Ngobrol Angkutan Lebaran dengan Menhub Ignasius Jonan: “Stasiun Kereta Bisa Bagus, Kenapa Terminal Nggak.."

 

Ini salah satu menteri yang amat sibuk menjelang lebaran. Tidak pernah ikut mudik tapi ditunjuk sebagai Koordinator Penyelenggara Angkutan Lebaran. Sejak awal Ramadhan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, turun ke berbagai wilayah di Jawa, Bali, Sumatera. Kepada Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan Fotografer Patra Rizky Syahputra, Jonan menceritakan aktivitas dan programnya melakukan pengecekan secara nasional ribuan moda angkutan lebaran di terminal, pelabuhan dan bandara. Obrolan berlangsung di kediaman dinas, Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, (19/6).

Bagian tersulit dari mempersiapkan angkutan mudik lebaran, apa ya?
Bagian tersulit adalah memberikan pemahaman, awarness, kepada semua pihak termasuk regulator, tentang pentingnya keselamatan. Bahwa mudik adalah suatu kegiatan extraordinary, karena memindahkan manusia dari tempat satu ke tempat lain, dengan jumlah minimal dua kali lipat dari akhir pekan atau bisa tiga kali lipatnya. Sehingga, aspek keselamatannya harus betul-betul diperhatikan. 

 

Yang sulit juga, menghadapi, yang memaksakan pemahaman. Kendaraan tidak laik jalan, tapi, memaksa diberangkatkan. Kalau diberangkatkan, lalu ada kecelakaan? Ya dianggap nasib. Lha, nggak bisa seperti itu. Kendaraan tidak layak ya, tidak boleh diberangkatkan. Ini contoh. Ada kapal Pelni kelebihan muatan, dicegat di Makasar. Syahbandar tidak memberi surat perintah berlayar. Ribut. Tapi, tetap tak boleh berangkat. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan, Syahbandar-nya yang akan dihukum, kalau perlu dipidanakan. Begitu semua penumpang diturunkan, ternyata ratusan tiketnya palsu. Nah, kalau ada tiket palsu, masa orang Pelni nuduh oknumnya orang luar? Pastilah ada kerjasama dengan orang dalam. Wong bikin tiket palsu kok bisa naik ke kapalnya, bagaimana?

 

Contoh lagi. Dulu kereta api jarak jauh dan menengah, pelayanannya hancur, sering kecelakaan saat lebaran, dan sebagainya. Sekarang tertib. Satu orang, satu seat. Hasilnya, lebih aman. Bahkan media massa tak perlu lagi datang ke Senen (Stasiun Senen, Red). Media pasang tivi di sana, mau liat apa? Liat ikan? Hehehe...

 

Dulu mudik naik kereta api sampai gelantungan, masuk lewat jendela...

Ya itu. Yang paling sulit adalah penyadaran tentang keselamatan transportasi. Saat, saya mengurus kereta api, prinsipnya, semua penumpang yang datang ke stasiun harus terangkut. Dan syarat penumpang yang terangkut, yang punya karcis. Kalau jumlah karcis melebihi tempat duduk ya, berarti operatornya goblok.

Bagaimana kondisi umum terminal-terminal tipe A di daerah? Menurut saya, sangat amat tidak layak, dibandingkan stasiun kereta. Yang paling mendingan ya, Terminal Bungur Asih, Surabaya. Sisanya, minta ampun. Nanti, kalau sudah dikembalikan ke Kementerian Perhubungan, akan saya benahi. Kemungkinan akhir tahun ini. 

 

Apakah Kemenhub sudah meminta kepada kepala-kepala daerah, agar terminal-terminal bis di wilayahnya dibenahi? Sudah disurati. Kadishubnya sudah diberi tahu, agar mengontrol setiap bis yang berangkat, memperhatikan aspek safety dan sebagainya. Seyogyanya, kepala daerah masing-masing bertanggungjawab atas terminal yang dikelola. Sudah saya kirimi surat. Tapi, sepanjang tujuh tahun lebih memimpin transportasi, saya yakin awarness kepala daerah soal ini tidak tinggi. Mereka aware, kalau ada kemacetan, karena takut diprotes. Atau, kalau ada masyarakat di pelabuhan yang tidak terangkut. Tapi, apakah mereka berhitung, misalnya, jumlah angkutannya cukup atau tidak. 

 

Secara umum pengelolaan terminal bis di daerah bagaimana sih?

Terminal bis yang di Jakarta, coba bandingkan dengan Stasiun Kereta Api Senen deh. Kalau ada terminal yang lebih bagus dari Stasiun Senen, maka mestinya mereka bisa mengelola sendiri. Asal tahu saja ya, di seluruh Indonesia itu, ada 700 stasiun kereta api dan hanya ada 140 terminal bis tipe A. Di Jabodetabek, ada 101 stasiun kereta api, bandingkan dengan jumlah terminal tipe A-nya nggak sampai 10. Kalau Stasiun Senen bisa bagus, masa terminal nggak bisa? Ini pesan bukan hanya untuk DKI ya. Sebaiknya jangan membangun moda transportasi lain, tanpa memperbaiki yang ada. Yang lama ditertibkan dulu, itu sudah luar biasa membawa perubahan di masyarakat.

 

Mengapa ada Kepala Daerah yang menginginkan agar terminal tipe A tidak dikelola Kementerian Perhubungan? Bagi Kementerian Perhubungan, mengelola terminal itu justru menambah biaya. Memang, biaya operasional dari Pemda akan dialihkan ke Pemerintah Pusat. Tapi yang terpenting, mau pelayanan lebih baik atau tidak? Nah ada yang mempertanyakan, Kemenhub apa mampu mengelola terminal bis? Jawaban saya, kalau saya menterinya, yakin bisa. Dulu kereta api saja bisa dikelola, padahal waktu itu saya bukan menteri, tapi bisa. 

 

Bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan mana saja yang sudah dicek dan siap menerima arus mudik? Begini ya. Yang menjadi fokus saat ini, 52 pelabuhan umum, 14 pelabuhan penyeberangan, 27 bandara, dan sekitar 80-an terminal tipe A di Jawa Bali Sumatera. Semua sudah dicek, dan proses perbaikan sampai tanggal 24 Juni. Tantangan terbesar ada di darat, karena bisnya banyak. Kita lihat, apakah personil di Kementerian Perhubungan ini bisa menyelesaikan pengecekan? Jangan hanya ngomong saja. Ini anggaplah sebagai satu ujian besar bagi kita regulator keselamatan. Bisa nggak mengecek ini semua? Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, sanggup nggak mengeceknya? Mestinya mampu, bukan hanya teori, tulis menulis, lalu sekolah, dapat doktor transportasi, tapi nggak mengerti, ini barangnya apa. Kalau nggak bisa, ya saya buang semua, saya cari orang lain. Ini saya bicara nggak pernah ngancam, tapi kalau ngomong, saya jalanin. 

