Ketua Dewan Pers, Prof Bagir Manan: Untuk Kemakmuran Masyarakat, Pers Harus Galak

 

Banyak pandangan menarik dilontarkan Ketua Dewan Pers, Prof Bagir Manan, terkait Pers Indonesia di era dunia tanpa batas. Menurutnya, pers harus menjadi penunjuk arah, bersikap galak, dan tidak boleh melakukan perselingkuhan dengan birokrasi. 

            Saat diinterview Rabu pekan lalu (3/2), oleh Tim Rakyat Merdeka, Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Ujang Sunda dan Fotografer Wahyu Dwi Nugroho, mantan Hakim Agung itu bicara penuh semangat. Pembawaannya amat tenang, tapi tutur katanya bernas dan berani.

Berikut petikan lengkapnya:

Bagaimana makna peringatan Hari Pers Nasional tahun ini? 

Saat ini, masih ada komponen pers yang menganggap peringatan Hari Pers Nasional itu tidak tepat, karena 9 Februari 1946 adalah kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 

Tapi, saya berpendapat, ada makna di peristiwa tersebut, yang sebaiknya diingat. Saat itu, di Solo, para jurnalis berkumpul dan menyatakan pers Indonesia adalah pers perjuangan. Yaitu, perjuangan bertujuan menegakan Proklamasi, dan mempertahankan kemerdekaan. 

Sedangkan di hari-hari ini, pers masih berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Sehingga esensi pers perjuangan sebenarnya belum selesai. Pers sekarang, ikut bertanggungjawab demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

 

Tema HPN tahun ini adalah kemaritiman dan pariwisata. Kaitannya dengan tugas pers bagaimana? Kita baru bicara Kemaritiman sekedar untuk gatra kewilayahan negara, atau gatra pertahanan. Padahal, potensi Kemaritiman besar sekali, dan pemanfaatannya harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Juga tentang pariwisata. Ini bisa jadi faktor ekonomi yang dominan. Potensi wisata dan budaya kita amat besar. Nah, di peringatan HPN inilah, pers harus menyadari itu. Bahwa eksploitasi dan pemanfaatan Kemaritiman dan Pariwisata belum maksimal. Baru sebagian kecil saja yang menikmati. Dalam soal begini, Pers harus galak. Pers harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Agar seluruh ekploitasi dan pemanfaatan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Apakah pers sekarang sudah cukup galak?

Ya, sudah banyak yang mempersoalkan itu. Tapi, masalah keadilan sosial, tidak cukup hanya menjadi bahan diskusi. Harus diupayakan, bagaimana agar menjadi kenyataan. Dan beban itu, lebih besar pada pers, sebagai salah satu komponen kekuatan masyarakat. Kita kan menyebut diri sebagai cabang kekuasaan keempat. Pers adalah institusi publik yang juga jadi juru bicara publik untuk menyuarakan hal itu.

 

Di Indonesia, berdasarkan sejumlah poling, Pers masih dianggap sebagai lembaga paling terpercaya. Ini beruntung. Pers masuk rangking baik dan terpercaya. Tapi, apakah itu menunjukkan benar dipercaya, atau paling baik diantara yang jelek? The best among the worst? Mudah-mudahan tidak. Penilaian saya, Pers Indonesia ada gradasinya. Makin ke pusat, di Jakarta, tingkat profesonalisme makin tinggi. Sedangkan di daerah, unsur profesionalisme kelihatannya makin rendah. Ada beberapa sebab. Pertama, Belum ada lembaga pelatihan pers yang baik. Yang bisa mendidik pers menjadi sehat. 

 

Kedua, kadang ada keadaan, dimana orang menerbitkan pers di daerah, orientasinya pada manfaat ekonomi atau kepentingan tertentu, sehingga kurang memperhatikan konsekwensi-konsekwensi. Ini tantangan ke dalam pers sendiri. Kalau mau berperan besar ke luar, kita harus baik di dalam. Ke depan, harusnya tidak ada lagi istilah pers abal-abal. 

 

Mengenai booming digitalisasi media. Apakah ini termasuk ranah Dewan Pers? Kami mesti membedakan, mana media sosial yang memenuhi ketentuan pers, dan mana yang bukan. Yang memenuhi ketentuan, ya diakui sebagai pers. Sehingga, jika ada pengaduan, diselesaikan di sini. Tapi, kalau ada pihak yang merasa disakiti oleh media sosial yang bukan termasuk pers, itu diproses tersendiri. Meski begitu, andaipun mereka datang ke sini, ya kita tetap memberikan perhatian. Janganlah ada pikiran, media sosial dibatasi. Itu adalah konsekuensi teknologi, dan tuntutan masyarakat. 

 

Berapa jumlah pengaduan ke Dewan Pers selama tahun 2015?

Pengaduan cukup tinggi. Tahun 2015, lebih dari 700 pengaduan. Pengaduan terhadap media, umumnya pelanggaran kaidah jurnalistik. Kalau melanggar, ya kita sarankan, media minta maaf saja. Atau memberikan hak jawab. Penilaian saya, makin mapan pers, makin mudah mereka menyadari kekeliruan dan minta maaf. Tapi makin nggak karuan pers-nya, makin banyak pula alasannya. Menurut saya, kalau salah ya sudahlah, langsung akui. Itu prinsip. Kan pers juga bisa salah. Dan, publik juga ternyata puas, jika pengaduannya dilayani, lalu yang diadukan merasa keliru. 

 

Ada yang menilai Pers kita kebabalasan. Menurut Anda bagaimana? Ya, memang ada yang menyebut kebablasan atau terlalu powerfull. Menurut saya, ya tidak apa, selama pers melakukannya sesuai prinsip jurnalistik yang benar. Selama menjunjung tinggi kode etik dan tidak melanggar hukum. Dampaknya kepada yang diberitakan, adalah bagian dari risiko. Risiko tugas, pekerjaan dan jabatannya. Apa boleh buat. Pers menjalankan itu sebagai upaya mewujudkan pertanggungawaban kepada publik. 

