Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (2)

“Kerjaan Di Laut, Banyak Hengki Pengkinya...”

            Kementerian Perhubungan punya rencana besar, yaitu privatisasi 7 bandara dan 22 pelabuhan, yang selama ini dikelola secara BLU (Badan Layanan Umum) oleh Kemenhub. Selain diserahkan ke BUMN (Angkasa Pura dan Pelindo), ada skema baru mengajak perusahaan asing. 

            Kepada Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Aditya Nugroho, Nur Rochmanuddin dan Randy Tri Kurniawan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menceritakan program-programnya. Sabtu akhir pekan lalu (22/10), di rumah dinasnya, Budi Karya menyempatkan ngobrol sambil main pingpong, dan pertemuan santai dengan alumni kampusnya, di UGM.

Sudah tiga bulan bertugas sebagai Menteri Perhubungan. Bagian mana yang menjadi fokus perhatian?

Kita concern pada manusia. Sebab, dari manusia itulah kita bisa men-drive kegiatan. Saya memberdayakan semuanya. Mengenali karakter. Dalam 1,5 bulan pertama, saya tidak melakukan perubahan satu posisi pun. Saya biarkan mengalir dulu, sambil melakukan pemotretan. Kalau tiba-tiba dilakukan perombakan, itu berarti justifikasi subjektif. 

Apa yang Anda temukan?

Saya melihat kegiatan di perhubungan itu birokrasi. Secara birokrasi, pintar. Pintar membuat regulasi. Tapi, ada yang perlu dikoreksi. Bahwa, sebaiknya, kita lebih terbuka. Open mind. Saya sharing dengan teman-teman, mari membuka diri. Birokrasi melayani, tapi juga care terhadap stakeholder, partner. Operator adalah klien utama kita. Kalau ada masalah, bukan harus ditegur, tapi diajak diskusi dan mencari jalan keluar bersama. Kita nggak membuat jarak dengan mereka. Saat rapat, kita duduk, selesaikan masalah bersama-sama. Pada titik tertentu, kita tempatkan satu pola. Kita back to basic menjadi regulator, dan memberi kesempatan lebih luas kepada operator melakukan kegiatannya.

Bagaimana maksudnya, memberi kesempatan luas kepada operator berkegiatan?

Saya mengerti konsepnya dulu. Di-keep beberapa pelabuhan dan bandara, supaya ada tempat untuk rotasi pegawai Perhubungan. Itu memang bisa jadi motivasi. Tapi, objektivitasnya jadi menurun. Terhadap bandara, pelabuhan yang dikelola (pegawai Perhubungan) tidak tegas. Tapi, yang dikelola operator, lebih tegas. Karenanya, kita mau memberikan kesempatan 7 bandara dan 22 pelabuhan dikelola BUMN, atau sebagian di-swastakan.

Bandara mana saja yang akan diserahkan pengelolaannya ke BUMN?

Rencananya, Batam, Belitung, Lampung, Samarinda Baru, Berau, Tarakan dan Sentani akan diserahkan pengelolaannya ke Angkasa Pura. Prosesnya bertahap. Kita fact finding dulu. Katakanlah 1-2 bulan kerjasama, sampai akhirnya bisa digembrengkan ke BUMN.

Ada 235 bandara di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, Angkasa Pura 1 mengelola 13 bandara, Angkasa Pura 2 kelola 13 bandara. BP Batam mengelola satu bandara, dan 28 bandara dikelola Pemda. Sisanya? Sebanyak 180 bandara dikelola Kementerian Perhubungan, dengan sistem BLU (Badan Layanan Umum). Sedangkan, jumlah pelabuhan di Indonesia saat ini 1241. Yang dikelola Pelindo 112 pelabuhan. Sisanya, 1129 diurus Kementerian Perhubungan.

 Pembagian kepemilikannya bagaimana?

Ya, kalau dialih pengelolaan, berarti milik Angkasa Pura. Pemerintah memberikan sebagian modal. Akan ada dua skema. Bisa digembrengkan, dikerjasamakan. Atau yang kedua, privatisasi yang benar-benar di-swastakan. Misalnya, Kualanamu itu spin off. Rencana, bisa sekitar 49 persen sahamnya dijual ke internasional, apakah ke Jerman, Swiss, Perancis. Di Kualanamu, misalnya. Saya hitung-hitung market cap-nya sekitar Rp3 triliun. Ini tidak termasuk tanah lho. Cuma bangunan plus BOT (Build Operate Transfer) sekitar 30 tahun. Artinya, AP 2 bisa langsung dapat Rp1,5 triliun, dan bisa dipakai untuk membesarkan yang lain. Lalu, kemungkinan Ujung Pandang dan Balikpapan. Kedua wilayah itu, secara ekonomi sudah bagus, dan menjadi ujung tombak pertumbuhan baru. Saya ingatkan, saat proyek masih dibangun, investor kurang begitu eager, karena masih janji. Beda, kalau sudah operasi, investor langsung ada (minat). Size-nya di AP 1 kurang lebih sama. Bisa dapat sekitar Rp3 triliunan juga, dari dua tempat itu (Ujung Pandang dan Balikpapan).

 Dengan mengajak asing, maka akan ada vested interested dari asing untuk menguatkan wilayah itu. Kelak, muncul bali-bali baru, dan tempat-tempat turis lain.

 Ini sepertinya skema baru ya?

Iya. Baru. Malah ini masih di kepala, tapi saya sudah mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi dan Bu Rini (Rini Soemarno, Menteri BUMN). Asing boleh masuk, tapi tidak mayoritas. Yang mayoritas tetap Angkasa Pura. Itu catatannya.

 Bandara di Bali & Jakarta bagaimana? Mau diswastakan juga?