 

Bagaimana prediksi arus mudik tahun ini. Perlambatan kondisi ekonomi, apakah berpengaruh ke arus mudik? Tetap terjadi penambahan sekitar 3-4 persen dibandingkan tahun lalu. Rinciannya, penumpang pesawat terbang naik minimal 7 persen, penumpang kapal laut turun 5-6 persen, dan bis turun 1-2 persen. Sedangkan penumpang kereta api naik 2-3 persen. Sehingga secara keseluruhan, peningkatan arus mudik kisaran 3-4 persen. Ini untuk transportasi umum ya. Yang non umum, kemungkinan akan naik juga. Yang saya takutkan, sepeda motor akan lebih banyak lagi dibanding tahun lalu. Yang bawa mobil sendiri juga. Kenapa? Karena makin bertambah jalan raya, mobil pribadi tidak akan berkurang. Di seluruh dunia, kalau jalan raya-nya bertambah, ya pasti kendaraan pribadi juga bertambah. 

 

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, arus mudik 2015 angkutan bus turun sekitar 8,2 persen dibanding 2014. Dan angkutan laut, turun sekitar 3,93 persen. Sedangkan penumpang di angkutan penyeberangan (naik 5,45 persen), kereta api (naik 0,98 persen) dan pesawat (naik 9,19 persen). Rinciannya sampai H+3 sebagai berikut:

Penumpang angkutan bis dari 3.836.259 (2014) menjadi 3.521.559 (2015)

Penumpang kapal laut dari 662.599 (2014) menjadi 636.546 (2015).

Penumpang Angkutan penyebrangan dari 2.587.376 (2014) menjadi 2.728.510 (2015)

Penumpang kereta api 2.864.167 (2014) menjadi 2.892.349 (2015)

Penumpang Pesawat domestik 2.490.088 (2014) menjadi 2.719.017 (2015)

 

Mengapa penumpang kapal laut dan bis turun? Kapal laut makin tidak populer untuk penumpang yang menempuh jarak jauh. Apalagi kalau daya tampung bandara makin besar. Makin banyak orang pilih pesawat karena menghemat waktu. Misal, dari Banjarmasin ke Surabaya. Menggunakan kapal laut bisa 18-20 jam. Bandingkan dengan pesawat, tak lebih dari 90 menit. Karcis pesawat 700-an ribu, naik kapal 200-300 ribu. Kalau orang punya uang lebih, akan pilih pesawat. Ke depan, kapal laut akan lebih banyak melayani angkutan barang. Kapal laut penumpang, sistemnya cluster. Satu kapal berputar di area tertentu. Misal, Kepulauan Aru, ada satu kapal memutari kepulauan, karena tidak semua titik di wilayah itu dibangun bandara. Begitu juga di Kepulauan Riau, Kepulauan Sangihe dan seterusnya.

Menteri sudah ngecek wilayah mana saja menjelang arus mudik? Kabarnya sudah ke Yogya, Malang, Banyuwangi, Batam, Balikpapan dan Lampung. Ada temuan menarik saat blusukan? Lho, ini bukan blusukan, tapi jalan-jalan hehehe... Yang paling menarik itu mengecek Pelabuhan Pelni di Sekupang (Batam). Itu bekas gudang, dan kondisinya sangat tidak layak. Lampu penerangan tidak cukup, toilet terbatas. Saya perintahkan, pindah ke Pelabuhan Batuampar, mulai Senin (20 Juni 2016, Red). Tapi, tadi saya cek, belum pindah. Kalau tak kunjung pindah, nanti saya cabut izin penyelenggara pelabuhannya. Kalau Syahbandarnya tak mau pindah, berarti ada apa-apanya. 

 

Tentang pengoperasian Terminal 3 Ultimate yang ditunda. Bagaimana tanggapan dari Presiden? Nggak ada. Menelpon saya juga tidak. Presiden biasa saja.

 

Bukankah Angkasa Pura 2 bercita-cita, Terminal 3 Ultimate jadi hadiah lebaran untuk masyarakat? Ya, cita-cita boleh saja.

 

Yang kurang di Terminal 3 Ultimate itu apa sih? Mungkin kalau hanya dari sisi layanan, tambah waktu satu dua minggu, bisa. Ini layanan saja ya, termasuk sistem pasokan bahan bakar, sebetulnya tidak bisa pakai truk tangki untuk airport sebesar itu. Lalu, kondisi listrik. Ya, saat ini satu demi satu diperbaiki. Tapi yang utama, airside, perlu pengaturan. Apron, taxi way dan sebagian ujung landasan, saat ini tidak kelihatan di tower, karena ketutupan bangunan bandara. Padahal, tower itu harus bisa melihat seluruh airside. Atau kalau tidak bisa, ya dibuat static radar untuk mengatur seluruh pergerakan yang ada di airside. Oleh tower sekarang ini hanya diberi CCTV. Padahal, untuk safety harus zero tolerance. Bisa menggunakan subtower atau AMC, Apron Management Control. Ini belum dibuat. Sekarang ini, mau menyewa moveable tower, miliknya Kemenhub. Katanya mau dicoba, sambil membangun. Ya, silakan saja, sambil kita lihat. 

 

Moveble tower atau mobile tower milik Kemenhub sudah diujicoba beberapa hari di Terminal 3 Ultimate. Namun hasilnya tidak efektif. Menurut Direktur Navigasi Ditjen Hubungan Udara, Novie Rianto, mobile tower tingginya hanya 7 meter saja. Padahal, tinggi garbarata (pintu belalai) mencapai 12 meter, tinggi ekor pesawat 737-800 sekitar 12 meter dan ekor pesawat Boeing 777 ada yang mencapai 15 meter. “Eyelevel mobil tower hanya sekitar 7 meter. Dan saat kena angin kencang langsung goyang,” katanya.

