Diantara menteri-menterinya Jokowi, Basuki Hadimuljono termasuk yang diberi tugas paling berat. Mendapat porsi anggaran terbesar, Rp104 Triliun, tapi kontras dengan penampilannya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini amat sederhana. Di ruang kerjanya, Basuki bersendal jepit dan baru selesai Shalat Ashar, saat menerima Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Darmawan dari Rakyat Merdeka, pekan lalu. Basuki menceritakan strategi kerja, tantangan termasuk suka dukanya menjadi pembantu Presiden.
Foto 1. Menteri Basuki Hadimuljono bersandal jepit, menceritakan program sejuta rumah, saat di-interview Rakyat Merdeka
Dalam bekerja, Presiden meminta agar pola-pola lama ditinggalkan. Kabarnya, dulu proses lelang dimulai bulan 5,6 atau 7 dan efeknya proyek dikerjakan kebut-kebutan di akhir tahun. Bagaimana sekarang? Apa saja kesulitannya saat mengubah pola kerja?
Di 2015, penyerapan anggaran Kementerian, saat Mei baru 4 persen. Tapi tahun ini, Januari diharapkan sudah mencapai 5 persen. Kami memperbaiki kualitas penyerapan anggaran. Semua proses lelang dan tandatangan kontrak dipercepat. Mumpung musim hujan, sekarang saatnya tender. Nanti ketika musim kering, saatnya membangun. Kami bersepakat menyelesaikan semua pengadaan barang dan jasa pada Maret. Untuk mempercepat speed, kami juga menambah jam kerja. Saya belum mencabut Instruksi untuk bekerja selama 7 hari seminggu, sebanyak 2 shif. Rapat pimpinan dilakukan Sabtu atau Minggu. Jadi, Minggu pun, saya di kantor, untuk memberi semangat kepada yang bekerja. Di kantor pusat ini, yang bekerja akhir pekan jumlahnya terbatas, tapi yang di lapangan, harus tetap bekerja.
Presiden menginginkan para menteri dan pejabat negara memiliki kecerdasan jalanan. Anda termasuk menteri yang sering turun ke lapangan, mengecek pekerjaan infrastuktur. Mungkin Anda sudah termasuk memiliki katagori ini ya. Kami,orang-orang PU, sejak dulu memang orang lapangan. Itu natural. Pulang dari kerja lapangan, tidak pernah jam 4-5 sore. Itu wagu, risih. Masuk penginapan jam 9-10 malam. Kami-kamiyang sekarang di Jakarta ini, dulunya lama kerja di daerah dan turun lapangan. Misalnya, beliau (menunjuk Sekjen) bekerja lama sekali di Ambon. Saya juga di Semarang,Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan sebagainya. Jadi, sejak muda ya memang biasa “dijemur” di lapangan.
Saat ini, prosentasi kerja di lapangan, dan di kantoran, perbandingannya berapa persen? Setelah penandatangan kontrak pada tanggal 6 Januari 2016, saya akan sering turun ke lapangan untuk memastikan bahwa kotrak-kontrak tersebut dilaksanakan. Presiden pun setelah ground breaking kan begitu, datang lagi, datang lagi. Mengecek.
Kabarnya, anda ini termasuk salah satu menteri favorit Presiden. Bagaimana rasanya? Waduh, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini, ada manfaatnya. Disebut begitu, bagi saya jadi warning. Saya juga akan menyampaikan kepada teman-teman di sini, kita harus bekerja lebih serius dan benar-benar bertanggungjawab. Sebab, banyak yang mendukung, tapi mungkin tidak sedikit yang cemburu.
Apakah Presiden perhatian pada hal-hal detail? Oh ya, benar. Presiden kita mengetahui persis anatomi anggaran kementerian. Ketika beliau minta ada percepatan kerja, maka sejak Agustus tahun lalu, saya langsung mewanti-wanti kawan-kawan di sini. Saya perkirakan, sepertinya, Januari nanti akan ditagih. Dan ternyata benar.
Pada awal Januari, Presiden berkunjung ke Kantor Kementerian PUPR dan ikut menyaksikan penandatanganan 644 paket proyek infrastruktur senilai Rp8,8 Triliun. Total proyek yang dikawal Kementerian PUPR sepanjang 2016 mencapai 10.649 paket.