Yang itu nggak boleh. Bali dan Jakarta tidak akan di-swastakan. 

 Lombok dan Labuan Bajo bagaimana, Pak? Ada rencana diambil alih oleh Angkasa Pura?

Itu belum komersial. Belum untung. Preferensi saya mengundang asing itu ke sana, seberapa banyak tamu Australia. Tamu kita yang terbanyak di Bali adalah dari Australia. Kalau mereka bisa bergeser, dari Bali ke Lombok, lalu Labuan Bajo. Saat sudah komersial, baru bisa (diberikan ke Angkasa Pura).

 Selain bandara, apakah perlabuhan juga akan di-privatisasi?

Ada 22 pelabuhan akan diambil Pelindo. Swasta juga diberi kesempatan. Kalo aset negara, tetap harus dijaga, jadi kita mintaPelindo mayoritas. Kalau swasta mau ambil mayoritas ya, silakan bikin baru. Jangan ambil aset pemerintah. Bikin baru misalnya terminal khusus, seperti di Natuna, atau ada beberapa tempat lain. Yang besar, yang sifatnya hub, itu seperti Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bitung, itu bisa asing. 

 Di urusan perhubungan darat, laut dan udara, mana yang paling rumit persoalannya?

Di laut, paling banyak homeworknya. Kenapa begitu? Ada dua hal. Pertama, laut memberikan dampak ekonomi paling besar, (logistik barang) bisa berton-ton. Yang kedua, banyak hengki pengkinya. Yang nggak-nggak-nya. Dan itu terbukti kan....

 Ada OTT pungli di Kemenhub itu ya...

Jadi, penangkapan itu menunjukkan, bahwa memang di laut banyak masalah dibandingkan direktorat lain. Di laut, izin dan uang banyak sekali, sehingga potensi (pungli) besar. Kalau darat, izin ya paling karoseri. Di udara, izin slot. Tapi sudah online.

 Yang urusan laut, kenapa tidak dibikin online?

Lho, sudah online. Tapi, justru yang canggih itu, sistemnya online tapi tidak dibuat online.

 Maksudnya? Banyak online tapi ya, tidak online. Yang online ini, malah rawan tidak di online-kan. Sekarang saya sedang mencari jalan menyelesaikannya. Memang nggak gampang menemukan cara efektif. 

 Penerimaan dari laut selama ini menyumbang cukup besar ya?

Incomenya memang paling besar karena kegiatan ekonominya juga besar di laut. GCG (good coorporate governance) masih sangat lemah di situ, padahal, duitnya paling banyak. Soal PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari laut itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dikencengin, kita dapat banyak uang. Tapi di sisi lain, kegairahan stakeholder menurun. Ini berdampak, daya saing turun, dan pajak juga menurun. Saya berkesimpulan, beberapa PNBP tidak harus tinggi, sebab kita ingin meng-encourage, agar mereka kerja dulu deh. Ibaratnya, mau motong ayam, atau mau dapat telurnya? Jelas, kita mau dapat telurnya kan.

 Selain dwelling time, PR lain di laut apa ya?

PR saya berikutnya soal kapal ngantri. Ini akan saya selesaikan. Setelah ditemukan masalahnya, saya akan ngomong. Itu kapal yang antri sebenarnya banyak banget. 

Memang, dalihnya kalau sembako atau orang, bisa diduluin. Tapi kan itu bisadimanipulasi. Siapa yang tahu. Nanti saya mau lihat caranya. Yang jelas, saya mau evaluasi antrian pelabuhan. 

 Primadona angkutan penumpang adalah kereta api. Apakah ada perhatian khusus terhadap kereta api.

Memang, laut menyimpan banyak cerita. Logistik itu laut. Kalau bicara penumpang, primadonanya ya kereta api. Saya take care kereta api, dengan cara lebih lugas. Bagaimana agar kereta bisa mengangkut sebanyak mungkin manusia dan menjangkau banyak tempat.

 Apakah pengurangan anggaran mempersulit target dan program kerja Kementerian?

Anggaran dikurangi bukan masalah besar. Saya mencari jalan dan bisa diselesaikan dengan baik. Contohnya, selama ini kita membeli bus, lalu kita berikan ke Pemda A, B dan C. Padahal, tidak semua Pemda punya kemampuan mengelola, sehingga dampaknya ada yang mangkrak dan terbengkalai. Nah, sekarang saya potong anggaran untuk itu sampai 50 persen. Kapal atau bis yang harusnya keluar 1 tahun, 3 tahun dicicil jadi 10 tahun atau sekian tahun. Saya panjangin. Lalu, saya siapkan skema subsidi. Ada 50 kota, semuanya saya subsidi. Soal ini, saya pikir sendiri, nggak mau diskusi berkepanjangan. 

 Lalu, soal perjalanan dinas. Ada biaya hotel, jalan, dan seterusnya. Sekarang, saya nggak mau lagi buka acara di Bandung, Semarang, Bali, misalnya. Lakukan saja di Jakarta, atau di kantor. 

Yang perjalanan ke luar negeri, ini saya tandatangani sendiri. Saya kurangi jumlah orangnya, waktunya. Masa, mau seminar di Eropa, butuh 10 hari. Itu nggak bener. Pejabat yang ikut, saya hilangin kenek-keneknya. Ibaratnya, ya cukup supirnya. Nggak usah pake kenek. Hahaha (tertawa).

 Bagaimana perhatian Anda mengenai perhubungan udara?

Urusan udara, style-nya saya ubah sedikit. Industri penerbangan kita sedang sakit, jadi akan diberi kesempatan recovery supaya lebih kompetitif, apalagi penerbangan menjadi ujung tombak mendatangkan turis. Safety and security tidak boleh dikesampingkan, tapi kita akan checking langsung saja. Kerja sedikit cape, tapi langsung tertuju ke inti-intinya. 