 

Jadi, dengan banyak kekurangan seperti itu, diperkirakan kapan Terminal 3 Ultimate bisa beroperasi? Apakah ada deadline dari Kemenhub? Kami menunggu kesiapan operator. Kalau merasa sudah siap, ya nanti kami uji lagi. Mengujinya cepat kok. Trial hanya 2-3 hari, lalu seminggu bisa jalan. Ini bukan kita bermaksud menghambat lho. Nggak ada untungnya kita menghambat. Justru kita ingin, makin cepat beroperasi makin baik. Tapi, harus memenuhi standar keselamatan penerbangan. ***

Artikel ini dimuat di 

Harian RakyatMerdeka

Edisi Jumat, 24 Juni 2016

 

Menteri Ignasius Jonan tentang Pengecekan Angkutan Lebaran: “Kendaraan Tak Layak Jalan, Tak Boleh Berangkat”

 

            Menjelang lebaran, tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman menjadi aktivitas yang paling seru. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebutnya sebagai kegiatan extraordinary atau luar biasa. Mengapa? Karena jumlah manusia yang berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, mencapai 2 atau 3 kali lipat dari hari libur biasanya. Kepada Tim Rakyat Merdeka, Menteri Ignasius Jonan bicara tentang persiapan angkutan mudik lebaran, dan perhatian pentingnya pada faktor keselamatan dan keamanan penumpang. Wawancara ini berlangsung di kediaman dinas, (19/6).

 

Bagaimana kesiapan transportasi umum untuk perjalanan arus mudik lebaran? Bagaimana cara Kementerian Perhubungan mengurangi angka kecelakaan? Target utamanya adalah perbaikan keselamatan dan layanan. Sesuai arahan Presiden, termasuk tidak boleh ada kemacetan di jalan raya. Ini merupakan tantangan besar. Bukan hanya saya yang ditugasi di Koordinasi Nasional (Arus Mudik), tapi yang paling berat adalah pihak Polri karena bertugas mengatur lalu lintas perjalanan. Untuk memenuhi target peningkatan keselamatan dan mengurangi kecelakaan, maka, semua sarana harus dicek. 

 

Berapa banyak kendaraan umum yang diperiksa? Jumlah bis AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) sekitar 46 ribu di Jawa, Bali dan Sumatera. Lalu 529 pesawat udara, 447 lokomotif dan 1600 gerbong penumpang. Selain itu, 1400-an kapal laut. Semuanya diperiksa sampai tanggal 24 Juni. Senin (20 Juni 2016) sudah ada laporan interimnya. Kita memberikan catatan, apa saja yang harus dipenuhi. Ada syarat no go item. Artinya, kalau ada item yang rusak, ya nggak boleh jalan. 

 

Mengapa proses pengecekan transportasi umum yang mendetail, baru dilakukan tahun ini? Dari dulu memang tidak pernah dilakukan pengecekan secara nasional.Inilah yang membedakan dengan operasi lebaran tahun lalu. Tahun 2015, ada pengecekan, tapi sifatnya sampling. Itu pun sudah menurunkan tingkat kecelakaan. Tahun ini, jika semua pengecekan berjalan baik, maka potensi lainnya, yaitu di kelalaian operator. Lalu, ada transportasi non umum. Misalnya sepeda motor, mobil pribadi. Nah, makanya, polisi mati-matian menyiapkan tempat-tempat istirahat untuk pemudik, dan sebagainya. Juga himbauan dimana-mana. 

 

Data Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan, angka kecelakaan mudik 2015 menurun 21,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selisihnya, mencapai 3.888 kasus. Kepala Korlantas Polri Irjen Condro Kirono, (26/7/2015), menyebut, penurunan angka kecelakaan berdampak pada menurunnya jumlah korban kecelakaan. Korban meninggal dunia, tahun 2014 mencapai 714 orang, sementara 2015, 657 orang, atau turun 8 persen. Juga angka korban luka berat turun 45 persen. Pada 2014, luka berat 1.939 orang, dan 2015, mencapai 1.068 orang. 

Banyak sekali jumlah moda angkutan yang dicek. Apakah jumlah aparat yang mengeceknya cukup? Seluruh personil (Kemenhub) jalan semua. Jumlahnya cukup. Dan ini sudah dilakukan sejak awal Juni sampai tanggal 24 Juni nanti. Hasilnya di-scrap. Kalau tidak memenuhi no go item, ya nggak boleh jalan. 

 

Bagaimana hasilnya? Banyakkah yang tidak memenuhi syarat?

Banyak yang kena, dan harus diperbaiki dulu. Yang terbanyak kena, bis. Itu hampir 80 persen bis tidak laik jalan. 

 

Wow hampir 80 persen? Lalu bagaimana tindaklanjutnya? Saya sudah panggil 130 perusahaan bis AKAP. Untuk bisa laik jalan, harus memenuhi lima hal. Pertama, speedometer harus berfungsi. Banyak bis punya speedometer, tapi nggak berfungsi. Kedua, kaca depan tidak boleh pecah. Ketiga, ban tidak boleh gundul. Vulkanisir ban belakang, boleh. Tapi ban depan dilarang. Dan keempat, seat belt untuk pengemudi harus ada. Ini memberi dampak beda secara psikologis, saat pakai seatbelt atau tidak. Dan lima, rem tangan harus berfungsi. Bis yang tidak memenuhi item ini, harus diperbaiki sampai tanggal 24 Juni. 

 

Apabila banyak bis AKAP yang tidak peduli no go item, masyarakat harus bagaimana?

Apakah masyarakat mau naik bis tapi, misalnya, speedometer nggak berfungsi? Masih ada moda lain. Kapal laut masih kosong. Atau naik kereta api. Penuh, ya cari tanggal yang kosong. Gitu aja. 

 

Mengapa pengecekan semua transportasi umum ini dilakukan hanya sebulan sebelum mudik lebaran? Apakah waktunya mencukupi? Lho, ada pengamat yang komentar. Ya, namanya pengamat kan memang bisanya berkomentar tapi belum tentu bisa menjalankan. Katanya, kenapa tidak dilakukan sejak awal tahun? Saya jawab, lho kalau dicek awal tahun, misalnya, speedometer putus lagi di bulan Mei, bagaimana?

 

Mekanisme pengecekan dimana?  Itu dilakukan di setiap terminal. Aparat Dinas Perhubungan semuanya harus jalan, dan mengecek.

Artikel ini sudah dimuat di halaman 1

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Jumat 24 Juni 2016

Eksklusif Dengan Menteri Keuangan Soal Pemotongan Anggaran Rp50 Triliun (2): "Presiden Minta Money Follow The Programs"

 

Bagaimana saran dari Presiden kepada Kementerian dan Lembaga terkait efisiensi ini... Presiden bilang, money follow the programs. Artinya begini. Misal, di kementerian ada lima dirjen. Nah, sekarang ini, untuk memenuhi unsur fair, kalau anggarannya 100, maka dibagi lima. Hasilnya, tiap dirjen dapat rata, beda dikit-dikit. Dari tahun ke tahun, begitu terus porsinya. Padahal, baiknya, jangan setiap tahun polanya sama.

