakan tadi, ada tiga faktor global yang di luar kendali Indonesia. Maka, cara memperkecil risiko atau dampaknya adalah dengan pembangunan proyek infrastruktur dan deregulasi kebijakan di sektor riil. Fokusnya di situ saja. Dan ternyata, hal itu membuahkan hasil, investor percaya. 

Dulu, sering banyak yang bilang bahwa Indonesia penuh dengan potensi, tapi realisasinya urusan lain. Sekarang, pemerintah sudah fokus ke realisasi. Artinya apa? Pimpinan pemerintah harus berhadapan dengan isu-isu yang sangat teknis. Misalnya, pembebasan lahan. Itu sebenarnya, dimana coba di dunia ini, pimpinan pemerintahannya turun tangan dalam membebaskan lahan. Tapi ternyata itu adalah penghambat utama pembangunan proyek. 

Kebetulan Presiden dan Wapres dua-duanya pengusaha. Dan, pengusaha tidak suka dengan birokrasi yang membebani. Di mata pengusaha, birokrasi itu harusnya membantu mengarahkan dan mengeluarkan kebijakan yang memastikan iklim investasi baik dan fair. Monopoli, oligopoli, misalnya, diperkecil ruangnya. Lalu, tidak ada ekses rent seeking dan lain-lain. Selebihnya, biarkan iklim investasi membaik sehingga sektor swasta berkembang. ***

 

Idealnya, Bank-bank Dikonsolidasi & Direkapitalisasi

Nama Fauzi Ichsan sudah tak asing lagi di dunia ekonomi dan perbankan tanah air. Dia dikenal sebagai salah satu bankir dan ekonom muda yang tidak hanya cerdas, tapijuga kritis. Kini, lelaki yang pernah berkarier sebagai Managing Director dan Ekonom Senior di Standard Chartered Bank serta Manager di Citibank itu, dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala Eksekutif merangkap aggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Banting stir dari bankir menjadi birokrat, tak sulit bagi lelaki kelahiran Jakarta, 27 Januari 1970 itu untuk menyesuaikan diri. Tugas baru itu dijalaninya dengan penuh semangat dan optimis. Maklum, selain bertanggung jawab menjamin dana simpanan masyarakat di bank yang nilainya maksimal Rp 2 miliar, LPS juga punya tugas maha berat: menutup bank yang sakit atau bankrut. Ditemani teh dan aneka camilan di ruang kerjanya, penyandang gelar Master dari Masschusetts Institute of Technolofy dan Bachelor’s Degree dari The London School of Economics and Political Science (LSE) itu, berbagi cerita mengenai kondisi perbankan di tanah air.

 

Kondisi likuiditas perbankan di tanah air saat ini menurut Anda bagaimana? 

Bank-bank terbesar di Indonesia, likuiditasnya tidak seret. Mereka memiliki likuiditas cukup. Mayoritas masyarakat yang memarkir uangnya di bank besar, bukan karena tertarik bunganya, tapi karena fasilitas dan layanan bagus yang ditawarkan. Misalnya ada internet banking, kemudahan transaksi bayar listrik, telepon dan sebagainya. Sehingga bagi bank-bank besar, tak perlu menawarkan bunga tinggi ke masyarakat. 

 

Bagaimana kondisi bank-bank di kelas menengah?

Ada segmentasi likuiditas. Bank katagori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4 tidak mengalami masalah likuiditas, sedangkan bank di katagori BUKU 1 dan 2 menghadapi tantangan. Tapi, bisa dibilang, jika ada pengetatan likuiditas, akan terjadi migrasi dari bank kecil ke bank besar. Kenapa? Karena penjaminan LPS. Otomatis, eksesnya, nasabah yang punya uang di atas Rp 2 miliar, ya akan cari bank yang aman. Simpan uang di bank besar, yang simpanannya dijamin LPS.

 

Pemerintah ingin suku bunga pinjaman diturunkan. Apakah bank-bank besar bisa melakukan penurunan suku bunga pinjaman saat ini?

Hhmmm... begini. Salah satu alasan kenapa banyak pengambil kebijakan merasa suku bunga bisa diturunkan, itu karena menganggap Net Interest Margin (NET) atau margin bunga bersih di Indonesia, terlalu tinggi. Memang saat ini tertinggi di Asia, bahkan di dunia. Di Indonesia, margin-nya 5 persenan, sementara negara tetangga di kisaran 2 persen. Ya, gampangnya, coba deh hitung, suku bunga credit card saja 1,5-2 persen sebulan. Dikalikan setahun sudah 24-an persen. Karenanya, persepsi bahwa perbankan kita profit-nya terlalu besar membebani sektor riil, ya ada. 

          Makanya, ada banyak pengambil keputusan yang mengatakan, sudahlah, perbankan harus siap menurunkan Net Interest Margin supaya sektor riil bisa dikembangkan. Tapi, di sisi lain, di bank-bank yang katagori BUKU 1 dan 2, funding cost-nya tinggi. Kalau dipaksakan, suku bunga deposito mereka misalnya diturunkan, maka nasabahnya lari. 

 

Bisakah dilakukan efisiensi di perbankan agar suku bunga kredit jadi turun? 