Baik di udara, maupun laut, kita punya masalah, negara kita bukan hub. Sementara tetangga jadi hub. Padahal, hub itu berbanding lurus dengan potensi turism. Bagaimanapun, kita harus membangun diri kita, agar kita bisa jadi hub.

 Dengan hadirnya terminal 3, apakah kita berpotensi jadi hub? Paling tidak menyaingi Singapura dan Malaysia?

Terminal 3 adalah modal kita. Tapi hal lain, kita ini punya potensi banyak sekali membuka jalur penerbangan. Lawan kita semakin sangat kuat. Sehingga saya minta, lima maskapai (Garuda, Citilink, Lion, Sriwijaya, AirAsia), membuka destinasi-destinasi baru. Coba bayangkan, kita sekarang baru punya 35 destinasi, sementara di negara tetangga, bisa sampai 100 destinasi. Ke Srilangka, Mumbai, Maldives, kota-kota di China coba buka. Ini supaya mereka juga ke sini. 

 Kapan Terminal 3 fully operated?

Fully operated menjadi bandara internasional rencananya April 2017. Tetapi, harus menunggu penyelesaian kereta api bandara. Dan itu schedule-nya selesai pertengahan tahun depan. Saya akan menunggu kereta api, kalo memaksakan, saya kuatir itu lalu lintas antaranya repot. Target, sebelum bulan puasa tahun depanlah. 

 Anda termasuk menteri yang banyak blusukan. Fokusnya ke mana saja?

Kerja di balik meja saja tidak cukup. Banyak keputusan saya buat, setelah saya turun ke lapangan, karena jadi tahu realitasnya. Misalnya, di Ilaga, Papua. Saya menteri pertama yang datang ke sana. Runaway-nya cuma 600 meter dan miring. Dulu katanya, nggak bisa dipanjangin karena ujungnya jurang. Ternyata kalau runawaynya dibuat belok bisa.  Lalu di Wamena, saya juga panjangkan runawaynya. Dan beberapa contoh lain.

 Setelah jadi menteri, apakah waktu untuk keluarga banyak berkurang?

Saya selalu pulang ke rumah. Rasanya komunikasi dengan keluarga makin bagus. Di rumah, pagi masih sempat olahraga. Pingpong, jalan pagi atau senam ringan. Dalam sepekan, tetap ada libur sehari. Seperti hari ini. Libur, tapi tetap bisa bertemu teman-teman saya. ***

Artikel ini sudah dimuat di edisi khusus Harian Rakyat Merdeka Jumat, 28 Oktober 2016

 

 

 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (1)

 “Saya Tak Bermaksud Membuat Luka Di Antara Kita....” 

            Upaya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membersihkan rumahnya, jadi berimbas ke rumah-rumah tetangga. Semua institusi, bahkan Presiden membentuk Saber Pungli. Operasi Sapu Bersih Pungli, dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Wiranto.

            Kepada Rakyat Merdeka, Budi Karya Sumadi menceritakan kisah operasi pemberantasan pungli di kementeriannya itu. Dia tak bermaksud membuat luka, di institusinya sendiri. Yang dilakukan adalah upaya shock therapy. Apabila setelah ini, masih ada pungli, Budi tak segan melakukan shock therapi lagi.

 Saya cerita sedikit ya. Saya bukannya mau membuat suatu luka di antara kita. Saya tidak bermaksud melukai temen-temen birokasi. Tapi, apa yang terjadi, ini jadi shock therapy. Ya sudah, cara lama jangan diteruskan. Ini zaman baru, kita serius kerja. Kalau masih kebangetan, dan begitu juga, ya mungkin perlu shock therapy dua tiga kali lagi.

 OTT itu terjadi, karena saya mendapat informasi itu. Saya terganggu. Bagaimana mungkin kita bekerja di sini, sementara di sebelah kantor terjadi praktek-praktek seperti itu. Marak sekali, calonya kayak gimanalah.  Saya lapor ke polisi, karena nggak punya pilihan. Saya ikutin kata hati saja. Tapi, intinya niat ingin memperbaiki. Saya kirim text ke Pak Tito (Tito Karnavian, Kapolri), masalah ini harus diselesaikan. 

 Saat hari OTT itu, paginya sempat bicara dengan Presiden, berdua saja. Tapi beliau hanya bicara soal bandara, pelabuhan. Nggak ngomongin tentang itu (pungli). Lalu, saya balik ke kantor. Saya sedang kumpulkan Pelindo 1, 2, 3 dan 4, karena banyak PR yang harus dikerjakan. Akhir rapat, Pak Tito whatsaap. “Ini ketangkap dua. Dan kelihatannya Presiden mau ke sana.” Wah, saya kaget. Dan 20 menit kemudian, Presiden sudah ada di kantor Kemenhub. Jadi, penangkapan itu menunjukkan, bahwa memang di laut banyak masalah dibandingkan direktorat lain. Di laut, izin dan uang banyak sekali, sehingga potensi (pungli) besar. Kalau darat, izin ya paling karoseri. Di udara, izin slot. Tapi sudah online.

             Lebih lengkap wawancara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (2). ***

 

Menpora Imam Nahrawi: Pemuda Indonesia Harus Menatap Dunia

Memperingati Hari Sumpah Pemuda (HSP) bagi Menpora Imam Nahrawi bukan hanya sekadar membaca teks.  Sumpah Pemuda harus teraktualisasi dalam banyak kegiatan konstruktif demi persatuan dan kesatuan. Baik dalam bidang Kepemudaan atau Keolahragaan. Tim Rakyat Merdeka Kiki Iswara Damayanti, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Supratman, Saiful Bahri dan Fotografer Wahyu Dwinugroho bersilaturahmi ke kantor Imam Nahrawi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Indonesia yang akan menjadi tuan rumah even akbar se-Asia yakni Asian Games 2018  dan soal PSSI termasuk yang dibahas dalam wawancara santai tersebut. Berikut petikannya.