            Misal, tahun ini dari lima dirjen, dua menjadi prioritas, karena melakukan program tertentu. Maka, Dirjen A dan B diberi porsi lebih besar, misalnya 60 persen untuk keduanya. Sisanya yang 40 persen dibagi tiga dirjen C D E. Kemudian, tahun depannya berubah. Giliran dirjen CD, yang dapat porsi besar, dan seterusnya. Nah, melakukan perubahan paradigma seperti ini tidak gampang. Karena, terus terang, Direktorat Jenderal ini kadang merasa kerajaannya, nggak boleh diganggu. Ada kebiasaan di birokrasi, kalau nilai anggarannya turun, seolah-olah dia merasa kerjanya gagal atau posisinya tidak penting. Padahal, dalam operasional, semua keberadaan mereka itu penting, dan pelayanan bisa kacau kalau mereka tidak ada. Nah, yang diinginkan adalah, kita bisa menegaskan skala prioritas, bukan hanya di omongan atau konsep. Tapi juga di anggaran.

 

Bagaimana dengan konsekwensi ke daerah? Apabila bagi hasil sumber daya alam menurun harganya, maka bagi hasil ke daerah juga turun ya. Memang yang terkena (pemotongan) adalah daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Selain itu, kita minta daerah melakukan penghematan di dana alokasi khusus (DAK) sekitar hampir 10 persenlah.

Tidak mengurangi programnya. Yang dihemat adalah pelaksanaan proyeknya.

 

Bagaimana sebaiknya Gubernur atau kepala daerah menyikapi pemotongan DAK ini. Apakah ada saran untuk mereka dari Kementerian? Dana desa di APBN, totalnya Rp770 triliun. Nah, di APBN-P berkurang menjadi Rp758 triliun. Tapi, transfer dana ke daerah itu masih di atas belanja kementerian lembaga. (Pemotongan) ini masih lebih kecil dari Kementerian/Lembaga, yang turun drastis dari Rp784 triliun menjadi Rp743 triliun. Bagi daerah, ini sebenarnya sangat cocok dengan semangat desentralisasi. Kita harapkan, begitu sampai ke daerah uangnya langsung diserap dengan sebaik-baiknya untuk menggerakan ekonomi daerah. Nah, ini kita punya catatan sampai akhir April, jumlah uang daerah atau uangnya pemda yang belum dipakai masih Rp230 triliun. Ini kan sayang ya. Kok uangnya di bank. Uang dikirim bukan untuk ditaruh di bank tapi untuk dipakai. Data tahun lalu, uang daerah yang keluar hanya Desember saja Rp140 triliun seluruh Indonesia. Bayangkan, dalam satu bulan Rp140 triliun sekaligus keluar. November, masih Rp240 triliun, lalu akhir Desember tinggal Rp100 triliuan. Nah, kita ingin sekarang agar belanja daerah lebih cepat terserapnya, dan lebih tersebar. Mudah-mudahan para kepala daerah ini bisa lebih semangat. Dan janganlah asal keluarin duit. Priroitas pada program yang bagus terutama infrastruktur dan yang terkait jaminan sosial masyarakat. 

 

Bagaimana baiknya swasta menyikapi efisiensi anggaran di pemerintahan ini. Pasti banyak juga dampaknya ke pengusaha kan ya...

Belanja barang misalnya mengurangi perjalanan dinas. Itu berarti mengurangi pendapatan hotel. Tapi kita menginginkan, ekonomi ini semata-mata bukan hanya oleh pemerintah, tapi justru sektor swasta ikut bergerak. Memang, kita melihat di sektor swasta masih banyak kendala. Saat ini kondisinya sedang tidak bagus, sehingga pemerintah harus di depan. Saat ini pemerintah harus realistis bahwa uangnya terbatas, maka kita harus melakukan penghematan. Menurut saya, long weekend itu bisa jadi salah satu solusi. Itu betul. Di banyak negara bikin long weekend dengan tujuan untuk menggerakan ekonomi.

 

Mengenai rencana pengenaan pajak online. Bagaimana perkembangannya.

Kita mau bikin aturan mengenai pajak untuk online. Ini supaya fair. Kita minta mereka bikin bentuk usaha tetap BUT untuk Google, Youtube, atau Twitter dan segala macam itu. Kita akan kenakan pajak final PPN maupun PPH. Ini untuk fairness. Saya yakin, sekarang ini transaksi online makin meningkat, meskipun transaksi ritel turun. Impor barang konsumsi terjadi, meski tidak ditoko, tetapi melalui pedagang e-commerce. Orang kebanyakan datang ke toko untuk ngecek barang, lihat display. Saat beli lewat online. Nanti e-commerce kena pajak juga. Kasian pedagang ritel kalau e-commerce tidak dikenai pajak. *** ***

Artikel ini sudah dimuat di

Harian RakyatMerdeka

Ediai Selasa, 14 Juni 2016

Eksklusif Dengan Menteri Keuangan Soal Pemangkasan Duit APBN Rp50 Triliun (1): "Kita Ini Belum Efisien, Masih Banyak Borosnya...”

 

Pemerintah makin mengetatkan ikat pinggangnya. Anggaran belanja negara dipangkas sekitar Rp50 triliun. Kedengarannya besar. Tapi Menteri Keuangan bilang, itu kecil, dibanding rencana pemangkasan anggaran yang pernah terjadi di tahun 2014. Bagaimana kondisi keuangan negara sesungguhnya? Berikut ini wawancara Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Dwi Nugroho dengan Menteri Keuangan Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro SE MUP PhD, Jumat (10/6) di salah satu sudut ruang kerjanya, di Gedung Direktorat Pajak, Jakarta Pusat.

 

            Bagaimana postur RAPBN Perubahan saat ini. Sepertinya terjadi pengetatan anggaran yang cukup besar...

            Sebenarnya pengajuan APBN-P bukanlah sebuah keharusan. Cukup APBN saja. Sekali pakai, sampai akhir masa anggaran. Tapi, APBN-Perubahan diajukan karena muncul sesuatu yang berubah signifikan di tengah tahun anggaran. Pertama, perubahan asumsi harga minyak. Misalnya, yang tadinya 50 US Dolar per barel, kini diajukan (perubahan) menjadi 30 US Dolar. Kenapa? Karena kita melihat perkembangan harga minyak yang sangat sulit menyentuh 50 US Dolar rata-rata setahun. Kedua, inflasi. Kemungkinan lebih rendah dari yang kita usulkan. (Awalnya 4,7 persen, kini menjadi 4 persen). Ketiga, nilai tukar. Kemungkinan lebih kuat dari Rp13.900 menjadi Rp13.500 per US Dolar.