 

 

Diantara Kegaduhan Elite, 

Pers Jadi Penunjuk Arah

 

Anda menjadi Ketua Dewan Pers di masa Pemerintahan SBY dan Presiden Jokowi. Bagaimana Anda menilai sikap keduanya terhadap Pers. Bersyukur, sampai hari ini, dua-duanya ini sangat memberikan tempat yang baik kepada pers. Zaman Presiden SBY, misalnya, ada keluhan terhadap pers, tapi beliau tidak pernah menindak pers. Saat pidato di HPN Banjarmasin, saya katakan, konsekwensi kita memilih demokrasi, ya artinya siap dikritik pers. Dan beliau (SBY) setuju. 

 

Jokowi menjabat presiden belum dua tahun. Beliau punya komunikasi yang cukup baik dengan pers. Sebaiknya Pemerintahan ini menjaga, jangan sampai ada misskomunikasi dengan publik. Kadang ada pertanyaan mendadak dari Pers, yang jika jawabannya tidak disiapkan, komentar yang muncul bisa menimbulkan polemik atau bahan diskusi di masyarakat. Soal Kereta Cepat, misalnya, sudah dicangkul, ground breaking, kok baru ribut. Ini belum beres, dokumen ini itu, belum. Di negara maju, pemimpin negara biasa di-briefing oleh staf pers-nya. Sehingga kapanpun ditanyai wartawan, siap bicara. Mungkin itu bisa dianggap sebagai hal kecil. Tapi kalau tidak dilakukan, dampaknya memang belum tentu menurunkan kewibawaan, tapi bisa menimbulkan polemik berhari-hari.

 

Belakangan ini, publik sering bingung melihat ada kegaduhan di antara elit politik. Di media sosial, misalnya, sebuah isu jadi polemik berhari-hari. Bagaimana peran pers seharusnya? Biasanya, rakyat yang jadi sumber kegaduhan, dan pemerintahan atau negara yang meredam. Tapi, di Indonesia ini ganjil. Justru kegaduhan ada di kalangan penyelenggara negara. Aneh. Dan kegaduhan ini dampaknya, orientasi kepada kepentingan publik jadi tidak maksimal. Nah, ini menuntut peran pers. Pers perlu mengawal, tidak sekedar mengawasi. Diantara berbagai macam persoalan, pers harus jadi penunjuk arah. Kemana arah kita dalam kondisi seperti itu. Memberikan direction.

 

Menurut Anda, mengapa mudah terjadi kegaduhan di kalangan penyelenggara negara atau elite politik? Kegaduhan lahir bukan hanya dari attitude pelaku, tapi juga sistemnya. Sistem menyebabkan kita seperti berputar-putar tidak karuan. Ada beberapa kelompok senior yang menganggap ini adalah akibat UUD 1945 sudah tidak sesuai. Mereka berfilosofi. Saya katakan, berhentilah berfilsafat. Kembalilah menginjak bumi dan melihat realitas. Berfilosofi penting. Tapi, di masa sekarang, saya kira, tidak ada lagi yang tidak setuju Pancasila, tak ada lagi yang ingin demokrasi dikurangi. Menurut saya, dalam hal ini, orietasi pers tidak lagi bicara filosofi, tapi bagaimana mengoperasikan sistem manajerial. Itu yang lebih penting. 

 

Anda mengatakan pers harus jadi penunjuk arah. Tetapi, bagaimana mau memberikan arahan ya, kalau pers tertentu juga punya kepentingan? Saya sering ditanya, soal independensi pers, dan pers partisan.  Independen adalah kebebasan memilih. Freedom of choice. Independen bukan berarti tidak punya keinginan. Boleh saja memihak, tapi sebagai profesional, pers harus berpegang teguh pada prinsip kode etik dan seterusnya. Memilih dan punya ide boleh. Berbeda dengan partisan yang sifatnya apriori terhadap yang lain dan ngeblok. Keberpihakan boleh tapi demokratis pada ide dan konsepnya. 

 

Keberpihakan Pers erat kaitannya dengan tuntutan ekonomi atau dukungan finansial. Ya, ini kaitannya pers sebagai lembaga ekonomi. Kadang dampaknya menimbulkan persaingan, sehingga bisa rusuh antar pers sendiri. Reformasi membuka pintu yang sangat lebar bagi perkembangan pers, sementara konsolidasi tidak cukup mengimbangi. Akibatnya, berpengaruh ke profesionalisme dan sebagainya. 

 

Bagaimana Dewan Pers menilai Kemitraan antara Pers dengan birokrasi di daerah?

Kemitraan yang berlebihan sebenarnya tidak sehat. Ibarat pepatah, kalau tidak ada, mengapa tidak mungkin tempoa bersarang rendah. Kalau unsur pemerintahan itu tak ada apa-apa, tak ada kuman dalam badannya, tak perlu takut. Orang minang mengatakan, seorang menolak dicukur kepala karena ada kudisnya. Menurut saya, perselingkuhan yang macam ini sangat merusak bagi fungsi pemerintahan dan merusak pers. Tapi, inilah yang kita hadapi. Ada satu pihak ingin agar kita menjalankan misi yang lebih besar, tapi ke dalam, kita juga punya masalah dalam upaya membangun pers yang benar-benar pofesional dan menjadi lembaga publik terpercaya.

 

Bagaimana penilaian Anda mengenai tatanan birokrasi saat ini. 

Yang harus dilakukan banyak sekali. Di pemerintahan, misalnya, saat ini menurut saya, masih ada misstouching dan misshandling. Ada pejabat yang cara berbirokrasinya dengan larangan makan buah impor, atau larangan rapat di hotel. Itu aturan bagus, tapi bukan the starategic point untuk membangun birokrasi yang clean and good. Saya dulu bertugas di lembaga negara. Ketika komputer dan teknologi mulai masuk, harusnya mengurangi tenaga manusia. Tapi, penambahan pegawai rupanya tetap berlangsung. Aneh kan. Di sisi lain, di sejumlah tempat, kita kekurangan guru-guru, atau banyak guru yang kualitasnya belum bagus. Saya katakan, pelajarannya begini: birokrasi itu penting. Tapi birokrasi yang terlalu ruwet dan besar akan menimbulkan birokratisasi. Dan setiap bentuk birokratisasi adalah sumber penyelewengan dan inefisiensi. Memang perubahan tidak bisa dilakukan secara ekstrim. Misalnya, izin usaha mau diperpendek jadi tiga hari. Itu bagus, tapi jangan lupakan kehati-hatian. Apalagi menyangkut investasi besar. Izin tiga hari, tetapi sistemnya tetap harus dibangun. Bukan sekedar memotong waktu. Kalau abai terhadap kehati-hatian, bisa jadi awal persoalan besar. Sumber pengelolaan uang ada di birokrasi. Jika birokrasi tidak disehatkan, peluang korupsi tetap ada. Birokrasi haruslah kokoh. Revolusi mental dibangun oleh sistem dan tata kerja, sehingga memperkecil peluang korupsi.

