Jonan nyaris tak pernah libur. Ngantor pagi, pulang kadang lewat tengah malam. Akhir pekan turun ke pelosok daerah. Enam bulan ini dia keluarkan puluhan permen, merevisi aturan lama dan turun ke 34 provinsi. Jonan mengecek dan memperbaiki sistem keamanan, pelayanan dan keselamatan di setiap pelabuhan, stasiun dan bandara yang jumlahnya amat banyak. Total pelabuhan 1241 (yang dikelola Pelindo hanya 112). Dan total bandara 237 (yang dikelola Angkasa Pura hanya 26). Menteri berdarah Gorontalo-Palembang itu tertawa saat tim Rakyat Merdeka bengong.
“Nah, nggak percaya kan jumlahnya begitu banyak? Kalau saya keliling semua pelabuhan saja, bisa-bisa tiga tahun baru selesai,” katanya kepada Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Sarif Hidayat dan Adit (?), Rabu malam. Wawancara dilakukan di kediaman dinasnya, Widya Chandra Jakarta Selatan, sampai lewat tengah malam. Herannya, dia tetap bugar dan energik.
Setahun ini, anggaran pembangunan infrastruktur di daerah untuk bidang transportasi darat, laut dan udara mencapai Rp65 triliun. Dalam enam bulan pertama, apa yang mulai kelihatan hasilnya? Pelabuhan, bandara, kereta api, misalnya, tidak mungkin dibangun dalam 1 tahun, kecuali panggil Bandung Bondowoso (tertawa). Harus ada masterplan dulu. Kalau tidak, bisa kena minimal sanksi administratif. Lalu Amdal. Kalau tidak dilakukan, pidana. Nah, saat ini saya mewarisi pekerjaan, dimana ada ratusan pelabuhan dan puluhan bandara sudah dibangun bertahun-tahun tapi tidak ada Amdalnya. Padahal Amdal harus dikerjakan. Kalau ada proyek disetujui tanpa Amdal, maka di kemudian hari, saya bisa-bisa masuk jadi terpidana. Ini tantangan luar biasa. Selain itu, sejak 2006, ada hampir 3 ribu proyek belum dibasto-kan (berita acara serah terima operasi). Karena tidak ada basto, tidak bisa keluar anggaran perawatan. Padahal, proyeknya sudah jadi dan sudah digunakan.
Jadi, Anda mendapat warisan pekerjaan yang berat ya. Hmm, yang jelas saya mendapat warisan yang harus dikerjakan. Jadi, program di Kementerian Perhubungan kebanyakan meneruskan, memperbaiki atau menyelesaikan program yang dulu.
Garis tangan Jonan memang jadi tukang cuci piring. Dulu, dia menerima Bahana dalam kondisi berdarah-darah. Di tangannya, perusahaan itu bisa meraih laba. Juga saat ngurus kereta api. Dia membalikkan kerugian di PT KAI sebesar 83 miliar, jadi keuntungan sebesar Rp 154 miliar dalam waktu setahun. Angkutan kereta yang dulu kumuh dan dekil disulap jadi bersih, teratur dan bermartabat. Sebelum dia tinggalkan, KAI bahkan mencatat laba lebih dari 500 miliar.
Speed kerja Anda cepat. Sedangkan birokrasi dikenal lambat. Bagaimana mensinkronkan ini. Ular tergantung kepalanya. Misalnya, ada Peraturan Menteri yang akan direvisi. Maka, saat rapat pagi diputuskan, sore sebelum jam 4, Permen hasil revisi sudah harus ada di meja saya, tinggal tanda tangan, lalu kirim ke Kemnkumham. Bisa kok. Hari Minggu kemarin, misalnya ada yang teriak minta pencairan anggaran PSO, saya bilang Senin dibayar. Ternyata juga bisa.
Kepalanya jalan, kalau buntutnya nggak mau jalan, bagaimana? Ya gigit saja buntutnya. Tapi biasanya sebelum digigit, sudah pergi duluan (tertawa).
