Kopi Telur Berasa Tiramisu

          

          Kopi dicampur susu atau krim, sudah biasa. Tapi kopi dicampur telur? Ini yang unik. Pengalaman kuliner saat liburan Imlek kemarin (19-22 Februari 2015) cukup menarik. Salah satunya, mencoba kopi telur. Rasanya, ternyata mantap. Gurih legit. Mirip seperti menyicip tiramisu. Awalnya, agak geli membayangkan kopi dicampur telur. Apalagi telur mentah. Jangan-jangan berasa amis dan anyir.

          Saat disodorkan di meja saya, tampilan kopi telur ini, warnanya cantik. Abu-abu berpasir dan bagian atasnya ada buih kekuningan, seperti krim. Diaduk dulu, supaya bercampur, atau langsung dihirup menggunakan sedotan.

          Kopi telur ini citarasa lokal dari Sumatera Barat. Saya mencicipinya saat mampir di Sate Mak Syukur, Padang Panjang. Kopi telur di sana disebut kopi talua. Talua ya artinya telur. Minuman padat energi. Memang sih kurang pas menemani sate Mak Syukur yang bumbunya kental mlekoh. Kecuali kondisi perut sangat lapar dan butuh protein tinggi. Gambar di bawah ini kopi talua (kopi telur).

Saya coba googling tentang kopi ini. Di Indonesia, memang khas dari Sumatera Barat. Di luar negeri, kopi racikan ini biasa diminum di Norwegia, Swedia dan Skandinavia. Dikenal dengan sebutan Norwegian egg coffee atau Swedish egg coffee atau Scandinavian egg coffee.

          Ada beberapa tipe kopi telur. Berbuih dan busa kental di bagian atas. Tapi ada juga yang jernih, seperti kopi hitam biasa dan racikan telurnya tak kelihatan. Itu karena telur dicampur langsung di bubuk kopi, lalu dipanaskan hingga mendidih. Baru disaring.

          Yang saya minum, istimewa. Telur yang dipakai hanya kuningnya. Ditaruh di dalam gelas yang berisi sedikit susu kental manis. Lalu disiram kopi yang panas dan mendidih sambil disaring. Ada yang mengocok dulu telurnya kuat-kuat sampai berbuih dan mengembang. Kalau perlu pakai mixer. Banyak resep-resep kopi telur di internet, dengan beragam versi. Sesekali coba-coba sendiri di rumah, oke juga. Syaratnya, pilih kopi bubuk yang bagus. Asli.

          Selain kopi, teh juga bisa dicampur telur. Lihat gambarnya di atas. Yang ini mungkin agak biasa. Seperti kopi, teh telur juga berbuih kekuningan saat dicampur telur. Soal rasa, agak beda. Yang ini, menurut saya, terasa amisnya. Tapi, banyak juga yang suka. 

Kisah Tujuh Kembang & Rasa Ngilu Karena Presiden Tak Datang

Yang tersisa dari HPN 2015, Batam

         

Ini topik obrolan saat ngopi Selasa kemarin. Tentang kebebasan pers. Tentang kemandirian atau independensi pers. Kesannya agak berat, padahal kami berbincang sambil tertawa-tawa.

Perayaan pers nasional sebenarnya sudah lewat sepuluh hari lalu. Biasanya, sepulang dari peringatan HPN, kami lantas lupa begitu saja. Kali ini nggak. HPN atau Hari Pers Nasional di Batam, 9 Februari lalu memang berdampak cukup seru. Komunitas pers terus membincangkan. Bukan tentang perhelatannya, tapi karena Presiden tidak hadir.

Seru. Sebab absennya Presiden banyak dipertanyakan. Mungkin sepanjang 25 tahun kegiatan HPN, baru kali ini Presiden tidak datang. Bahkan, selama zaman Presiden SBY, 10 tahun berturut-turut tak pernah dia tidak datang ke HPN.

Ketua Umum PWI Pusat Margiono menyebut, ketidakhadiran Kepala Negara sebagai “catatan sejarah” untuk menggarisbawahi itu sebagai hal yang langka. Mendengar pidatonya di perayaan puncak, kalimat-kalimat Margiono menyiratkan kekecewaan.