 

Sistem dan tatanan politik kita saat ini, apakah sudah bergerak ke arah yang lebih baik?  Tatanan politik kita belum menuju penyehatan birokrasi. Saya melihat, masih ada yang orientasinya membagi kue-kue kekuasaan. Misalnya, membahas tentang apakah pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD. Energi kita habis berminggu-minggu membahas ini. Katanya, pemilihan langsung selama ini tidak menghasilkan pemimpin berkualitas. Padahal, yang salah bukan sistem pemilihannya, melainkan seleksinya. Rakyat kan hanya memilih calon yang sudah disiapkan. Kalau tidak ada calon yang berkualitas, berarti sistem kepartaian tidak menghasilkan calon bagus.

            Lalu di kepartaian sekarang, ada yang merasa tidak biasa jadi oposisi. Padahal, di negara maju, menjadi oposisi itu sama terhormatnya dengan yang duduk di pemerintahan. Perannya sama-sama untuk menjaga pemerintah agar berjalan baik. Tapi di sini, mereka yang oposisi merasa ngga kebagian apa-apa. ***

Artikel ini telah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Khusus Hari Pers Nasional

Senin, 9 Februari 2016

 

Eksklusif dengan Dirut Angkasa Pura 1 Sulistyo Wimbo (2): Punya Restoran Mbah Jingkrak, Hobi Travelling

      Pencinta kuliner pasti tahu restoran Mbah Jingkrak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sajiannya cukup terkenal dengan menu-menu Jawa pedas. Ternyata pemiliknya adalah Sulistyo Wimbo Hardjito.

“Di rumah, saya punya Warung Mbah Jingkrak. Ada menu yang bisa bikin rambut berdiri ha...ha...ha... Suasananya santai, tapi saya nggak berani tarktir karena di sana kalau makan bisa keringetan hahaha,” papar Wimbo. 

Foto 1. Dirut Angkasa Pura 1 Sulistyo Wimbo Hardjito saat diinterview Rakyat Merdeka

    Dia sudah 7 tahun memiliki Warung Mbah Jingkrak di Setiabudi. Bersama istrinya, dia menyerahkan bisnis ini kepada ahlinya, ada 7 orang chef dan 7 pegawai. Jualannya masakan pedas. Tapi Wimbo tidak suka makanan pedas. “Nggak kuat,” katanya.

 

Bisnis rumah makan ini dia beli tahun 2008 sebagai pengisi waktu luang, saat berhenti dari PT Indosat 2007. Berkarier selama 23 tahun di perusahaan telekomunikasi itu, dengan jabatan terakhir Direktur Corporate Service. 

Selepas dari Indosat, pria kelahiran Blitar itu, diajak bergabung ke PT KAI sebagai Direktur Komersial. Bersama Ignasius Jonan, Wimbo dianggap berhasil menjadikan moda kereta api sebagai ular besi yang hebat. 

Setelah lima tahun berkarier di KAI, Wimbo lalu ditugaskan ke Pelni, sebagai Direktur Utama pada Mei 2014. Dan Juni 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno menugaskan dia sebagai Dirut di Angkasa Pura I. 

Kini, AP I mengelola 13 bandara di wilayah tengah dan timur Indonesia dan dua cargo warehousing serta ATSC (Air Traffic Service Centre). Ke 13 bandara itu adalah Ngurah Rai (Bali), Juanda (Surabaya), Hasanuddin (Makassar), Sepinggan (Balikpapan), Frans Kaisiepo (Biak), Sam Ratulangi (Manado), Syamsudin Noor (Banjarmasin), Ahmad Yani (Semarang), Adisutjipto (Yogyakarta), Adisumarmo (Solo), Selaparang (Mataram), Pattimura (Ambon) dan El Tari (Kupang). 

Apa saja hobi Anda di saat senggang? Saya hobi traveling. Jalan-jalan yang cukup mengesankan antara lain saat mengunjungi Ice Hotel, di Iceland. Itu pengalaman sangat menarik. Kami masuk hotel pukul 7 malam, karena saat siang sampai sore, hotel itu jadi kunjungan wisatawan. Kami tidur dengan sleeping bag dari kulit rusa.

Dengan penuh semangat Wimbo mengisahkan pengalaman travelling-nya. Dia juga pernah mengendarai mobil dengan kecepatan 300 km perjam di Los Angeles, Amerika Serikat dan naik helikopter mengelilingi Las Vegas karena ingin melihat keindahannya di saat malam. 

“Itu saya kira (Las Vegas) kota paling colorful di dunia, Macau mungkin hanya seperlimabya saja dari Vegas,” kisahnya.

Apa sih cita-cita yang belum terwujud? Wimbo bilang, dulu saat kecil punya mimpi ke Amerika. Tapi itu sudah terlaksana. Ke Masjidil Haram juga sudah. “Bahkan saya berangkat ke Tanah Suci dari Jerman, karena saya tinggal 1,5 tahun di sana,” ujarnya. 

            

Kesukaannya traveling rupanya membawa manfaat ke pekerjaan. Apalagi, sekarang dia mengurus bandara. “Saya senang jalan. Makanya ketika ditugaskan mengurus KAI, ya saya senang di jalanan. Di Pelni juga begitu, bisa tiga hari dua malam menuju Sorong dan nggak ada sinyal. Tapi ya saya nikmati saja,” katanya. 

Terkait karier, apakah Amda punya target tertentu yang ingin dicapai?

Saya ini sudah 60 tahun. Saya nggak cari nama, tapi cari karya. Saya nggak cari sesuatu supaya terkenal. Sekarang ini yang terpenting adalah semoga hasil karya saya berguna untuk tempat unit saya bertugas. ***

Artikel ini sudah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 1 Februari 2016

 

Eksklusif dengan Dirut PT Angkasa Pura I Sulistyo Wimbo Hardjito (1): Saya Kebut No Airport Left Behind Biar Nggak Diledek Pak Jonan..."