 Menghadapi Hari Sumpah Pemuda, bagaimana cara membangkitkan semangat persatuan kesatuan pemuda? 

Belakangan ini, kita menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Nasionalisme, kemanusiaan, persaudaraan sedang diuji atas nama perbedaan. Di saat bersamaan, ada keinginan dari pemuda untuk menorehkan sejarah, baik individu atau kolektif, bahkan ada sebagian yang sudah menyiapkan sumpah ketiga sebagai manivestasi dari Sumpah Pemuda pertama. Ini harus dikemas, sesungguhnya ada potensi kebersamaan, persatuan, potensi budaya yang mempersatukan. Inilah yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan ini.

Bagaimana mengelola potensi kebhinekaan tersebut?

Potensi kebhinekaan harus dipupuk sebagai citra diri bangsa. Sehingga momentum Sumpah Pemuda bukan hanya membaca teks,  tentang  satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Tapi bagaimana itu, teraktualisasi dengan baik.  Bahwa sumpah yang pernah dilakukan  anak muda hari ini, betul-betul terwujud. Dihidupkan kembali, bahwa kita meskipun berbeda tetapi tetap satu.  Dalam bahasa, nusa dan bangsa serta persaudaraan. Jika sudah diramu, tentu kita masuk pada fase yang mengagungkan yakni bonus demografi. Di saat bangsa lain rindu, Indonesia sudah punya fase tersebut. Kalau ini tidak terkelola secara baik oleh anak muda sendiri, akan menjadi kecelakaan pada momentum berikutnya.

Faktor terbesar yang mengoyak kebhinekaan kita itu apa?

Keterbukaan, karena kita terbuka maka cukup mudah menerima informasi, doktrin, ajaran, bahkan ajakan salah. Dan itu dilakukan secara massif. Contoh adanya group Whatsapp. Di sisi lain memudahkan anak muda untuk berinteraksi, tapi pada sisi lain juga, memungkinkan masuknya informasi atau doktrin-doktrin baru yang mencoba mencerabut dari akar budaya kita.

Untuk membentengi agar kebhinekaan tidak terkoyak?

Sektor keluarga penting, sekolah penting, media massa penting, pemeritah hadir. Salah satu solusinya adalah selain kegiatan keolahragaan. Kita punya 13 program kepemudaan meskipun secara kuantitatif tidak bisa menyentuh pemuda yang jumlahnya 60 juta, karena dibatasi anggaran. Kita hanya memberikan stimulant. Ada Pemuda Maritim. Pemuda Tani, Pemuda Anti Narkoba, kepemimpinan pemuda, kewirausahaan pemuda.

Bagaimana dengan program Olahraga?

Kita mencoba melakukan pendekataan lewat olahraga. Kita coba massalkan olahraga. Sepakbola misalnya. Kita putar beberapa kelompok usia se-Indonesia. Ada kelompok usia-12, usia-14, usia- 16, usia- 18 dan  mahasiswa. Termasuk liga santri nusantara kita coba gerakkan ini.

Pada tahun 2017, kita coba gerakkan dari desa. Nanti kita hidupkan kembali Liga Desa untuk 6 cabor. Sepakbola, badminton, bolavoli, sepak takraw, pencak silat dan atletik. Semua kita hidupkan kembali. Mungkin ini menjadi solusi. Saat mereka harus berolahraga bertanding, di saat bersamaan mereka sedikit lupa terhadap hal hal yang distruktif.

Pengiriman atau pertukaran pemuda antar daerah, apakah ada program tersebut?

Sampai sekarang tahun 2016,  ada 1000 anak muda yang kita kirim ke daerah. Namanya SP3. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. Mereka datang ke daerah, kita gaji per-bulan Rp 3,5 juta. Kita kasih modal Rp 25 juta pertahun untuk menggerakan desa. Demikian pula ada pertukaran pemuda di level provinsi atau negara yang sudah MOU.

Apakah pertukaran pemudanya dicross untuk yang di level provinsi?

Dulu seperti itu, tapi tahun 2016, kita ambil kebijakan tidak di-cross, tapi satu provinsi satu putra daerah. Dulu lintas provinsi, sekarang lintas kabupetan. Mengurangi cost, kedua mengurangi waktu adaptasi. Begitu berat anak Jakarta harus adaptasi di Papua. Butuh waktu, sementara dia harus dikejar melaksanakan tugasnya. Program ini sudah berjalan 23 tahun. Rata-rata menjadi usahawan muda. Outputnya bagus meski kami akui belum ada data yang valid yang menunjukkan pasca mereka mendapat program ini. Tapi selama setahun kita pantau. Biasanya mereka menjadi motivator terutama di bidang kewirausahaan.

Bagaimana dengan program Satu Desa, Satu Lapangan?

Itu semangatnya kita ingin berolahraga Tapi ruang hijau terbatas. Jangan kan di desa. Kota apalagi. Tetapi dalam sejarahnya, desa pasti punya inventaris lapangan. Masa kecil kita semua mengalami itu. Yang belakangan karena arus urbanisasi, akhirnya sarana itu menjadi tempat lain. Berubah fungsi, jadi sawah untuk pemenuhan perangkat desa. Jadi perumahan karena disewa. Akhirnya kita berpikir, sudah saatnya kita lakukan revitalisasi, jadi kita hanya membelikan fasililitas, karena anggaran yang terbatas. Tidak sampai kita beli lapangan. Lapangan yang sudah ada diperbaiki.

Apa itu dititipkan dari dana desa?