Mengenai pengawasan proyek. Bagaimana mekanisme kerja Inspektur Jenderal di Kementerian ini? Untuk proses tender, kami ikut LKPP (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang sistemnya nasional. Dan saat lelang, proses pendampingan oleh TP4 (Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan), dimana di dalamnya ada aparat Kejaksaan dan BPKP. Ketika proyek berjalan, memang yang paling berat adalah pengawasan. Apalagi, Presiden selalu menekankan pentingnya kualitas pekerjaan. Untuk itu, kami dibantu beberapa tim yang terus berkeliling untuk mengecek dan meningkatkan kualitas pekerjaan.
Selama satu tahun menjadi menteri, bagaimana tantangan dan suka dukanya? Saya ini sudah 35 tahun bekerja di PU. Ya, begini ini. Kita bismillah saja. Kami berusaha bekerja lebih baik. Tantangan pasti ada. Plus minus ada. Sabtu Minggu, misalnya, jarang di rumah. Tapi keluarga sudah memahaminya. Mereka tahu saya.
Bagaimana menghadapi orang-orang atau wakil rakyat yang mungkin menitip program atau usulan membangun infrastrukturdi daerah tertentu.
Itu mungkin terkait programing. Kami punya mekanisme. Ada semacam konsultasi regional sebelum Msyawarah Rencana Pembangunan Nasional, baik di wilayah barat maupun wilayah timur. Kami mengundang Kepala Bapeda, KadisPU Provinsi dan lainnya, untuk mensinkronkan program. Sumber-sumber program memang beragam, namumn utamanya dari RPJMN dan Renstra PUPR. Bisa dari perintah Presiden berdasarkan hasil kunjungan kerja, atau hasil kunjungan kerja Menteri dan Dirjen, atau dari DPR hasil reses di daerah. Usulan DPR bukan individual tapi harus melalui poksi (kelompok fraksi). Semua usulan ini dirangkum, dan ada tim review. Nantinya, dievaluasi, apakah usulan itu masuk ke tupoksi nasional dan diteruskan sebagai program APBN. Atau masuk ke program daerah diusulkan melalui DAK. Tidak semua usulan program bisa masuk.
Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono yang mendampingi Menteri, lalu menambahkan. Usulan program juga harus mempertimbangkan urgensi dan kesiapan anggarannya. Sebelum final, di DPR melalui proses diskusi di Rapat Kerja antara Komisi dan Menteri terkait. Lalu didetailkan di Rapat Dengar Pendapat antara Komisi dengan eselon satu nya.
Apakah ada oknum yang mencoba mengajak main-main anggaran?Sama saya, tidak ada. Pembahasan APBN dengan komisi di DPR RI di fokuskan pada program pembangunan saja dan tidak sampai membahas satuan tiga.
Mekanisme pengawasan sudah cukup ketat. Tapi, pekan lalu, kantor Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR digeledah KPK atas kasus terkait politisi DWP. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya sangat memperhatikan itu, karena menyangkut institusi. Tapi, (kasus) itu di level pelaksanaan, yaitu di Balai. Saya menunggu prosesnya. Sampai sekarang, di PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan di Balai belum dimintai keterangan (oleh KPK).
DWP (Damayanti Wisnu Putranti) adalah politisi PDIP yang ditangkap KPK 13 Januari lalu. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, penangkapan itu diduga terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pemerintah menugaskan Kementerian PU PR merenovasi venue Gelora Bung Karno dan membangun 15 tower Wisma Atlet serta sejumlah proyek untuk mendukung Asian Games 2018. Bagaimana upaya Kementerian agar proyek ini jangan sampai bernasib seperti Kasus Hambalang atau Wisma Atlet Jakabaring. Dari hasil analisa beberapa penelitian, sebanyak 70 persen penyimpangan, terjadi saat tender. Di situ penyakitnya. Karenanya, proses tender diperkuat dengan Pokja yang isinya anak-anak muda. Saya juga perbantukan Satgas untuk mengawasi. Saat rapat Satgas pertama, saya ingatkan, hati-hati melaksanakan proyek ini. Tidak boleh ada yang main-main. Kalau ada yang bilang, ini titipin si A, si B, saya tegaskan, ngga boleh ada. Saya keras dalam soal ini, karena saya sayang mereka. Saya benar-benar tak mau ada personal interest dan bikin malu. Untuk mendesain dan merehabilitasi GBK, kami ikutkan IAI (Ikatan Arsitektur Indonesia). Progres pengerjaan Wisma Atlet di Kemayoran sebenarnya simpel saja. Desain dan lahan sudah ada. Inpresnya pun sudah ada. Izinmultiyears dari Keuangan pun sudah. Jadi, masalahnya tinggal di tender. Kalau lolos, aman.