   Di usia yang ke 60, Sulistyo Wimbo Hardjito masih berani menerima tantangan dan penugasan berat. Dia ditunjuk jadi Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) I, yang mengelola 13 bandara Indonesia. Wimbo, sapaan akrabnya, biar sudah tak muda lagi, tapi sangat enerjik. Ngobrol dan diskusi dengannya begitu hidup karena gaya bicara Wimbo penuh semangat, dan suka melucu.

Foto 1. Dirut Angkasa Pura 1 Sulistyo Wimbo saat interview dengan Tim Rakyat Merdeka

       Kamis pekan lalu, tim Rakyat Merdeka: Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Sarif Hidayat dan fotografer Wahyu Dwi Nugroho, mewawancarai Wimbo sambil makan siang di kawasan Setia Budi, Jakarta. Dengan penuh semangat namun dalam suasana santai dan cair, dia menceritakan tips dan strateginya mengurusi bandara di wilayah tengah dan timur Indonesia. Termasuk bandara destinasi wisata, yang selama ini masih merugi. Berikut ini petikannya.

 

Bagaimana adaptasi pekerjaan, dari mengurus kapal di Pelni, lalu berubah jadi mengurus bandara di Angkasa Pura 1? Saat di Pelni, kami berangkat dari perusahaan yang rugi dan aspek permasalahannya amat banyak. Sedangkan Angkasa Pura adalah perusahaan yang kategori labanya sedang sehingga tantangannya agak berbeda. Di Pelni, kami mengejar hal-hal yang basic. Sedangkan di AP I harus mengejar nilai tambah. Apa yang dilakukan pendahulu saya di AP-1 sudah bagus, nah, saya harus perbagus. 

Tantangan lain di AP I adalah tentang kondisi SDM (Sumber Daya Manusia). Dalam kondisi perusahaan cukup baik, biasanya SDM merasa nyaman sehingga tidak mau ambil risiko dan kurang kreatif. Nah, ini harus disemangati. Jangan sampai, kondisi ini malah membuat kinerja perusahaan turun. 

 

       Sebelum bertugas di AP I, Wimbo adalah Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Belum setahun di situ, dia mampu “menyulap” perusahaan itu jadi untung. Dari rugi Rp 634 miliar di 2013, berubah jadi untung Rp 11,2 miliar pada 2014. Tahun 2016 ini bahkan Pelni berani pasang target laba sampai 100 miliar. Sebelum di Pelni, Wimbo pernah 23 tahun berkarier di PT Indosat, lalu lima tahun di PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Direktur Komersial. Wimbo ditunjuk jadi Dirut PT Angkasa Pura I sejak Juni 2015. 

 

Nilai tambah apa yang sudah diberikan sejak Anda memimpin AP I? Salah satunya welcoming SMS. Saat kita mendarat di bandara-bandara yang dikelola AP I, otomatis penumpang terima SMS selamat datang. Kebetulan, background saya kan seluler. Wifi masih sepotong-potong. Kapasitas kadang belum memadai. Ini sedang coba diselesaikan.

 

 Kalau AP II ingin menjadikan bandaranya sebagai Smile Airport. Kalau AP I targetnya apa? AP II dan AP I itu sebenarnya seguru seilmu. Target saya di AP I adalah No Airport Left Behind (tidak ada bandara yang tertinggal-red). Ini kelihatannya target sederhana, padahal maknanya dalam. Jangan sampai, hanya airport yang untung diperbaiki, sementara yang tidak untung dibiarkan seadanya. Apalagi, sekarang arah pembangunan itu ke timur, dan masih ada bandara di timur yang tertinggal. Tahun ini, di Kupang dan Biak, misalnya, harus pakai garbarata, supaya penumpang yang turun di sana tidak merasa kecil hati. 

 

Bagian tersulit dari mengurusi bandara di wilayah tengah dan timur apa ya? Ada hal-hal basic yang belum terpenuhi. Bisnis bandara itu harus steril and mengutamakan security. Sementara di Bandara Biak misalnya, masih ada orang yang berani nyebrang runway. Saya tanya, ngapain Pak? Alasannya, cari belalang. Lalu, pagar bandara pun dibolongi. Saya hitung, jumlah lubangnya ada 91. Problem lain, ada bandara yang sekelilingnya sulit dipagari. Alasannya banyak. Penduduk tidak setuju karena jalurnya dipakai untuk mengantar anak sekolah, atau ada hak ulayat atau karena kontraktornya tidak sanggup meneruskan pembangunan, dan seterusnya. Bahkan, ada tembok bandara dilubangi persis di depan rumah, lalu dia bikin taman. Ya, memang tidak mudah menangani ini. Tapi, give me time.

 

Pembangunan bandara di timur, wilayah mana yang diprioritaskan? Penekanan saya di Kupang, karena Presiden juga pernah ke sana. Saya sudah bolak-balik ke Kupang untuk memperbaiki bandara di sana. Pak Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan-red) berulang kali bilang, kalau nggak sanggup (urus Bandara Kupang), balikin ke saya. Nah, saya jawab, jangan begitu. Saya butuh waktu (untuk memperbaiki).

 

Butuh waktu berapa lama memperbaiki bandara di Kupang? Ya, targetnya selesai akhir tahun 2016. Sebelumnya, Kupang sudah melangkah. Sempat ada pembangunan, tapi distop karena ada gosip di-mark up dan sebagainya, sehingga tidak selesai. Sekarang ya harus diselesaikan, dengan sabar. Saya bicara ke Gubernur, sudah ada tanggapannya. Kini dalam tahap beautifikasi (mempercantik). Kebetulan direktur tekniknya perempuan. Kalau direkturnya lelaki, mungkin namanya machofikasi ha...ha...ha...

 

Berapa jumlah bandara di AP I yang masih left behind? ABK atau Ambon Biak Kupang itu yang masih left behind. Security dan safety belum ada. Pagar untuk mengelilingi airport itu masih dambaan. Jadi, kita masih berusaha mengejar tahap basic dulu di sana. Pendekatannya ke masyarakat harus integral. Melibatkan bupati, dan pihak akademisi. Kami juga ganti GM (General Manager) bandaranya. Semoga dengan ganti koki, nanti ganti ramuan. Dan hasilnya, ada. Misalnya, (dari 91 lubang di tembok bandara), sekarang ada 66 yang sudah ditutup. 