Bukan. Di luar itu. Ke depan, dari dana desa juga harus dialokasikan untuk olahraga. Baik itu sarana ataupun kegiatan. Kami sudah membuat MOU dengan Kemendes. Kita hanya membuat semacam guidance kalau sebuah desa lewat APBDES nya meng-anggarkan lapangan. Ada standar. Itu kita lakukan untuk untuk memenuhi kuota yang tidak imbang. Kita hanya 1000 desa pertahun. Sementara jumlah desa 74.000. Berarti 5 tahun hanya 5 ribu desa. Masih ada 69 ribu desa yang belum. Anggaran kita terbatas.

Berapa anggaran Kemenpora tahun 2016?

Sangat kecil. Tahun 2016, hanya 2,7 triliun. Kena efesiensi tinggal 2.1 triliun. Itu termasuk Asian Games. Meski dana terbatas tidak menjadi kendala dalam prestasi. Karenanya kami dorong ke dalam, bahwa APBN  itu jangan hanya menjadi dana utama, tapi itu cara kita membuka masuknya sponsor. Banyak kegiatan kita dibantu pihak ketiga, APBN hanya stimulan. Seperti liga santri. Anggarannya hanya 7 miliar. Padahal mereka habis sekitar 20 Miliar. Sisanya cari sponsor. 

Hari sumpah pemuda, apakah akan dikaitkan dengan kita menjadi tuan rumah Asian Games?

Saya sudah mengambil kebijkaan di  internal kita. Semua program internal, baik terkait olahraga pemasalan, olahraga prestasi atau kepemudaan harus dikaitkan dengan Asian Games,  karena AG ini merupakan bagian dari nation branding. Olahraga salah satu untuk mem-branding negeri ini. Yang paling monumental karena kita tuan rumah.  Semua acara termasuk Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Sumpah Pemuda, momen  Asian Games terus digelorakkan.

Makanya semangat tema peringatan Sumpah Pemuda adalah Pemuda Indonesia Menatap Dunia. Kita ingin pemuda Indonesia sudah berpikir dunia. Saya ingin semua atlet menjadikan Asian Games dan Olimpiade sebagai ending dari pencapaian puncak prestasi.  Bukan lagi PON, apalagi Porprop atau porkab. Semua harus diarahkan ke sana. 

 Jepang begitu gencar mempromosikan Olimpiade, semua dikerahkan ke sana, apa yang akan dilakukan Kemenpora dengan Asian Games?

Saya  kira memang kebijakan besarnya adalah bagaimana semua Kementerian Lembaga menjadikan Asian Games sebagai ending untuk level kegiatan tahun periode ini. Semuanya harus diarahkan ke sana. Tapi memang harus ada, semacam peta jalan. Kira kira semua melakukan apa dalam rangka rangkaian menuju ke Asian Games

Ada kegiatan penunjang yang dilakukan Kemenpora sebelum Asian Games?

Kita menggerakkan bagaimana program-program diarahkan untuk Asian Games. Contoh nanti pada 2017, kita ingin bersepeda mulai Sabang sampai Mereuke. Kita beri nama namanya  Tour The Nusantara. Diharapkan menjadi agenda tour dunia, kemudian bisa  juga untuk mengerakkan masyarakat bersepeda. Juga untuk mengetahui konsolidasi demokrtasi kita seperti apa. Karena itu melintasi sekian provinsi, kabupaten kecamatan dan sebagainya.

Itu akan menjadi sejarah dunia, mengalahkan Tour The France?. 

Ya karena lintasnya panjang sekali. Sekarang rekor masih dipegang oleh India 14 000 KM. Kita hitung  Indonesia sekitar 17600 km. Itu rute wajibnya,  Ada juga rute sunahnya. Sulawesi atau Makasar, itu rute wajib. Tetapi ada kabupaten-kabupaten yang tidak dilalui, dari Kabupaten menyebar ke kecamatan sampai ke desa. Kita setahun penuh bersepeda.

Akan dihitung berapa Kecamatan, berapa Kabupaten,  berapa orang yang terlibat, berapa ekonomi kreatif yang hidup. Berapa acara-acara kepemudaan, berapa acara keolahragaan yang terlibat di dalam sana.  Dan kalau ini menjadi kegiatan rutin pertahun, saya kira kita akan bangkit sebagai bangsa. Lebih dari itu sehat.

Kapan mau digelorakkan, karena ini akan melibatkan sektor pariwisata juga?.

Sedang dimatangkan dengan DPR, kita usualkan Rp 50 Miliar. Tapi ini hanya stimulan. Selebihnya  kita ngajak Kementerian lain. Saya harap ketika anggaran ini muncul, maka saya akan lapor ke Presiden. Berharap ada Inpres sehingga semua kementerian terlibat. Dan ini menjadi nation branding. Tidak hanya melahirkan destinasi wisata baru, tapi orang akan  berbondong bondong ke jalan. Yang paling penting insfrastuktur terbangun. Dan akan jadi  fokus perhatian dunia.

Bagaimana dengan persiapan Asian Games 2018?

So far so good. Hanya memang masih ada kendala, terkait dengan dana broadcasting (hak siar-red) kepada Olympic Council of Asia (OCA) sebanyak 30 juta dolar AS.  Kenapa? Karena kita lagi penghematan. Kita kan ingin tanya  dana yang sudah masuk 15 juta dolar AS (sebelumnya Kemenpora sudah membayar 15 juta US dolar untuk kontrak tuan rumah Asian Games 2018-red).  Termasuk yang akan kita renegosisiasi, boleh nggak ditawar. Mereka mengiyakan, dengan syarat perusahaan perusahaan yang terlibat dalam broadcasting itu harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh OCA. Dan tidak banyak di negeri ini. Pasti itu, jariangan jaringan yang sudah terbangun sebelumnya. Tapi DPR memberikan dukungan, nggak usah dinego, bayar saja.  Ok asal duitnya ada.  Nanti akan kami lapor ke menteri Keuangan. Kalau duitnya ada, akan kami bayar. 