Nah, disamping itu, kita juga melihat ada penurunan harga minyak. Gara-gara itu, maka ada kemungkinan penurunan penerimaan negara. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan PPh (Pajak Penghasilan) terkait migas akan turun. Potensi penurunannya hampir Rp90 triliun. Berarti, harus disikapi dengan menjaga balance anggaran. Kalau penerimaan menurun, tapi belanjanya tetap, ya defisit (anggaran) akan melebar cukup tajam. Sehingga, konsekwensinya, kita harus melakukan sesuatu. Nah, yang kita lakukan saat ini, memberikan ruang pelebaran defisit, tapi tidak terlalu besar. Hanya sampai 2,48 persen dari 2,15 persen.

 

Sesuai undang-undang, maksimal defisit anggaran 3 persen. Untuk memenuhi belanja negara, menambal kekurangannya dari mana? Defisit ini 2,48 persen. Artinya, kebutuhan penambahan anggaran untuk menutupi defisit, ya sekitar Rp40 triliun. Darimana penambahannya? Rencananya, Rp19 triliun kita pakai extra cash tahun lalu. Sisanya, pemerintah mengeluarkan surat berharga negara baru. Nah, kita juga melakukan pemotongan belanja di kementerian dan lembaga. Besarnya hampir Rp50 triliun.

Itu dipotong rata dengan metode. Pertama, anggaran yang diutamakan dipotong atau dihemat adalah belanja operasional yang tidak prioritas. Apa itu? Ya variasinya bisa dari perjalanan dinas, rapat kerja, seminar sampai belanja iklan, promosi dan segala macam. Itu kita minta dihemat. Selain itu, juga mengurangi belanja barang atau modal yang bukan prioritas. Contohnya, membangun gedung atau kantor, belanja furnitur, komputer harus dihemat. Dengan cara itu, maka kita berharap outcome dari APBN 2016 tidak terganggu. 

 

            Apakah ada pemotongan anggaran pembangunan infrastruktur? Itu belanja modal prioritas, belanja infrastruktur tetap terjaga. Kalau proyeknya bisa dikerjakan, kalau perlu dipercepat penyerapan anggarannya. Tapi yang tidak prioritas, anggarannya dipotong atau penyerapannya diperlambat. Ini untuk menjaga balance anggaran.           

            Berapa sebetulnya potensi penurunan pendapatan negara? Dari sisi penerimaan, ada potensi shortfall. Kami mengggunakan perhitungan sederhana. Penerimaan pajak nonmigas tahun lalu Rp1.011 triliun. Pertumbuhannya 13 persen dibanding 2014, maka dapatnya Rp1.142 triliun. Pertumbuhan ini angka wajar. Kalau kita gunakan angka yang sama tahun ini. Maka, akan ada shortfall Rp175 triliun dari target Rp1.317 triliun. Shortfall itu, kami harapkan bisa ditutup dengan tax amnesty. Harapannya, UU Tax Amnesty bisa selesai sebelum APBNP-nya diketok. Dua-duanya kita harapkan selesai pada bulan puasa ini.

 

Bagaimana antisipasinya apabila pembahasan tax amnesty tak selesai dan terus terjadi tarik ulur di DPR? Kita harapkan kesepakatan harus selesai sebelum APBN diketok. Sebenaranya, ini Panja jalan terus. Bukannya kita tidak ada kegiatan. Panja membahas pasal demi pasal. Ini adalah undang-undang yang sangat spesialis, maka bunyi pasalnya harus kuat. Tax amnesty harus laku dijual, agar bisa menarik sebanyak mungkin orang untuk ikut. Karena itu pasalnya perlu memberikan keyakinan. Itu yang membuat pembahasan menjadi agak lama. Jumlah pasal, sebenarnya tidak banyak.

 

Banyak pihak mengkritik rapat-rapat Panja Tax Amnesty tertutup. Bagaimana tanggapan Menteri? Kita mengikuti tata tertib DPR. Panja sebetulnya boleh tertutup, juga boleh terbuka. Yang saya ingat, hanya Rapat Panja APBN yang terbuka. Kalau undang-undang, rapat panjanya kebanayakan tertutup. Silakan cek di DPR recordnya. 

 

Apakah ada tarik ulur dalam pembahasan tarif tax amnesty?

Tarif masih dibahas. Pembahasan saat ini lebih banyak kepada definisi, bagaimana cara membuat orang yakin akan ikut. Bukan hal yang mudah mengajak orang membawa uangnya kembali ke Indonesia.

 

Bagaimana agar pengurangan anggaran sampai Rp50 triliun ini tidak berpotensi kepada menurunnya kinerja di kementerian atau lembaga? Sebenarnya tidak (menurunkan kinerja), karena anggaran yang dipotong bukan prioritas dan bukan operasional. Dengan teknologi IT dengan management yang lebih baik, harusnya bisa. (Pemotongan) Rp50 triliun itu kecil lho. Tahun 2014, pernah ada gede-gedean pemotongan anggaran sampai Rp100 triliun.

 

Oh iya? Bukankah selama ini APBN-P seringkali isinya berupa penambahan anggaran. Dan ada Dewan yang menyebut, baru sekarang APBN-P malah isinya pengurangan anggaran... Tahun 2014 pernah. Nah, pada nggak ingat kan? 2014, BBM harusnya naik, tapi diputuskan tidak naik. Maka, ada pemotongan Rp100 triliun. Tapi, saat pembahasan di badan anggaran DPR, pemotongannya diputuskan jadi Rp40 triliun. Jadi, nggak beda jauh dengan sekarang. Itu, orang lupa. Soal APBN-P jadi pengurangan, memang ada DPR yang bilang begitu ke saya. Dan saya bilang, kok bisa lupa. Tahun 2014 itu, zaman Pak SBY, saya yang memimpin panjanya, saat saya wakil menteri. Ada pemotongan. Jadi, APBN-P isinya tidak harus menambah. Justru, kita harus punya pikiran, APBN kredibel. 

 

 Jadi struktur APBNP sekarang lebih realistis? Ya harus lebih realistis. Tetapi memang harus ada catatan, ini disertai dengan tax amnesty.

 

Kementerian Keuangan juga anggarannya dipotong. Nah, yang dihemat apa saja?

Kita dipotong sekitar Rp1,4 triliun. Yang dihemat, utamanya perjalanan dinas, penundaan pembangunan gedung kantor. Dan ada peralatan bea cukai yang tidak urgent ditunda dan sebagainya. 