“Air mandi tujuh kembang. Ngilu di sendi karena Pak Jokowi tak datang.” Itu pantun Margiono saat sambutan di depan Pak Jusuf Kalla, yang hadir mewakili Jokowi.

Lalu, dia tambah cerita. Katanya, di salah satu event perayaan hari pers diadakan pesta rakyat yang menghadirkan penyanyi Cita Citata. “Dia menyanyikan lagu: Sakitnya Tuh Di sini,” kata Margiono. Sepertinya, dia ingin menggambarkan suasana hatinya saat itu. Cita Citata memang datang dan menyanyikan lagu itu, Minggu malam. Sehari sebelum perayaan puncak. Saya ikut menyaksikan goyangannya di Lapangan Daratan Engku Putri, Batam.

Pernyataan Margiono hari itu menggemakan kekecewaan sebagian besar insan pers senior. Tarman Azzam, Daniel Dhakidae dan Agus Sudibyo, misalnya, kepada sejumlah media, terang-terangan menyatakan rasa kecewa atas keputusan Presiden tidak datang di HPN. Jokowi yang dikenal sebagai “media darling” kok menganggap pertemuan pers bukan sebagai kebutuhan. Ketika konflik KPK-Polri menajam, dan posisinya terjepit saat itu, logis-nya, pemerintah butuh simpati komunitas pers. Tapi, Jokowi tak begitu.

Kembali ke obrolan kami yang sambil ngopi. Diskusi seru karena bosku, yang juga pengurus PWI, terus mengecam Presiden. Melawan senior lain yang justru bertepuk tangan dengan ketidakhadiran Presiden.

Yang beda pandangan ini, senior, dulunya memimpin koran berbahasa Inggris di Jakarta. Dan pernah jadi pemimpin redaksi di sebuah televisi swasta. Saat ini, dia petinggi di majalah bisnis berbahasa Inggris. Usianya mungkin beda 10 tahunan dengan saya.

“Saya senang sekali Presiden tidak datang ke HPN. Saya yakin, itu keputusan yang diambil dengan amat sangat sadar,” katanya, sambil nyeruput minumannya.

 Kenapa sih orang-orang pers malah kecewa? Malah bagus Presiden tidak datang. Saya bahagia. Bukankah cita-cita pers itu independen, mandiri?” tanyanya. “Lucu, ngaku-ngaku independen, tapi marah kalau undangannya tak dihadiri kekuasaan.” Senior omongannya makin provokatif. Bosku mungkin agak tersengat. Tapi, dia meresponnya dengan tertawa. 

Kupikir, ada benarnya senior itu. Bukankah selama ini, pers sering mendengung-dengungkan pentingnya kebebasan dan berjuang agar tidak dikooptasi kekuasaan? Jadi, kalau kekuasaan tak datang, mungkin saja, karena sedang memperlakukan pers dengan cara yang benar.

“Apakah ada di negara lain di dunia, yang pers-nya merayakan sejenis HPN, dan dihadiri presidennya?” Tanya saya, penasaran. Senior itu ngakak. “Kayaknya nggak ada. Cuma di Indonesia,” jawabnya, yakin. 

Nah, kan. Jangan-jangan Presiden bukan tidak peduli. Tapi sedang memberi pelajaran “kemandirian” kepada insan pers. Ini mungkin salah satu efek revolusi mental itu, dan pers mesti siap menghadapi era baru, di luar kebiasaan selama ini.

Nikmat dan gurihnya kopi, ditambah obrolan sore itu, alhasil mencerahkan pikiran. Selasa kemarin, kopiku tidak terlalu pahit. Legit karena dicampur alpukat murni. R

BG Menang, BG Yang Menentukan

Catatan Ratna Susilowati

Dimuat di Rakyat Merdeka, Selasa 17 Februari 2015

Publik tidak banyak tahu karakter Budi Gunawan. Selama ini, jenderal bintang tiga itu banyak bekerja di belakang layar. Dia dikenal sebagai jenderal pemikir. Pandai mengonsep, sering terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan dan mekanisme kerja di internal kepolisian.