Sebegitu ketatnya standar OCA?

Standar OCA  memang ketat. Sampai-sampai  ke masalah cuaca. OCA berharap ada terobosan baru, lewat mungkin moda transportasinya. Sampai persoalan penyejuk udara harus bagus. Memang agak ribet.   Termasuk partner lokal untuk hak siar mereka yang tentukan, apakah sesuai standar  OCA atau tidak.  Jadi betul kita murni pelaksana. Sementara propertinya mereka punya. Saya baru tahu kontraknya ribet. Bukan saya tandatangan, tapi saya melaksanakan.

Bagaimana dengan dukungan transportasi, seperti MRT ?

Pada 2017 akan kita lihat apa MRT sudah siap, apakah Bandara Palembang siap, rekayasa Gelora Bung Karno apakah siap. Semuanya nanti di bulan November 2017. Nanti pada akhir 2007 akan ada test even. Dulu namanya ada Asian Youth Games sebelum Asian Games digelar yang akan mempertandingkan cabang olahraga untuk remaja, tetapi Asian Youth Games ini menjadi formal. Harus ada opening, clossing, sehingga dana kita habis untuk itu. Makanya cukup saja, test even beberapa cabor. Di pertandingkan, tapi tidak ada seremonial. Dalam rentang waktu setahun akan ada kesempatan evaluasi. Apakah menurut OCA, venue venue yang sudah direnovasi ini memenuhi standar atau tidak untuk ditempati Asian Games.  Akan diverikasi. Mereka perempatbulan memperivikasi. Nanti November 17 akan ada koordinasi lagi  mereka.

Siapa penangungjawab pembangunan, restorasi dan rehabilitasi venue?

Kita beruntung, karena Presiden setahun lalu, sudah memutuskan bahwa untuk perbaikan renovasi pembangunan itu kewenangan kementerian PU. Sementara kami sudah terlanjur mendapat anggaran renovasi GBK sebanyak Rp 500 miliar, nah ini yang dibahas di oleh DPR. Mestinya untuk renovasi, tapi kami ubah ke kegiatan. Soal venue, kami memberi guidance terkait standart masing masing cabor, misalnya harus ada ruang transit. 

Bagaimana dengan arahan Presiden Jokowi?

Presiden sangat perhatian sekali. Minimal sebulan sekali saya lapor, bahkan sering setengah bulan sekali atau seminggu sekali. Kita sering diskusi. Inikan momentum yang tidak mungkin datang dalam 10 atau 20 tahun . Terakhir kita menjadi tuan rumah pada tahun 1962.

Apakah dengan pengurangan anggaran berpengeruh kepada program-program di Kemenpora?

Tidak,  karena kita melakukan banyak efesiensi di sektor yang tidak  berakibat langsung pada masyarakat. Seperti  perjalanan dinas, rakor-rakor atau rapat rapat.  Kita kurangi besar-besaran. Dulu kalau ada kegiatan di luar negeri melibatkan banyak orang. Saya ambil contoh saat Olimpiade kemarin, pasti romobongan besar. Kemarin rombongan, mestinya 40 orang, jadi hanya 9 orang. Termasuk pengurangan penginapan. Saat saya tidur di Bandara, hahahah, saya kecepean memang.  Saya kan nggak bisa nahan kalau ngantuk. Kopi bukan obat. Obatnya ya tidur.

Soal PSSI, apa tanggapan perihal konggres nanti?

Ya ini  momentum yang tidak boleh terlewatkan, pemerintah punya  konsen, semua insan sepakbola tanah air punya konsen untuk berubah ke arah yang kebih baik. Kata kata perubahan yang lebih baik ini harus dikawal dengan baik, oleh orang yang baik yang punya niat yang baik, untuk menghasilkan prestasi yang baik.

Karena itu kita berharap betul, sepakbola yang sesungguhnya kalau dikemas secara profesional atau baik, maka akan melahirkan industri  yang baik. Akan melahirkan atlet atau sepakbola yang baik, karena tidak ada penangguhan gaji. Akan menghasilkan prestasi yang baik karena tidak dinegoisasi atas nama kepentingan klubnya. Dan tentu akan melahirkan kebanggaan nasional.

Bagaimana persoalan suporter sepakbola yang selalu menjadi perhatian kalau ada pertandingan?

Kita minta tidak lagi fanatik buta antarsuporter. Kita berharap semua ini dikelola oleh orang-orang yang baik, yang mengerti tentang keinginan suporter yang bisa hidup berdampingan antar satu sama lain. Hari  ini, kita memang mengalami situasi yang merisaukan, kalau Persib main di Jakarta, pasti  harus izin dulu pada Jakmania. Sudah ijin masih ada aja masalah.  Ketika Bonek bertemu Arema, luar biasa. Tidak menggambarkan sebuah persatuan dan persaudaan nasional, yang ada hanyalah saling mengancam. Itu harus disudahi. 

Bagaimana caranya?

Caranya harus ada regulasi yang ketat, kuat, tegas, tega dan berani. Siapapun yang menyinggung tentang kemanusiaan, harus diambil tindakan tegas, pertandingan berikutnya tidak ada suporter. Ini butuh orang yang berani dan tegas.

Artikel ini sudah dimuat di Edisi Khusus Sumpah Pemuda Jumat, 28 Oktober 2016

 

 

Menteri ESDM Ignasius Jonan (2)

Soal Tugas Baru: Saya Kerjasama, Supaya Terbang Bagus & Mendarat dengan Selamat...