 

Apakah ada Kementerian yang tidak dipotong anggarannya, karena sifat programnya urgent seperti kesehatan dan pendidikan? Tidak ada. Semua Kementerian/ Lembaga kena potong dengan besaran yang berbeda. Kementerian PU, yang terkena pemotongan paling besar karena menerima anggaran yang paling besar. Tapi Menteri PU bilang ke saya, bisa. Karena masih ada anggaran dari sisa lelang. Ketika kita membikin rencana proyek, misalnya Rp100 miliar. Pas dilelang ternyata bisa Rp90 miliar. Nah, itu ada sisa lelang. Ada juga sisa kontrak. Pak Jonan (Menteri Perhubungan) cerita ke saya, sisa lelang dan sisa kontrak dijadikan satu, lalu Kementeriannya juga bisa menambah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jadi, (meskipun) APBN kementerian dikurangi, tapi dia bisa pakai PNBP-nya untuk belanja sendiri. Pak Jonan juga mengatakan, ada project yang dibatalkan karena tidak siap benar, dan ada penghemetan operasional, seperti rapat dan segala macamnya.

 

Jadi, anggaran Kementerian dikurangi, harus melakukan pengetatan ikat pinggang, tapi diharapkan bisa menaikkan PNBP-nya... Sebenarnya dibilang pengetatan ikat pinggang nggak juga. Kenapa? Ya, harus diakui, kita ini belum efisien. Masih ada borosnya. Porsi belanja pegawai masih cukup besar meski itu harus. Lalu belanja barang. Ini kecenderungannya, naik dan selalu mengikuti belanja total. Harusnya, belanja total bisa naik, tapi belanja pegawai ya tergantung. Nambah atau tidak. Ada kenaikan gaji atau tidak. Harusnya, porsi belanja prioritas ada di infrastruktur. Tapi, selalu kejadiannya, belanja barangnya ikut naik. Saya mengharapkan kementerian mengotimalkan pemungutan PNBP-nya dan juga me-review tarif PNBP. Kita tidak ingin tarif PNBP terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak kesulitan.Tetapi ada tarif, yang terus terang, tidak di-review 20 tahun sehingga angkanya menjadi lucu dalam konteks hari ini. Kementerian harusnya melihat, mana tarif yang lebih mendekati market, mana tarif yang harus dijaga supaya masyarakat bisa akses. Contohnya di Kementerian Perhubungan. Begitu tarifnya terkait maskapai, mungkin bisa mengikuti tarif sesuai market. Tarif airport Soekarno-Hatta, ya dibuat asal tidak lebih tinggi dari Changi Singapura. Tapi, kalau PNBP menyangkut masyarakat, ya dijaga supaya tidak memberatkan.

 

Kementerian Perhubungan bisa menaikkan penerimaan melalui PNBP. Bagaimana kementerian lain? Memang, saya lihat, Kementerian yang paling agresif menaikkan PNBP-nya ya, Pak Jonan (Menteri Perhubungan Ignasius Jonan). ***

Artikel ini sudah dimuat di

Harian RakyatMerdeka

Edisi Selasa, 14 Juni 2016

 

 

 

Eksklusif dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2) Soal Daging Mahal: “Persoalan 70 Tahun Tidak Mungkin Diselesaikan Sehari”

 

Andi Amran Sulaiman boleh dibilang salah satu menteri yang paling sibuk di bulan Ramadan ini. Tidak heran jika Doktor Ilmu Pertanian jebolan Universitas Hasanudin (Unhas) itu, makin sering blusukan untuk memastikan bahwa pasokan kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, bawang, gula dan cabe, terjamin serta harganya tak mengalami lonjakan tinggi. Ayah empat ini pun mesti bekerja lebih keras lagi agar harga daging bisa dikendalikan menjelang Lebaran. 

 

Menjelang puasa dan Lebaran, Presiden meminta harga daging tidak boleh di atas Rp 80 ribu per kilogram. Apakah ini mungkin terjadi? Keinginan Presiden ini masuk akal atau tidak sih? 

Aku balik tanya, ada nggak sekarang yang jual daging Rp 75 ribu sekilo? Ada kan...

 

Iya, tapi itu hanya di tempat tertentu. Mungkinkah daging seharga itu terjadi secara merata... 

Sampaikan salam hormatku kepada bangsa Indonesia, saudaraku. Soal daging ini, membutuhkan waktu. Ini persoalan selama 70 tahun. Mengubah struktur pasar butuh waktu. Yang penting pemerintah sudah bekerja. Dari nawaitunya, kami mulai ada harga Rp 75 ribu per kilogram.

Pemerintah membangun tol laut dan kapal ternak. Sekarang pasokan lancar sekali, bagus. Dulu, kapal ternak pernah kosong sekali, tapi kami di-bully habis-habisan selama tiga minggu. Tapi tak apa-apa. Aku terima. Kritikan itu membuat speed kerja kita makin cepat. Dulu 200 km per jam, sekarang jadi 400 km per jam ha...ha...ha... Ini kita punya keyakinan.

 

Butuh waktu berapa lama agar harga daging bisa mendekati harapan masyarakat...

Ya, lebih cepat lebih bagus. Yang jelas, sekarang ada harga daging dijual Rp 75 ribu. Ini upaya jalan terus. Kami sangat yakin. Memang tak mudah meningkatkan produksi dalam negeri dengan cepat. Dulu tanpa kapal ternak, biaya angkut sapi ke Jakarta bisa Rp 1,8-2 juta per ekor. Sekarang hanya Rp 320 ribu. Dulu, dua bulan baru sampai Jakarta, sekarang lima hari. Kita ini mungkin kebanyakan makan mie instan, sehingga persoalan 70 tahun mau diselesaikan satu hari ha...ha...ha...

 

Selama puasa dan Lebaran ini apakah anda akan makin rajin blusukan? 

Mulai besok (Selasa, 7 Juni-red) saya akan meninggalkan Jakarta. Saya akan mengecek di lapangan. Banyak orang bertanya, Bapak ngantornya di mana? Saya jawab, zaman sekarang ya, di mana saya berada, itu kantor saya. Bahkan saya biasa tanda tangan surat di punggungnya orang. Paling sering saya berkantor mungkin di bandara ha...ha...ha... Kami nggak pernah libur. Tahun lalu Lebaran pun kami tetap bekerja. ***

Artikel ini sudah dimuat di Harian

RakyatMerdeka edisi Jumat, 10 Juni 2016

Eksklusif Dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (1) : “Aku Diam Tapi Mematikan....”

 

        Gaya bicara Andi Amran Sulaiman tegas dan lugas, tanpa basa-basi. Menteri Pertanian kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968 ini, punya prinsip bagus: diam tapi mematikan. Sebuah indikator bahwa dia adalah pekerja keras dan tegas, tak kenal kompromi. 

 

Di hari pertama Ramadan, Amran menerima silaturahmi tim Rakyat Merdeka. Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Aditya Nugroho dan Fotografer Muhammad Qori diterima di kantornya di kawasan Ragunan, Jakarta, Senin (6/6) pagi. Berikut kutipannya.

 

            Bagaimana merombak kinerja Kementerian Pertanian selama hampir dua tahun ini? 