Problem internal birokrasi lainnya, yang kini diselesaikan apa lagi ya? Soal tender dan prosesnya. Ini ngomongnya gampang, tapi sebenarnya susah. Sebab, ada orang terbiasa melakukan begitu. Menurut saya, tidak semua kebutuhan barang perlu tender. Misal beli kursi, masa pakai tender. Nanti malah lebih mahal ongkos tendernya, daripada harga kursinya. Saya masukkan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), jadi tidak usah tender.
Problem terpenting yang perlu diselesaikan adalah detail desain sarana transportasi harus memenuhi unsur safety atau keselamatan. Ini soal membangun kultur yang memerlukan konsistensi. Contoh, dulu ukuran peron untuk kereta api terlalu sempit, sehingga kalau penumpang banyak berjejalan, bisa jatuh ke jalur kereta api. Sekarang sudah dilebarkan.
Untuk mengubah kultur pegawai agar bisa bersikap seperti itu, upaya Kementerian apa saja. Memberikan pengarahan rutin, sidak atau bagaimana? Kami buat dua Peraturan Menteri. Tentang standar keselamatan dan standar pelayanan umum. Ini ngomongnya gampang, padahal urusannya detail dan banyak yang protes. Soal standar ini saya galak. Bayangkan, dulu ada kontainer masuk kapal tapi tidak tercatat di manifes. Akibatnya kita tak tahu beban kapal, sehingga faktor keselamatan tidak bisa dihitung. Atau ada pesawat terbang yang sabuk pengaman penumpangnya rusak. Ini semua harus diingatkan dan diperbaiki.
Rencana pembangunan jalur kereta api Sulawesi dan Papua Barat, sudah sampai mana? Di tahap studi perencanaan. Itu sesuai instruksi Presiden dan baru dianggarkan di APBNP tahun ini. Realisasi mudah-mudahan sebelum 2019. Jalur Sulawesi yaitu Makassar-Manado. Jalur Kalimantan yaitu Pontianak-Balikpapan. Ini target waktu yang sempit, padahal jaringan rel dan tanahnya belum ada. Membangun rel dan keretanya sih dua tahun bisa selesai. Tapi yang lama studi perencanaan dan pengadaan tanahnya. Di Sulawesi jalur Makasar-Parepare ada reaktivikasi dari rel bekas Belanda, sekitar 30 kilometer. Sebentar lagi bisa terealiasi.
Mengapa Program tol laut yang dikampanyekan Presiden Jokowi terasa meredup. Sebenarnya sudah sampai tahap apa? Mudah-mudahan Juni sudah jalan. Diperkirakan ada 63 destinasi, dan tahun depan 90 destinasi, lalu 120 destinasi. Pelni disubdisi pemerintah untuk membuat freed liner atau kapal angkutan terjadwal, supaya harga barang di wilayah timur tidak beda jauh dengan wilayah barat. Dulu, kapal barang sudah ada. Tapi yang ke wilayah timur tak berjadwal. Mereka ngetem, menunggu barang. Ongkos kirim juga bisa double karena pulangnya belum tentu bawa barang. Kapalnya kecil-kecil, maka saat ombak tinggi, tidak ada kapal yang datang. Maka pedagang menaikkan harga barangnya. Pelni nanti akan pakai kapal besar, sehingga tidak harus tergantung ombak.
Jumlah pelabuhan banyak sekali. Bagaimana agar kerja pegawainya, terutama yang dipelosok, dipinggiran, di wilayah perbatasan, sesuai standar dan memahami aspek-aspek pelayanan dan keselamatan. Mereka gajinya kecil lalu kita minta pelayanan bagus, itu sepertinya menaruh harapan yang sia-sia. Soal layanan memang tantangan besar. Tapi tentang aspek keselamatan, itu harus. Jumlah accident dan incident di laut tahun lalu lebih dari 400. Tahun ini, sampai hari ini, nggak sampai 30. Lumayan turun banyak. Kenapa bisa turun? Sanksi tegas. Syahbandar di tiap pelabuhan pasti tahu, kapan cuaca buruk, atau kapal kelebihan muatan. Kalau diloloskan berlayar dan ada kejadian, dia harus kena sanksi. Ini saya terapkan. Ada pemberontakan, keributan besar. Mungkin karena sudah jadi kebiasaan, dulunya nggak apa-apa kok sekarang dipersoalkan.