Kalau mengejar yang basic saja belum bisa, kapan airport kita mau sebagus Singapura atau Heathrow di London? Singapura dan Heathrow di London itu tugasnya sekarang memperluas terminal. Baggage handling system-nya sangat canggih dengan pendeteksi alat peledak. Mereka juga punya hotel bagasi. Sehingga saat pesawat delay, bagasinya aman. Proyek investasi sistem bagasi saja mencapai 800 juta dolar AS. Jadi, kelasnya dengan kita masih jauuuh. Kita masih ngurusin yang basic-basic. 

Bayangkan, kita masih urus orang yang tidak boleh lewat runway. Dan covenyor belt-nya masih yang ada bentuk T. Begitu bagasi datang, langsung jatuh kalau tidak diambil. Kita sekarang ini masih dalam tahap membangun bandara, dan itu membutuhkan tanah. Padahal di negara maju, pemerintah yang siapkan tanahnya, operator hanya membangun bandaranya.  

 

Tentang pengadaan tanah untuk keperluan membangun bandara, ini sesungguhnya domain siapa? Alangkah bagus kalau BUMN ini membangun terminal airport saja, sementara tanahnya milik pemerintah. Apalagi bandara kan project public partnership. Pemerintah Korea, misalnya, mereka menyediakan lahan yang amat besar untuk keperluan Bandara Incheon. Demikian juga bandara Kuala Lumpur. Sementara di Indonesia, ada Perpres (Peraturan Presiden) bahwa untuk wilayah BUMN tidak boleh pakai APBN. Sehingga, kalau kami mau bangun bandara ya kami juga mesti beli tanahnya. Di Yogyakarta, misalnya, butuh tanah 600 hektar. Itu harganya bisa sekitar Rp 3-4 triliun. Kalau pinjaman, bunganya saja mencapai Rp 400 miliar. Cukup berat. Apalagi, kalau pendapatan airport belum banyak, sementara kita juga harus bayar tanah, ya nggak kuat. 

Bayangkan, kalau mekanisme ini diberikan kepada swasta. Apakah ada yang mau? Dalam bisnis, keuntungan minimal harus 30-40 persen. Misalnya, apa ada yang mau bangun perusahaan angkutan bus, tapi disuruh membangun jalannya juga. Di sisi lain, Jasa Marga misalnya, hanya membangun jalan, tapi tanahnya punya negara. 

Dari 13 airport yang dikelola AP I, berapa yang untung dan berapa yang rugi? Ada 7 airport yang untung dan 6 rugi. Alhamdulillah seimbang. Kenapa masih ada yang rugi, mungkin juga pengaruh dari aspek budaya dan kebiasaan masyarakat yang masih tertinggal. Yang rugi di Ambon, Biak, Kupang, Manado, Lombok dan Solo.

 

Bukankah Solo adalah kampungnya Presiden dan jadi destinasi wisata? Tapi mengapa masih rugi? Ya. Solo memang terminalnya bagus, runway juga bagus, tapi nggak laku. Sementara Yogyakarta runway pendek, terminalnya sesak tapi laku. Ini ibarat jualan gudeg. Ada gudeg pawon yang jualannya di dapur, jelang tengah malam, orang tetap mau beli, meskipun antre dan keringetan.

 

Apa strategi AP I agar membuat Bandara di Solo untung? Saya sedang kembangkan segmen baru. Ini masih di-explore. Di Solo, kloter hajinya ada 77, sedangkan Banjarmasin hanya 13. Nah, berarti jumlah jemaah haji di Solo 5 kali lebih banyak dibanding Banjarmasin. Tapi, mengapa Banjarmasin bisa kirim umroh setiap pekan, tapi Solo hanya sedikit? Rupanya, di Solo tidak ada travel haji yang besar. Padahal, dari Surabaya ada travel bisa kirim umroh langsung ke Madinah. Solo harusnya bisa melakukan ini. Travel agent di Solo mestinya lebih agresif. Nggak ada penumpang, jangan malah nggak promosi.

          Di bandaranya, saya buat lounge khusus umroh. Ada tulisan asmaul husna, bacaan tawaf dan suasana dibuat religius, misalnya ada ucapan: selamat datang tamu Allah, dengan parfum dan aroma terapi yang wanginya khas. Ini supaya begitu jemaah tiba di bandara, mereka sudah merasakan suasana tanah suci sejak di lounge. Saya juga mengirim personel di Solo untuk umroh, supaya memahami pasarnya.

        Hal lain yang saya lakukan adalah bertemu Lion Air dan mengiming-imingi Lion supaya menjadikan Solo sebagai hub-nya. Kenapa? Begini, waktu Lebaran, bandara di Surabaya sempat tutup (karena ada abu vulkanik dari Gunung Raung-red) sehingga sekitar 50 penerbangan dari Balikpapan dan Banjarmasin menuju Surabaya dialihkan ke Solo. Lalu kita siapkan bus untuk mengantar penumpang dari Solo menuju Surabaya. Ternyata yang ke Surabaya hanya 1 bus. Sisanya ke Salatiga dan Yogya. Nah, Lion baru menyadari bahwa di Solo ternyata mereka ada pasarnya.

 

Lombok dan Manado juga tourist destinastion. Tapi mengapa bandaranya rugi? Saya sudah bicara dengan Gubernur NTB (Nusa Tenggara Barat), Lombok sekarang dikembangkan sebagai destinasi wisata halal. Jadi, ini juga menarik di-explore. Kalau Manado, sebenarnya pernah besar. Sekarang, kami incar pasar China untuk turis ke Manadao. Saya kirim pegawai di Manado ke Chengdu, China, untuk mempelajari pasarnya. Sepulang dari sana, pegawai kita juga harus belajar bahasa China. Kita harus agresif dan perbaiki mindset. Jangan sampai kerja seperti tukang parkir. Begitu ada mobil datang, cuma diam. Tapi saat mobilnya mau pergi, baru titit-titit.... kelimpungan, ha...ha...ha...

Apakah ada bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan sekarang yang ditaksir oleh AP I? Ada. Di Labuan Bajo. Kenapa? Saya nggak mau pakai filosofi tukang parkir. Saya nggak mau menunggu orang datang. Tapi, saya mau usahakan agar orang justru lewat di airport kita. Labuan Bajo destinasi turis, produknya ada.