Membangun pertanian itu holistik, tak bisa sendirian. Sekarang ini, saat harga naik atau harga turun, yang dicari Menteri Pertanian. Serat gabah kurang atau irigasi rusak, yang disalahin Menteri Pertanian. Padahal, pekerjaan-pekerjaan itu urusannya terkait institusi lain. Misalnya, soal harga ada di Kementerian Perdagangan, dan urusan irigasi ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Karena itulah, harus ada sinergi yang kuat, ego sektoral mesti dihilangkan. 

Komoditas yang strategis kini harus diperhatikan. Yang potensi ekspor menghasilkan devisa, misalnya, CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah, karet, cacao, pala. Ekspor CPO saat ini Indonesia nomor 1 di dunia. Ekspor karet nomor tiga di dunia, padahal Vietnam yang kita ajari, sekarang jadi nomor dua di dunia. Ekspor cacao nomor satu di dunia, dan pala juga nomor satu di dunia. Lalu, ada prospek lain. Misalnya mangga, nanas. Jadi pasarnya terbuka. Ini yang harus dijaga. Dan yang impor, kita harus bisa produksi, supaya keran impor berkurang. Yaitu padi, jagung, kedelai, bawang, cabe, gula dan sapi. 

 

Upaya apa saja yang sudah Anda lakukan selama menjadi Mentan?

Selama 1,5 tahun ini banyak upaya luar biasa. Irigasi yang rusak sudah diperbaiki, dan ada mekanisasi pertanian, sehingga terjadi peningkatan produksi, mempercepat penanaman, menurunkan biaya produksi dan tingkat kepuasan petani meningkat sampai 60-70 persen. Dengan teknologi, kita menciptakan alat yang sesuai lahan Indonesia.

Contoh, dulu panen dengan cara manual, 1 hektar makan waktu 10 hari. Tapi dengan teknologi, sekarang cukup 4 jam. Dulu, untuk menanam 1 hektar butuh 20 orang dan selesai 1 hari. Atau 20 hari kalau dikerjakan 1 orang. Sekarang 4-5 jam selesai. Biaya produksi turun sampai 40 persen. Dulu panen manual, tenaga manusia biayanya Rp 2 juta per hektar, sekarang tinggal Rp 1 juta.

 

         Merujuk dari website resmi Kementerian Pertanian, sepanjang tahun 2015, capaian kinerja Menteri Amran sebagai berikut. 1) Produksi padi mencapai 74,99 juta ton, dari target 73,40 juta ton. 2) Produksi daging sapi dan kerbau 0,4445 juta ton dari target 0,44 juta ton. 3) Produksi jagung 19,83 juta ton, dari target 20,31 juta ton. 4) Produksi kedelai 0,983 juta ton, dari target 1,20 juta ton. 5) Produksi gula tebu 2,497 juta ton, dari target 2,97 juta ton. 

Selain itu, pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama 15,66 persen dari target 10 persen. Pertumbuhan volume impor produk pertanian utama substitusi impor mencapai -7,93 persen, dari target -5 persen. Dan Produk Domestik Brutto (PDB) Pertanian mencerminkan peningkatan pendapatan keluarga petani mencapai Rp 8,6 juta dari target Rp 8,3 juta. 

Tahun 2015, Kementerian Pertanian mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 32,7 miliar dan realisasi penyerapan sampai 31 Desember 2015 mencapai Rp 28,6 miliar atau 87,63 persen. Terjadi efisiensi anggaran sebesar 12,37 persen. Efisiensi berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinyering di hotel serta sinergi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Menurut Menteri Amran, hasil survei INDEF tahun 2016 tentang tingkat kepuasan petani terendah 76 persen dan tertinggi 96 persen.

 

         Apa ada kesulitan untuk melakukan transfer teknologi kepada petani?

Itu proses tidak sulit kok. Petani sekarang pintar-pintar. Dibuat alsintan (alat dan mesin pertanian) yang sistem operasinya mudah. Apalagi ada pendampingan dari mahasiswa, PPL (Penyuluh Pekerja Lapangan) dan TNI. Alat pertanian diberikan gratis, dananya dari APBN dan diserahkan kepada kelompok tani. Tapi, sesudah 2-3 tahun, setelah terbiasa menggunakan petani akan membeli sendiri. Ini cara mengubah pertanian tradisional menuju modern.

 

         Kenapa TNI ikut dilibatkan?

Yang kami berdayakan Babinsa. Karena petani membutuhkan disiplin. Memang ada yang meragukan, tapi ternyata tingkat kepuasan terhadap pendampingan TNI mencapai 89 persen. Jadi, TNI membantu ketahanan pangan nasional. 

 

Apakah banyak regulasi yang dirombak atau direvisi selama anda jadi Mentan?

Membangun pertanian ada rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Programnya, antara lain bedah regulasi. Regulasi yang menghambat percepatan swasembada pangan, kita cabut. Benahi. Regulasi tidak boleh keliru. Kebijakan yang salah itu lebih bahaya dari korupsi. Contohnya, potong anggaran kabupaten yang tak berhasil menaikkan produksi, lalu pindahkan ke wilayah yang produktif. 

Tentang aturan tender, kita ubah. Menumbuhkan tanaman tidak sama dengan membuat bangunan. Karena hujan, iklim, hama, tidak pernah menunggu tender. Misalnya, saat jelang panen bawang, kena ulat. Kalau nunggu tender dulu, ya panennya nggak jadi. Bawangnya habis kena hama. Atau tiba-tiba ada banjir. Kalau menunggu dulu tender pompa, ya panennya keburu hancur. Begitu juga dengan pupuk dan benih. Waktunya harus tepat. Pupuk dan benih jangan sampai datangnya saat panen sudah lewat. 

 

         Pupuk dulu sering bermasalah. Sekarang hampir tak terdengar ada keluhan. Kenapa?

Karena ada 40-an orang (sudah) masuk penjara. Saya tegas, semua yang mengoplos itu harus dipenjara. Petani harus dibela.      

           

Penunjukan langsung berpotensi korupsi. Apakah semua perubahan mekanisme aturan termasuk tender ini dikonsultasikan dengan aparat hukum?

Kalau saat penunjukan langsung, ada yang berbuat macam-macam, ya ditindak. Kami bukan sekedar konsultasi dengan aparat hukum. Di dekat sini, ada ruangannya KPK, Reskrim dan Kejaksaan (Amran lalu menunjukkan jarinya ke arah kanan di samping ruang kerjanya). Mereka juga berkantor di sini dan membentuk Satgas (Satuan Tugas). Ini pesan, kalau ada pejabat di sini yang menolak, saya tinggal tanya, ah you mau apa? Mau macam-macam? 