            Ignasius Jonan masuk ke kabinet lagi. Setelah tiga bulan istirahat, Jonan kini diberi tugas di Kementerian ESDM. Sektor yang jauh berbeda dengan tugas sebelumnya di Kementerian Perhubungan. Bagaimana proses adaptasinya? Bagaimana membagi tugas dengan wakilnya, Archandra Tahar? Berikut ini, petikan wawancara Ignasius Jonan dengan Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan Randy Tri Kurniawan dari Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu (22/10) di kediaman Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

 Ada yang meragukan kompetensi Anda di bidang ESDM. Bagian mana yang dipelajari duluan? Sekarang belajar organisasi dulu. Mudah-mudahan bisa secepat saat saya belajar Kementerian Perhubungan.

 Perlu penyesuaian berapa lama?

Ini beda sektor ya, dengan tugas sebelumnya. Tapi, amanah Bapak Presiden dan Wapres intinya sama, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sektor dan caranya berbeda, tapi fokus tujuan sama.

 Selama ini Anda dikenal suka blusukan, tidak hanya duduk di belakang meja. Kapan mulai blusukan lagi? Ya, nantilah.  Sebulan setelah saya bertugas di Kementerian ESDM. Itu (blusukan) perlu. Tapi, sebulan ini saya seattle down di dalam, untuk melihat hal-hal besar, pemetaan persoalan dan melihat bagaimana tata kerjanya. Saya nanti mau lihat semua. Bahkan, sampai pertambangan, tembaga, timah, nikel, bauksit, dan sebagainya. Termasuk ilegal mining itu bagaimana.

 Tantangan terberatnya apa? Menurut saya bagaimana mewujudkan energi dan sumber daya menineral untuk kemakmuran sebesar-besar masyarakat.

 Presiden menyebut Menteri ESDM dan wakilnya sebagai figur yang keras kepala. Bagaimana sinergi pekerjaan diantara dua orang yang keras kepala ya.

Ini jawaban saya. Sektor ESDM itu, yang ditangani sangat luas sehingga dua kekuatan akan lebih baik jika dibandingkan satu kekuatan. Sehingga pembagian dengan prinsip, satu tim, satu tujuan, akan lebih baik hasilnya. Ibaratnya, pilot dan copilot. Lebih pas ibarat di pesawat udara ya, karena setirnya dua. Kalau sopir dan kenek, setir mobil kan cuma satu. Jadi, saya ini pilot in command, beliau first officer-nya atau FO. Saling kerjasama, supaya terbangnya bisa bagus mulus, dan mendarat dengan selamat

 Hari-hari pertama menjadi Menteri ESDM, Anda melakukan pemangkasan anggaran. Kenapa? Itu, ada surat dari Kementerian Keuangan. Harus ada pemotongan lagi sekitar 200-an miliar. Ya, sudah saya jalankan, dan saya ajukan ke Komisi 7 DPR. Alhamdulillah disetujui. Sepanjang tidak mengganggu kinerja.

 Bagaimana agar pemotongan anggaran sampai Rp200 miliar, tidak mengganggu program di Kementerian ESDM? Kami potong untuk efisiensi. Yaitu biaya kerja Rp52 miliar, dan Rp147 miliar belanja modal yang diperkirakan belum tentu diselesaikan, atau belanja modal yang kegiatannya multiyear sehingga pembayarannya bisa digeser ke tahun berikutnya.

 Bagaimana hubungan dengan DPR? Karena saat ini sektor kerja baru, dan kemitraan dengan komisi yang berbeda dari sebelumnya? Hubungan dengan DPR baik. Saya terimakasih sekali. Beliau melakukan fungsi legislasi, dan kami di eksekutif, bermitra baik dan sehat. Saat Raker pertama, beberapa hari lalu pun, DPR sangat welcome. Kami dua jam rapat, mulai 11.30 dan bubarnya 13.30. Tapi saya pulangnya 14.30 karena diajak makan siang dulu di sana. Hahahaa (tertawa).

 Cakupan kerja Kementerian ESDM amat luas. Mulai dari energi, mineral, kelistrikan sampai gunung api (vulkanologi). Mana yang prioritas? Apakah ada pesan khusus dari Presiden? Yang utama, ya menyelesaikan harga gas industri. Lalu program BBM satu harga. Juga Blok Marsela, Blok Mahakam, Freeport, aturan minerba, dan East Natuna.

 Tentang gas industri. Banyak trader gas bermodalkan kertas alias calo, sehingga jadi salah satu penyebab harga gas industri menjadi mahal. Bagaimana memotongnya?

Arahan Presiden jelas. Beliau minta sampai akhir tahun ini harus selesai tentang harga gas industri. Bagi pengusaha, tentunya, karena ini bisnis, juga harus ada keuntungan yang wajar. Tapi tata niaganya harus diatur. Harus seefisien mungkin, agar harga gas menjadi kompetitif.

 Tata niaga gas sekarang bagaimana, Pak? Apakah amburadul?

Aku nggak berani ngomong itu. Aku belum tahu. 

 Apakah sudah memanggil semua perusahaan gas?

Belum. Satu demi satulah. Yang sudah dipanggil PLN, Pertamina. Mereka presentasi. Posisi seperti ini, seperti itu.

 Proyek kelistrikan 35 ribu Megawatt sudah sampai di mana? Apakah proyek itu possible diselesaikan? Ya, we do our best. Kita lihat dulu ya, posisinya sekarang sampai di mana. Ini data Kementerian ESDM, dari total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.627 MW, sampai September 2016 telah tercapai operasi secara komersil (COD) 164 MW (1 %), konstruksi 8.688 MW (24 %), kontrak PPA namun belum konstruksi 8.641 MW (24 %), pengadaan 10.481 MW (29 %), dan perencanaan 7.654 MW (22 %). 