 

Apa tanggapan Kemenhub? Saya nggak berharap diberi tahun ini. Mungkin targetnya tahun depan. Setelah saya buktikan bisa mengelola airport di AP I dan tak ada lagi airport left behind. Kalau nggak gitu, nanti diledek Pak Jonan.

 

Memang sering diledek ya sama Pak Jonan? Ya kadang-kadang. Misalnya ngeledek airport di tempat tertentu sempitlah, dan sebagainya. Ini memang tantangannya banyak. Tapi saya dan Pak Jonan bekerja sama baik sekali. Nggak ada masalah. Blas. Tandem full dan saling mengisi. Ibaratnya, saya dengan beliau ini satu mahzab.

 

Dari 6 bandara yang rugi, mana yang ditarget segera untung? Saya ini orang marketing. Seperti kisah bandara Yogya-Solo ibarat jualan gudeg tadi, jadi ya nggak terlalu dipikirkan mana yang harus untung duluan. Yang penting kita menanam, menyiangi dan semoga segera tumbuh.

 

Saat ini ada aturan Kementerian Perhubungan bahwa area komersil di airport hanya 30 persen. Apakah itu menurunkan pendapatan bandara?Kami mendukung aturan itu. Memang pendapatan bandara itu harusnya terbanyak dari aero, bukan yang non-aero. Ini sudah benar, jadi fungsi bandara dan pendapatannya, dikembalikan ke khittahnya. 

 

Apakah kejadian bom di Sarinah lalu ada pengaruh ke jumlah turis yang datang? Belum dievaluasi. Tapi yang jelas, selama Natal kemarin, ada kenaikan di kedatangan turis, terutama di bandara Bali, sekitar 10 persen.

Apakah ada benchmark untuk membangun bandara-bandara di kawasan Timur ini? Sekitar Februari-Maret, kami mau mulai membangun bandara yang berkarakter. Seperti di Orlando, ada leisure airport, dimana bandara dan hotel terhubung dengan monorel, sehingga mudah mencapai tempat wisata. Di Lombok, Bali, mungkin cocok jadi leisure airport. Sementara Surabaya business airport. Yogya atau Manado, gabungan bisnis dan leisure. Jadi karakter bandara mengikuti produknya. Kalau karakter bandaranya jelas, nanti kita bisa buat pusat informasi di airport, ada brosur dan sebagainya. Ini sedang disiapkan. Seperti ketika menangani Pelni, untuk menemukan apakah ini akan jadi kapal penumpang, kapal barang atau kapal leisure, tidak gampang.

 

Artikel ini sudah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 1 Februari 2016

Eksklusif Dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (2): Hobi Ngedrum Di Kala Senggang, Setelah Tua Pengen Ngajar & Jualan Bakso

          Basuki ditunjuk menjadi Menteri, sekitar sepekan sebelum ulang tahunnya yang ke 60. Pria kelahiran Surakarta, 5 November 1954 ini usianya memang tidak muda lagi, tapi penampilannya amat energik. Untuk mengusir rasa penat di sela pekerjaan, dia hobi membaca buku dan memainkan drum. 

Foto 2. Basuki menunjukkan sebuah foto saat ngedrum di acara HUT Kementerian PUPR

 

“Baca buku biasanya kalau sedang di pesawat. Baca yang ringan, semisal buku Solusi JK. Pikiran dan logikabeliau itu menarik. Kadang terbalik dari pikiran orang biasa. Misalnya, dalam kondisi sedang sulit, Pak JK justru menyebut, ini opportunity,” katanya.

Tentang main drum, Basuki menyukainya sejak SMA. Bahkan punya grup band. Saat acara di Kementerian, dia tak sungkan-sungkan menggebuk drum mengiringi penyanyi terkenal. Basuki sempat memperlihatkan sebuah foto saat dia nge-drum di acara HUT Kementerian PU, Desember tahun lalu.

Siapa tokoh yang jadi inspirasi? Siapa ya. Saya ini membaca kisah-kisah orang sukses. Di Kementerian PU ada Pak Suyono Sosrodarsono, mantan Menteri PU. Beliau usianya sudah 90-an tahun, tapi sampai sekarang masih me-guidance. Hebat. Bicaranya masih lantang. Dan masih jadi pembicara di seminar-seminar. Beliau nggak pernah mencampuri Kementerian, kalau tidak dimintai pendapat. Tapi, kalau melihat ada yang kurang baik, beliau akan tulis tangan berlembar-lembar. Beliau wise betul. Soal ilmu, saya ingin mencontoh beliau. 

Makanan favorit Basuki adalah rujak cingur. Yang menarik, setelah tua, cita-citanya ingin jadi pengajar, sekaligus berdagang bakso. “Cukup mengajar satu mata pelajaran saja, agar saya terus mengasah pikiran saya. Dan kenapa jadi penjual bakso, karena saya ini senang ngeladeni wong (melayani orang),” katanya.

Basuki adalah alumni UGM, lalu meneruskan Master dan Doktor Teknik Sipil di Colorado State University, Amerika Serikat. Anaknya yang lelaki juga bercita-cita jadi guru, lahir saat di Amerika, kini mengikuti jejaknya dan sedang menempuh pendidikan S3 di Colorado. Sedangkan dua lainnya putri, memilih jejak yang lain. “Semua anak saya alumni UGM. Nomor satu, psikolog dan nomor tiga kedokteran,” katanya. ***

Artikel ini telah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 26 Januari 2016

. ***

Eksklusif Dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (1): “Banyak Yang Mendukung, Mungkin Tak Sedikit Yang Cemburu”

      Diantara menteri-menterinya Jokowi, Basuki Hadimuljono termasuk yang diberi tugas paling berat. Mendapat porsi anggaran terbesar, Rp104 Triliun, tapi kontras dengan penampilannya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini amat sederhana. Di ruang kerjanya, Basuki bersendal jepit dan baru selesai Shalat Ashar, saat menerima Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Darmawan dari Rakyat Merdeka, pekan lalu. Basuki menceritakan strategi kerja, tantangan termasuk suka dukanya menjadi pembantu Presiden.

Foto 1. Menteri Basuki Hadimuljono bersandal jepit, menceritakan program sejuta rumah, saat di-interview Rakyat Merdeka

Dalam bekerja, Presiden meminta agar pola-pola lama ditinggalkan. Kabarnya, dulu proses lelang dimulai bulan 5,6 atau 7 dan efeknya proyek dikerjakan kebut-kebutan di akhir tahun. Bagaimana sekarang? Apa saja kesulitannya saat mengubah pola kerja?