Tapi akhirnya ditangani dengan baik. Resepnya bagaimana? Saya tidak punya vested interested. Misalnya, dulu kapal A boleh jalan, tapi kapal X nggak boleh. Sekarang tidak. Dampaknya banyak orang tidak suka pada saya. But I make the rules and regulation. It is implemented untuk siapapun. Saya juga bikin surat perintah berlayar online. Bisa diakses di Inaport.net. Sistem handling di pelabuhan pun akan dibuat online. Agustus nanti lauching. Saya yakin bisa.
Pasca kecelakaan QZ301, bagaimana perbaikan regulasi transportasi udara?
Unsur safety digenjot dulu. Ini industri no mistakes. You can not make mistakes at whatever reason. Intoleran atas kesalahan sekecil apapun. Sebab sekali terjadi kecelakaan, dampaknya besar sekali. Memang tidak mungkin zerro accident, tapi harus ada upaya mengurangi kecelakaan. Misalnya menetapkan tarif atas dan bawah. Ini supaya airline terdorong menjaga maintenance dan ada uangnya. Semua orang memang tidak mau celaka. Tapi sikap orang memahami tidak mau celaka itu beda-beda. Lalu, di tiap airline harus ada inspektur yang bertanggung jawab dengan pengecekan dan terkait keselamatan penerbangan. Yaitu inspektur operasional penerbangan, seorang kapten pilot agar memahami pekerjaannya. Juga ada inspektur maintenance. Mereka ini dijadikan pegawai negeri.
Jadi PNS itu gajinya tidak sebesar pilot. Apa mungkin melakukan tugas menjadi inspektur operasional atau inspektur maintenance dengan gaji kecil? Ya memang gaji inspektur kecil. Sekitar 4-5 juta. Bandingkan dengan pilot 80-100 juta. Kalau gaji mereka kecil, bagaimana akan memeriksa dengan baik. Kalau tidak dinaikkan gajinya, atau tidak diberi tunjangan khusus, akhirnya mereka ngompreng. Saya sudah lapor Presiden dan meminta inspektur yang bertugas terkait keselamatan diberi tunjangan khusus, atau sebelum itu diberikan, mereka diizinkan ngompreng. Standar di dunia, regulator itu penghasilannya 70 persen dari industri yang diatur agar mereka memiliki dignity. Presiden sudah menelpon ke Menteri PAN-RB dan meminta ini jadi prioritas untuk dinaikkan. Bahaya kalau kekuasaan besar tapi penghasilan kecil. Ibaratnya, satu keluarga butuh daging 10 kilo. Lalu ada sapi lewat, apa bisa ambil hanya 10 kilo tanpa membunuh sapinya? Nggak bisa. Dia sembelih dapat 500 kilo, lalu bagi-bagi. Maka berantakanlah semua.
Ada yang bilang, katanya, kalau pegawai negeri kan kerjanya pengabdian. Kerja jadi menteri, pengabdian nggak apa-apa. Tapi, ini inspektur adalah anak-anak muda. Usia 30-40 tahun. You face the reality.
Perbaikan sistem dan regulasi transportasi udara, bisa diceritakan lebih detail. Ada yang bilang, minta izin rute di Kemenhub susahnya setengah mati. Itu dulu. Sejak 6 Februari lalu, flight approval dibikin online. Sekarang sedang dibuat online untuk slot time dan izin rute. Akhir Mei atau awal Juni bisa jalan. Kami juga bikin sistem dimana tower navigasi udara untuk semua bandara bisa terintegrasi. Termasuk membayar PNBP, setoran ke bank.
Semua perubahan, baik dari gaya kerja maupun sistem berbasis teknologi ini pasti ada yang menentang ya. Banyak yang nggak suka. Tapi internal dengan cepat bisa menerima. Sebab, saya mempromosi orang bukan karena suku, agama atau favoritisme. Fair berdasarkan assesment. Yang terbaik naik, yang tidak mampu diganti. Nggak usah setor ke saya. Nggak perlu saya dibeliin pisang, saya bukan monyet.
Wawancara ini telah dimuat di Harian Rakyat Merdeka
Edisi Senin, 27 April 2015
Wawancara ini telah dimuat di Harian Rakyat Merdeka
Edisi Senin, 27 April 2015