Budi bukan jenderal banyak omong. Malah seringkali menolak diwawancara. Dia lebih sering tersenyum kalau ditanya apa saja. Karakternya khas orang Jawa  yang halus dan sopan. Tutur bahasa dia, mungkin mirip dengan Setya Novanto, Ketua DPR itu.

BG diumumkan menjadi tersangka oleh Ketua KPK Abraham Samad pada 13 Januari 2015, atau sehari sebelum fit and propertest sebagai calon Kapolri di DPR. Dan “buah” dari penetapan status itu, selama sebulan tiga hari, kita lelah menyaksikan konflik KPK-Polri.

Lika-likunya, seperti pertandingan proses hukum. Kasus dibalas kasus. Tersangka dibalas tersangka. Nyaris saja ada penangkapan dibalas penangkapan. Skor terakhir 1 berbanding 4. Sebab, kasus rekening gendut dibalas empat kasus terkait 4 pimpinan KPK sekaligus. Bahkan, panggung konflik terasa makin ramai, karena ada nama wanita ikut disebut.

Kemarin, perseteruan mencapai puncaknya. BG (sapaan Budi Gunawan) menang. Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemenangan itu berarti memulihkan nama baik BG.

Putusan pengadilan ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang merasa, pemberantasan korupsi seolah-olah runtuh karena menganggap putusan itu kontroversial. Mereka khawatir, para tersangka akan berduyun-duyun menggugat KPK melalui praperadilan, dan berharap nasibnya bisa “dipulihkan” seperti BG.

Namun, ada juga yang tetap optimis. Penetapan status tersangka Budi Gunawan, yang dianggap tidak sah, adalah prosedurnya. Bukan berarti menihilkan kasusnya. Prof Jimly Asshiddiqie bilang, KPK bisa melakukan perbaikan prosedur hukum dan kembali menyelidiki kasus Budi Gunawan.

Orang boleh berpendapat apa saja soal putusan hakim. Namun, itulah realitas hukum yang harus dipatuhi siapa saja. Pertanyaannya sekarang, apakah Budi Gunawan akan dilantik menjadi Kapolri? Ini tergantung keputusan Presiden.

Jika tidak dilantik, para pendukung BG dan orang-orang di Dewan akan ribut dan terus mendesak Presiden. Mereka akan “mengganggu” Presiden dengan suara-suara pedas, melalui ancaman hak interpelasi dan semacamnya.

Sebaliknya, jika Presiden melantik, orang-orang penggiat anti korupsi yang pasti mengecam. Apabila pelantikan terjadi, status BG memang bukan tersangka. Tapi, sampai kapan? Jika KPK mempersoalkan putusan ini ke MA, lalu melakukan perbaikan prosedur hukum, maka status tersangka bisa tersemat lagi. Kalaupun kasusnya tak diutak-atik, publik kelak tetap mengenang Kapolri-nya sebagai pejabat yang pernah di-tersangkakan.

Jalan tengah yang paling baik adalah membiarkan Budi Gunawan menentukan pilihan. Apakah dia siap dilantik dan menerima segala risiko politik dan hukum itu, atau dia mundur dari proses pemilihan Kapolri. Mundur dari proses pemilihan Kapolri, dan KPK pun melupakannya. Mungkinkah?

Kita belum tahu apa keputusan Jokowi. Juga belum tahu, bagaimana pilihan BG. Sampai tadi malam, belum ada sinyal apapun dari Istana. Meskipun, dua lelaki kelahiran Solo itu, sudah bertemu empat mata.

BG, bisa saja berjiwa besar, berhati lebar dan bersikap legowo. Seperti yang dia nyatakan sendiri: jalan praperadilan yang dia tempuh, bukanlah untuk mengejar jabatan Kapolri, tapi menegakan keadilan.

Apabila dia memilih tidak duduk di kursi Kapolri, maka publik akan mengenang dia sebagai jenderal yang tidak ambisius. Untuk menang, pemimpin kadang tak harus selalu berada di depan. R