Idealnya konsolidasi. Saat ini ada 118 bank umum dan 1.800 BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Dulu, menurut Arsitektur Perbankan Indonesia (API), jumlah bank yang ideal di Indonesia cukup 70-80 bank saja. Sejak LPS dibentuk, kita telah menutup sekitar 70-an bank. Bank umum yang ditutup satu, sisanya BPR dan BPR Syariah. Tahun ini saja, ada lima bank yang ditutup. Dan, dari hampir semua BPR yang ditutup, terjadi mis-management dan fraud, yaitu pidana. Terjadi penyelewengan dana oleh pemilik maupun manajemen dan pengelola-nya. 

Dengan BPR yang begitu banyak, memang ada risiko, karena jumlah pengawas perbankannya tidak cukup. Jadi, idealnya dikonsolidasikan, lalu ada penyuntikan modal segar. Jadi, pada akhirnya harus konsolidasi dan rekapitalisasi.

          Saat ini, pertumbuhan kredit Indonesia masih 10-an persen. Padahal, kalau menginginkan pertumbuhan ekonomi setahun di atas 6 persen, maka pertumbuhan kreditnya harus di atas 20 persen setahun. Itu artinya, tiap lima tahun, kira-kira modal perbankan harus dua kali lipatnya. 

 

Konsolidasi dan rekapitalisasi ini bisa menimbulkan pro kontra...

Ya, misalnya merger dua bank. Dulunya ada dua dewan Direksi dan Dewan Komisaris, kalau di-merger ya salah satu harus mundur. Mungkin dampaknya, banyak pengelola dan pemilik bank tidak rela. Lalu, kalau ada konsolidasi pemilik modal, maka sumbernya dari dalam atau luar negeri? Kalau dari luar negeri akan ada pro kontra. Tapi, sebaliknya apakah kekuatan dari dalam negeri cukup untuk merekapitalisasi bank sehingga bisa bersaing di tingkat... ya nggak usah dunia, tapi di ASEAN dulu lah...

 

Bagaimana tanggapan LPS tentang BI 7 Days Reverse Repo Rate? 

Yang namanya suku bunga kebijakan bisa ditransaksikan di Bank Sentral. Misalnya, suku bunga The Fed 0,5 persen, maka perbankan bisa memarkir dana mereka dengan bunga 0,5 persen overnight sehingga ada cash market-nya. Nah, sekarang BI Rate 6,75 persen, tapi cash market-nya dimana? Kalau bank memarkir dana, rate-nya 4,75 persen. Angka 6,75 adalah suku bunga selama 12 bulan. Padahal, dimana-mana, suku bunga Bank Sentral itu mengacu ke overnight (suku bunga overnight saat ini 4,8-4,9 persen-red). 

Nah, kebetulan One Week Repo Rate BI di 5,5 persen. BI mengatakan, secara perlahan pada Agustus, akan meninggalkan BI Rate sebagai acuan dan menggunakan 7 Days Reverse Repo Rate, yang sudah di angka 5,5 persen. Jadi, sebenarnya tidak ada penurunan suku bunga.

 

Apakah akan berpengaruh ke pasar?

Menurut saya sih BI itu netral. Tidak ada suku bunga yang diturunkan atau dinaikkan. Yang ada, rate shifting. Dari suku bunga 12 bulan, ke 7 hari yang sudah di 5,5 persen.

 

Apakah LPS memiliki keyakinan bahwa BI 7 Days Repo Rate akan berdampak ke suku bunga perbankan? 

Setidaknya, dengan cara ini menjadi lebih realistis. 

 

Berapa LPS Rate saat ini, dan apakah BI 7 Days Repo Rate akan berpengaruh ke LPS Rate? 

LPS rate sekarang 7,25 persen. Suku bunga acuan BI itu sifatnya forward looking. Mengacu ke pengendalian ekspektasi inflasi dan kurs. Sifatnya makro. Sedangkan LPS rate, sifatnya backward looking, mencerminkan refleksi dari suku bunga deposito di perbankan. Mengapa ada LPS Rate? Karena kita tidak ingin perbankan menawarkan suku bunga yang eksesif, yaitu yang di atas Rp 2 miliar, itu sovereign risk. 

Karena dananya dijamin LPS, lembaga negara. Tak ada risiko uang hilang. Tapi, jika deposan menerima bunga jauh di atas pasar, bisa di-abuse, terjadi moral hazzard. Misalnya, parkir uang di atas Rp 2 miliar, bunganya 15 persen, tapi begitu banknya tutup, yang dibayar tetap yang Rp 2 miliar-nya. Yang dijamin adalah simpanan di bank yang suku bunganya tidak di atas 7,25 persen. 

 

Apakah benar, untuk menentukan LPS Rate terjadi saling intip dulu? LPS menunggu bank mengumumkan suku bunga atau sebaliknya bank menunggu LPS...

LPS Rate itu ditentukan berdasarkan penelitian terhadap rata-rata perbankan. Sebanyak 58 bank disurvei, dirata-rata. Ada kalkulasi statistik. Setelah itu akan dibawa ke Dewan Komisioner untuk dibahas, maka munculah LPS Rate.

 

Bagaimana potensi kredit macet di perbankan saat ini?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, tentu resiko gagal bayar kecil. Lalu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membolehkan restrukturisasi kredit dan itu membantu memperkecil NPL (Non Performing Loan). Juga, mudah-mudahan, ke depan harga komoditas tidak terpuruk terus. Semoga perlahan-lahan akan naik. Nah, faktor-faktor ini membantu menekan NPL di 2,8 persenan. Dan kalau NPL naik ke 3 atau ke 3,5 persen, rasio kecukupan modal atau CAR di level 21 persen, itu sudah bagus.*** 

 

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka Senin, 2 Mei 2016