 Menteri ESDM yang lama menyebut Dirut PLN membangkang padanya. Bagaimana agar hal ini tidak terjadi pada Anda?

Lho, saya kenal Pak Sofyan Basir (Dirut PLN) lebih 13 tahun. Kalau tidak salah sejak tahun 2003, saat beliau masih Dirut Bukopin. Saat datang, ketemu saya, kami berteman, friendly. Juga dengan Dirut Pertamina (Dwi Sutjipto). Saya juga berteman lebih lama lagi. Mungkin sekitar 15-an tahun, sejak beliau direktur di Semen Padang.

Sepekan sebelum dicopot oleh Presiden Jokowi, Menteri ESDM Sudirman Said melontarkan pernyataan terbuka mengenai Dirut PLN Sofyan Basir. Sudirman menyebut Sofyan sering tak hadir dalam rapat terkait pembahasan listrik, dan membuat kebijakan yang sering tak sejalan dengan kebijakan di kementeriannya.

 Ada arahan dari Wapres tentang proyek kelistrikan? Sebab, sehari setelah dilantik, Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM diberitakan dipanggil Wapres.

Oh, itu nggak bicara soal 35 ribu MW. Saya courtessy saja. Kan saat kami dilantik, beliau tidak hadir.

 Wapres Jusuf Kalla tidak hadir saat pelantikan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM, dan Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM, pada 14 Oktober lalu, karena sedang kunjungan kerja di Makassar. Wapres sudah berangkat sejak pukul 06.00WIB, sedangkan pelantikan berlangsung pukul 14.00 WIB. Wapres tidak menyoalkan penunjukkan itu. Dia bahkan memuji, Jonan sebagai orang yang tegas.

 Apa benar ada mafia migas? 

Saya bukan berasal dari sektor ini. Saya sekarang belum berani ngomong, ada mafia atau nggak ada mafia.

 Sudah jadi rahasia umum bahwa rencana membangun kilang, kabarnya sering dihambat oleh mereka, mafia, yang menginginkan agar kita terus melakukan impor minyak. Nggak tahu. Saya belum belajar sampai di situ.

 Mengenai minyak. Lifting minyak kita dikisaran 840-an ribu barel perhari. Sedangkan kebutuhannya mencapai 1,6 juta barel perhari. Apakah ada peluang produksi minyak kita didongkrak? Bisa. Tergantung insentifnya kepada KPS (Kemitraan Pemerintah-Swasta atau Public Private Partnership dalam proyek kilang). Ini lagi dibuat draft Peraturan Pemerintahnya. Mestinya sih, bisa selesai dengan cepat. Di dalam negeri, investor banyak. Kalau kontrak karya habis, ya diteruskan untuk mereka. Kalau investor luar, mungkin bisnis mereka sedang konsolidasi di seluruh dunia.

 Tentang BBM satu harga. Laba Pertamina bisa turun banyak ya, untuk subdisi program ini. Oh, program itu harus jalan di awal 2017. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, BBM harus satu harga. Pertamina kan bagian dari negara, yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan. Selama ini, untungnya Pertamina sekitar Rp30 T, dikurangi Rp800-an miliar, ya nggak sampai 3 persen.

 Tentang Freeport. Apakah ada pesan khusus dari Presiden? Keinginan Presiden terhadap Freeport apa sih?Pesannya, persoalan harus diselesaikan dengan baik. Keberadaan Freeport penting. Arahan Presiden, kita harus bisa yakinkan, bahwa partnership dengan pemerintah Indonesia itu, untuk Freeport McMoran, baik dalam jangka panjang. Secara bisnis ya, kita hitung saja. Ini kan ini bisnis yang besar sekali. Bisnis patungan. Misalnya, anda punya keahlian masak soto, saya punya tanahnya, gedungnya, ruangannya. Maka, boleh dong, anda yang masak, lalu saya jaga di depan. Boleh kan? 

 Jadi, ada peluang kontraknya diperpanjang?

Yang terbaik adalah memperhatikan kepentingan nasional

 Seberapa penting, perlunya pembentukan holding company di sektor energi?

Saya belum tahu. Saya belum sampai ke situ. Saya kira, domainnya Kementerian BUMN. Itu salah satu cara aksi korporasi. ***

Artikel ini sudah dimuat di Rakyat Merdeka edisi Jumat, 28 Oktober 2016

 

Eksklusif Dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan (1)

Soal Kerjasama dengan Wakil Menteri: Saya & Archandra Ibarat Pilot-Copilot

            

 Kementerian ESDM rupanya amat istimewa, sampai-sampai Presiden mengirim dua figur menarik untuk memimpin lembaga ini. Menterinya, Ignasius Jonan dan Archandra Tahar, wakilnya. Presiden Jokowi menyebut keduanya, keras kepala. 

            Kepada Rakyat Merdeka, Jonan menyebut duet bersama Archandra Tahar lebih pas diibaratkan sebagai pilot dan co-pilot di pesawat terbang. “Jadi, ibaratnya, saya ini pilot in command, beliau first officer-nya atau FO. Saling kerjasama, supaya terbangnya bisa bagus mulus, dan mendarat dengan selamat,” katanya. 

            Saat wawancara ini dilakukan, Jonan baru sepekan duduk di kursi Menteri ESDM. Dia bilang, sebulan ke depan akan belajar internal Kementerian ESDM dulu, karena sektor ini amat berbeda dengan tugas sebelumnya. Setelah itu, Jonan akan blusukan, melihat ke berbagai tempat, seperti kebiasaannya selama ini. Lebih lengkap wawancara dengan Ignasius Jonan 2 (bersambung)

Artikel ini sudah dimuat di Harian RakyatMerdeka edisi Jumat 28 Oktober 2016