Di 2015, penyerapan anggaran Kementerian, saat Mei baru 4 persen. Tapi tahun ini, Januari diharapkan sudah mencapai 5 persen. Kami memperbaiki kualitas penyerapan anggaran. Semua proses lelang dan tandatangan kontrak dipercepat. Mumpung musim hujan, sekarang saatnya tender. Nanti ketika musim kering, saatnya membangun. Kami bersepakat menyelesaikan semua pengadaan barang dan jasa pada Maret. Untuk mempercepat speed, kami juga menambah jam kerja. Saya belum mencabut Instruksi untuk bekerja selama 7 hari seminggu, sebanyak 2 shif. Rapat pimpinan dilakukan Sabtu atau Minggu. Jadi, Minggu pun, saya di kantor, untuk memberi semangat kepada yang bekerja. Di kantor pusat ini, yang bekerja akhir pekan jumlahnya terbatas, tapi yang di lapangan, harus tetap bekerja.

Presiden menginginkan para menteri dan pejabat negara memiliki kecerdasan jalanan. Anda termasuk menteri yang sering turun ke lapangan, mengecek pekerjaan infrastuktur. Mungkin Anda sudah termasuk memiliki katagori ini ya. Kami,orang-orang PU, sejak dulu memang orang lapangan. Itu natural. Pulang dari kerja lapangan, tidak pernah jam 4-5 sore. Itu wagu, risih. Masuk penginapan jam 9-10 malam. Kami-kamiyang sekarang di Jakarta ini, dulunya lama kerja di daerah dan turun lapangan. Misalnya, beliau (menunjuk Sekjen) bekerja lama sekali di Ambon. Saya juga di Semarang,Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan sebagainya. Jadi, sejak muda ya memang biasa “dijemur” di lapangan.

Saat ini, prosentasi kerja di lapangan, dan di kantoran, perbandingannya berapa persen? Setelah penandatangan kontrak pada tanggal 6 Januari 2016, saya akan sering turun ke lapangan untuk memastikan bahwa kotrak-kontrak tersebut dilaksanakan. Presiden pun setelah ground breaking kan begitu, datang lagi, datang lagi. Mengecek.

 

Kabarnya, anda ini termasuk salah satu menteri favorit Presiden. Bagaimana rasanya? Waduh, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini, ada manfaatnya. Disebut begitu, bagi saya jadi warning. Saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman di sini, kita harus bekerja lebih serius dan benar-benar bertanggungjawab. Sebab, banyak yang mendukung, tapi mungkin tidak sedikit yang cemburu.

 

Apakah Presiden perhatian pada hal-hal detail? Oh ya, benar. Presiden kita mengetahui persis anatomi anggaran kementerian. Ketika beliau minta ada percepatan kerja, maka sejak Agustus tahun lalu, saya langsung mewanti-wanti kawan-kawan di sini. Saya perkirakan, sepertinya, Januari nanti akan ditagih. Dan ternyata benar. 

 

          Pada awal Januari, Presiden berkunjung ke Kantor Kementerian PUPR dan ikut menyaksikan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp8,8 Triliun. Total proyek yang dikawal Kementerian PUPR sepanjang 2016 mencapai 10.649 paket. 

 

Mengenai pengawasan proyek. Bagaimana mekanisme kerja Inspektur Jenderal di Kementerian ini? Untuk proses tender, kami ikut LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang sistemnya nasional. Dan saat lelang, proses pendampingan oleh TP4 (Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan), dimana di dalamnya ada aparat Kejaksaan dan BPKP. Ketika proyek berjalan, memang yang paling berat adalah pengawasan. Apalagi, Presiden selalu menekankan pentingnya kualitas pekerjaan. Untuk itu, kami dibantu beberapa tim yang terus berkeliling untuk mengecek dan meningkatkan kualitas pekerjaan. 

 

Selama satu tahun menjadi menteri, bagaimana tantangan dan suka dukanya? Saya ini sudah 35 tahun bekerja di PU. Ya, begini ini. Kita bismillah saja. Kami berusaha bekerja lebih baik. Tantangan pasti ada. Plus minus ada. Sabtu Minggu, misalnya, jarang di rumah. Tapi keluarga sudah memahaminya. Mereka tahu saya.

Bagaimana menghadapi orang-orang atau wakil rakyat yang mungkin menitip program atau usulan membangun infrastrukturdi daerah tertentu. 

 

Itu mungkin terkait programing. Kami punya mekanisme. Ada semacam konsultasi regional sebelum Msyawarah Rencana Pembangunan Nasional, baik di wilayah barat maupun wilayah timur. Kami mengundang Kepala Bapeda, KadisPU Provinsi dan lainnya, untuk mensinkronkan program. Sumber-sumber program memang beragam, namumn utamanya dari RPJMN dan Renstra PUPR. Bisa dari perintah Presiden berdasarkan hasil kunjungan kerja, atau hasil kunjungan kerja Menteri dan Dirjen, atau dari DPR hasil reses di daerah. Usulan DPR bukan individual tapi harus melalui poksi (kelompok fraksi). Semua usulan ini dirangkum, dan ada tim review. Nantinya, dievaluasi, apakah usulan itu masuk ke tupoksi nasional dan diteruskan sebagai program APBN. Atau masuk ke program daerah diusulkan melalui DAK. Tidak semua usulan program bisa masuk. 

 

          Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono yang mendampingi Menteri, lalu menambahkan. Usulan program juga harus mempertimbangkan urgensi dan kesiapan anggarannya. Sebelum final, di DPR melalui proses diskusi di Rapat Kerja antara Komisi dan Menteri terkait. Lalu didetailkan di Rapat Dengar Pendapat antara Komisi dengan eselon satu nya. 

 

Apakah ada oknum yang mencoba mengajak main-main anggaran?Sama saya, tidak ada. Pembahasan APBN dengan komisi di DPR RI di fokuskan pada program pembangunan saja dan tidak sampai membahas satuan tiga.

 

Mekanisme pengawasan sudah cukup ketat. Tapi, pekan lalu, kantor Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR digeledah KPK atas kasus terkait politisi DWP. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya sangat memperhatikan itu, karena menyangkut institusi. Tapi, (kasus) itu di level pelaksanaan, yaitu di Balai. Saya menunggu prosesnya. Sampai sekarang, di PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan di Balai belum dimintai keterangan (oleh KPK). 