Kementerian PUPR menjadi salah satu front line untuk menyukseskan program prioritas pemerintahan, dalam bidang infrastruktur. Bagaimana sinergi kerjanya dengan kementerian lain? Kami punya Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Jadi, wilayah Indonesia ini dibagi 35 kawasan, dan badan ini melakukan kajian ditiap cluster. Butuhnya apa? Jalan, tol, pelabuhan, rusun, air atau waduk, dan seterusnya. Kerjasama dengan kementerian terkait. Misalnya, dengan Kemenhub, di Tanjung Api-api membuat tol. Dan di Kulonprogo pembangunan bandara. Dengan Kementerian Pariwisata, terkait prioritas 10 destinasi wisata. Di wilayah Danau Toba, dibangun jalan tol Medan-Kualanamu. Nanti diteruskan ke Kisaran-Prapat, lalu ke Samosir. Dengan Kementerian lain lagi, kebutuhan air bersih untuk rusun, atau cold storage untuk di pelabuhan perikanan.
Salah satu instruksi Presiden, proyek harus melibatkan kontraktor daerah. Bagaimana menjalankan ini, terutama menjaga kualitas dan standarisasinya. Saat ini, ada sekitar 597 paket pekerjaan kecil yang nilai proyeknya di bawah 50 miliar. Ini tidak boleh diambil oleh pengusaha nasional. Apabila siap, harus menggunakan kontraktor daerah. Atau minimal subkon-nya daeri daerah. Ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah. Kami menetapkan spesifikasi standar dan ada konsultan supervisi yang bertanggungjawab memantau kualitasnya.
Apakah Anda yakin kontraktor di daerah sudah mampu? Harus bisa. Saya yakin mampu. Kami juga meminta melalui Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), agar memantau kinerja anggotanya. Kita pernah mengundang Gapensi dan menyampaikan policy dari Presiden. Kalau ada kontraktor yang tidak baik kerjanya, ya Irjen akan turun dan memeriksa. Tidak langsung black-list tapi harus di-riksus dulu.
Menghadapi era kompetisi di MEA, kualitas kerja amat penting. Bagaimana menurut Anda. Kami punya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Ini yang bertanggungjawab untuk memantau kinerja kontraktor. Kementerian PU PR, selain sebagai pengguna jasa konstruksi,juga berperan sebagai pembinanya. Saya ajak temen-temen untuk selalu ingat ini, sehingga tugas kita juga membina swasta. Makanya, mulai tahun lalu, joint operation BUMN dilarang dengan BUMN lagi. Tapi BUMN harus dengan swasta. Ini dalam kaitan melakukan pembinaan jasa konstruksi.
Target pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan 33 waduk. Progresnya bagaimana? Apakah masih ada kendala pembebasan lahan? Tahun 2015 ada 13 waduk dibangun. Tahun 2016, akan ada 8 waduk lagi di bangun. Kebutuhan lahan, sekarang regulasinya sudah diperharui. Selain menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 (Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). Juga ada perubahan PP Nomor 104 dan 105untuk penggunaan lahan di kawasan hutan. Dulu harus cari tanah pengganti, sekarang menggunakan sistem pinjam pakai. Jadi, begitu ada izin,bisa langsung dikerjakan. Sudah diidentifikasi, dari 8 pembangunan waduk, kebutuhan lahannya mencapai 4500 hektar, 1700 hektar diantaranya adalah kawasan hutan. Dan 2600 warga, dapat ganti rugi setelah negosiasi dengan tim appraisal.
Tentang program sejuta rumah untuk rakyat, di permukaan kelihatannya cumateori.Sesungguhnya bagaimana? Tahun 2015, dana APBN untuk penyediaan rumah mencapai Rp7 Triliun, dengan alokasi pembiayaan LKPP sekitar Rp5,4 Triliun. Dari target 1 juta rumah itu, 603 ribu rumah untuk katagori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Akhir Desember 2015, hasilnya, telahdibangun 667 ribu rumah MBR, sedangkan yang nonMBR belum dihitung. Ini artinya, untuk MBR, jumlah rumah yang dibangun melebihi targetnya. Bandingkan dengan 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata paling banyak 200-300 ribu saja. Nah, di tahun 2016, mudah-mudahan capaian pembangunan rumah MBR bisa diatas 667 ribu.
Isu reshuffle muncul tenggelam. Apakah ini menggangu konsentrasi Anda bekerja? Insya Allah tidak terganggu. Kami di Kementerian sempat kumpul, saat muncul isu-isu itu. Tapi, kami solid. ***
Artikel ini sudah dimuat di
Harian Rakyat Merdeka
Edisi Senin, 26 Januari 2016