 

Merombak sistem bisa berhasil jika ada perubahan dan kultur SDM-nya...

Dari segi SDM, kita sekarang menerapkan lelang jabatan. Ada Pak J Kristiadi, Prof Hamdi Muluk dan Pak Syarifuddin Baharsyah masuk dalam tim. Mereka dari luar, sehingga tak ada yang bisa mempengaruhi. Ada sistem yang membangun kementerian ini. Menteri atau Sekjen tak bisa menunjuk eselon dua. Saat terpilih, kami beri target pencapaian kerja. Dua bulan kinerjanya buruk, ya dilempar juga. Yang sudah mengalami pergantian di eselon 1 dan 2 ada 68 orang. Ini dalam kurun waktu setahun. Jadi slogannya, aku diam tapi mematikan...

Saya ingin semua pegawai pertanian berpeluang jadi menteri, dirjen. Dengan sistem yang bagus, mestinya seorang dirjen bisa menjadi menteri. Tinggal lihat saja kinerjanya. Ibarat main bola, pernah mencetak gol atau tidak. Mimpi saya, ada kader-kader dari Kementerian Pertanian yang bisa jadi menteri, dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

 

Tentang harga-harga menjelang Lebaran, mengapa ada disparitas yang lebar dari petani ke konsumen?

Rantai pasok atau supply chain kita terlalu panjang. Ini saya ceritakan, kami kini mengubah perencanaan pertanian, khususnya untuk bawang. Misalnya di Ngantang, Kabupaten Malang. Lahan tanam bawang di dataran rendah. Saat panen, petani di sana bilang, bawang biasanya membusuk, karena masuk musim hujam. Saya arahkan, tanam di kaki gunung. Pakai pompa untuk menaikkan air. Berhasil. Panen bagus 2.500 hektar. Meskipun saat itu musim hujan tidak busuk, karena lahan daerah miring. 

Saat panen, bahkan saya ajak Dubes Thailand ke sana. Tapi kemudian saya sedih sekali. Harga bawang mencapai Rp 50 ribu per kilogram. Padahal, saya tahu di tingkat petani hanya Rp 8 ribu sekilo. Inilah rantai pasok. Harga 8 ribu di petani Ngantang, tapi sampai di kota mencapai 36 ribu. Terjadi kenaikan hingga 400 persen. Padahal, petani yang menanam bawang itu, 120 hari kena panas dan hujan. Anak istrinya ikut menangis saat ada hama, tapi ruang gerak untungnya hanya 10 persen, bahkan mungkin rugi. Ini rantai pembelinya terlalu panjang.

 

Apakah kebanyakan petani kita memang tidak sepenuhnya menikmati keuntungan gara-gara rantai pasok yang panjang ini?

Ya, memang tidak sepenuhnya. Sekarang harga bawang dari petani diperbaiki. Dibeli Bulog Rp 15 ribu per kilogram. Petani untung. Kalau ini terus dilakukan, target kami, pemuda tidak akan meninggalkan desanya, dan tetap meneruskan pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, setiap tahun 2 juta pemuda peninggalkan desanya. Atau 20 juta pemuda dalam 10 tahun. Ini berpotensi jadi begal dan berbuat kriminal kalau dibiarkan miskin sehingga diperlukan tata niaga untuk memotong rantai pasar.

 

Apa yang sudah dilakukan untuk memotong rantai dan mafia yang memainkan harga?

Intinya mengubah struktur pasar. Dari petani, pengusaha, kemudian koperasi sehingga petani untung, konsumen tersenyum. Presiden juga meminta sinergi. Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Memotong rantai middle man, saya menyebutnya begitu, tak cukup dengan regulasi saja, harus pakai sistem tegas. Dari petani, bawa ke Toko Tani, hasil kerja sama Koperasi dan PT Pos. Koperasi di Jabodetabek ada 20 ribu sudah kerja sama. Ekonomi akan menggeliat dan inflasi turun. 

 

Sinerginya bagaimana? Soal keran impor saja, sering terjadi beda pendapat antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan? 

Prinsipnya bekerja harus lebih baik dari kemarin. Beda pendapat itu rahmat. Soal keran impor, misalnya, saya mengatakan tidak impor karena saat itu menghadapi panen puncak dan harga akan turun. Sementara Pak Menko (Perekonomian) dan Pak Mendag mengatakan akan impor, ya itu benar juga. Karena untuk menjaga inflasi saat harga tinggi. 

Jadi, Pak Menko dan Pak Mendag menjaga suasana masyarakat dan konsumen agar harga di pasar baik. Sementara saya menjaga petani, supaya sustain. Dua-duanya dijaga, masyarakat konsumen dan petani. Semangat merah putih. Itulah hebatnya kabinet kerja.

 

Saat hari pers nasional Februari lalu, Gubernur NTB di depan Presiden mengatakan, harga jagung di daerahnya murah sekali dan hanya dibeli Rp 1.500 per kilogram. Ini mungkin akibat impor jagung. Sekarang bagaimana?

Wah sekarang Gubernur saat telepon, sudah senang sekali. Jangan cerita impor deh. Petani sekarang semangat menanam jagung. Pakai sistem tanam cepat. Belum dipanen, bagian bawahnya sudah mulai tumbuh lagi. Kalau untung, petani tidak akan tidur. Mereka semangat bertanam. 

 

Jagung petani murah karena sebelumnya ada impor sampai 1,5 juta ton per tahun. Sekarang impor sudah berkurang?

Impor jagung kita sekarang turun 50 persen. Itu angka yang besar sekali. Kami tegas. Impor harus sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ada pihak-pihak yang ingin impor, kami tunjuk ruangan sebelah (Satgas KPK, Reskrim, Kejaksaan). Atau kalau ada yang minta proyek. Lapor sama sebelah. Aku paraf, kalau di situ tanda tanganha...ha...ha..

 

Target Pemerintah dalam tiga tahun bisa swasembada beras. Sudah sampai mana progress-nya?

Sejak 2015, kita lakukan akselerasi. Seluruh upaya khusus dilakukan Kementerian Pertanian atas arahan Presiden. Tahun 2015, El Nino terbesar sepanjang sejarah. Tapi produksi beras kita malah naik 5 juta ton. Bayangkan, upaya dan pertarungan kita mendapatkan hasil ini. Kondisi kritis, tapi produksi beras naik. 

Saat El Nino 1997, Indonesia mengimpor beras total 7,1 juta ton untuk memenuhi konsumsi 202 juta penduduk. Kalau diinterpolasi, maka saat El Nino tahun ini, harusnya kita mengimpor lebih dari itu. Tapi kenyataannya, kita baru impor 1 juta dan itu pun masih di gudang. ***

 

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka edisi Jumat, 10 Juni 2016