 

DWP (Damayanti Wisnu Putranti) adalah politisi PDIP yang ditangkap KPK 13 Januari lalu. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, penangkapan itu diduga terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

          Pemerintah menugaskan Kementerian PU PR merenovasi venue Gelora Bung Karno dan membangun 15 tower Wisma Atlet serta sejumlah proyek untuk mendukung Asian Games 2018. Bagaimana upaya Kementerian agar proyek ini jangan sampai bernasib seperti Kasus Hambalang atau Wisma Atlet Jakabaring. Dari hasil analisa beberapa penelitian, sebanyak 70 persen penyimpangan, terjadi saat tender. Di situ penyakitnya. Karenanya, proses tender diperkuat dengan Pokja yang isinya anak-anak muda. Saya juga perbantukan Satgas untuk mengawasi. Saat rapat Satgas pertama, saya ingatkan, hati-hati melaksanakan proyek ini. Tidak boleh ada yang main-main. Kalau ada yang bilang, ini titipin si A, si B, saya tegaskan, ngga boleh ada. Saya keras dalam soal ini, karena saya sayang mereka. Saya benar-benar tak mau ada personal interest dan bikin malu. Untuk mendesain dan merehabilitasi GBK, kami ikutkan IAI (Ikatan Arsitektur Indonesia).  Progres pengerjaan Wisma Atlet di Kemayoran sebenarnya simpel saja. Desain dan lahan sudah ada. Inpresnya pun sudah ada. Izinmultiyears dari Keuangan pun sudah. Jadi, masalahnya tinggal di tender. Kalau lolos, aman. 

 

Kementerian PUPR menjadi salah satu front line untuk menyukseskan program prioritas pemerintahan, dalam bidang infrastruktur. Bagaimana sinergi kerjanya dengan kementerian lain? Kami punya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Jadi, wilayah Indonesia ini dibagi 35 kawasan, dan badan ini melakukan kajian ditiap cluster. Butuhnya apa? Jalan, tol, pelabuhan, rusun, air atau waduk, dan seterusnya. Kerjasama dengan kementerian terkait. Misalnya, dengan Kemenhub, di Tanjung Api-api membuat tol. Dan di Kulonprogo pembangunan bandara. Dengan Kementerian Pariwisata, terkait prioritas 10 destinasi wisata. Di wilayah Danau Toba, dibangun jalan tol Medan-Kualanamu. Nanti diteruskan ke Kisaran-Prapat, lalu ke Samosir. Dengan Kementerian lain lagi, kebutuhan air bersih untuk rusun, atau cold storage untuk di pelabuhan perikanan. 

 

Salah satu instruksi Presiden, proyek harus melibatkan kontraktor daerah. Bagaimana menjalankan ini, terutama menjaga kualitas dan standarisasinya. Saat ini, ada sekitar 597 paket pekerjaan kecil yang nilai proyeknya di bawah 50 miliar. Ini tidak boleh diambil oleh pengusaha nasional. Apabila siap, harus menggunakan kontraktor daerah. Atau minimal subkon-nya daeri daerah. Ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah. Kami menetapkan spesifikasi standar dan ada konsultan supervisi yang bertanggungjawab memantau kualitasnya.

Apakah Anda yakin kontraktor di daerah sudah mampu? Harus bisa. Saya yakin mampu. Kami juga meminta melalui Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), agar memantau kinerja anggotanya. Kita pernah mengundang Gapensi dan menyampaikan policy dari Presiden. Kalau ada kontraktor yang tidak baik kerjanya, ya Irjen akan turun dan memeriksa. Tidak langsung black-list tapi harus di-riksus dulu. 

 

Menghadapi era kompetisi di MEA, kualitas kerja amat penting. Bagaimana menurut Anda. Kami punya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Ini yang bertanggungjawab untuk memantau kinerja kontraktor. Kementerian PU PR, selain sebagai pengguna jasa konstruksi,juga berperan sebagai pembinanya. Saya ajak temen-temen untuk selalu ingat ini, sehingga tugas kita juga membina swasta. Makanya, mulai tahun lalu, joint operation BUMN dilarang dengan BUMN lagi. Tapi BUMN harus dengan swasta. Ini dalam kaitan melakukan pembinaan jasa konstruksi.

 

Target pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan 33 waduk. Progresnya bagaimana? Apakah masih ada kendala pembebasan lahan? Tahun 2015 ada 13 waduk dibangun. Tahun 2016, akan ada 8 waduk lagi di bangun. Kebutuhan lahan, sekarang regulasinya sudah diperharui. Selain menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 (Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Juga ada perubahan PP Nomor 104 dan 105untuk penggunaan lahan di kawasan hutan. Dulu harus cari tanah pengganti, sekarang menggunakan sistem pinjam pakai. Jadi, begitu ada izin,bisa langsung dikerjakan. Sudah diidentifikasi, dari 8 pembangunan waduk, kebutuhan lahannya mencapai 4500 hektar, 1700 hektar diantaranya adalah kawasan hutan. Dan 2600 warga, dapat ganti rugi setelah negosiasi dengan tim appraisal.

Tentang program sejuta rumah untuk rakyat, di permukaan kelihatannya cumateori.Sesungguhnya bagaimana? Tahun 2015, dana APBN untuk penyediaan rumah mencapai Rp7 Triliun, dengan alokasi pembiayaan LKPP sekitar Rp5,4 Triliun. Dari target 1 juta rumah itu, 603 ribu rumah untuk katagori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Akhir Desember 2015, hasilnya, telahdibangun 667 ribu rumah MBR, sedangkan yang nonMBR belum dihitung. Ini artinya, untuk MBR, jumlah rumah yang dibangun melebihi targetnya. Bandingkan dengan 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata paling banyak 200-300 ribu saja. Nah, di tahun 2016, mudah-mudahan capaian pembangunan rumah MBR bisa diatas 667 ribu.

Isu reshuffle muncul tenggelam. Apakah ini menggangu konsentrasi Anda bekerja? Insya Allah tidak terganggu. Kami di Kementerian sempat kumpul, saat muncul isu-isu itu. Tapi, kami solid. ***

 

 Artikel ini sudah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 26 Januari 2016