Eksklusif Dengan Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro (2): RS Pelni Kini Sudah Kinclong & Untung Lho...

PT Pelni punya tiga anak perusahaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit (RS). RS Pelni yang berlokasi di kawasan Petamburan, Jakarta Barat itu, kini kinerjanya semakin baik dan kinclong. 

Bagaimana kinerja RS Pelni saat ini?

RS Pelni sudah untung kok. Untung bersihnya sekitar Rp 18 miliar. Rencananya RS Pelni mau diperbesar lagi. Tapi equity-nya masih kecil. 

Untuk rumah sakit, kami menerapkan konsep green hospital, healing environmental. Semua kamar harus menghadap taman. RS Pelni saat ini melayani 70 persen pasien peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Seluruh Indonesia, belajar BPJS di RS Pelni lho... 

Penyelesaian administrasi di RS Pelni juga sangat cepat. Semua susternya pakai gadget tablet. Kalau ada dokter kasih kelebihan obat atau menyimpang, langsung dipanggil. 

Lama stay (rawat inap) pasien di RS tidak lebih 3,5 hari. Kalau kepanjangan, kami tanya, kenapa? RS Pelni juga punya fasilitas MRI, CT scan. Bahkan di ASEAN, RS Pelni tercatat sebagai rumah sakit yang memiliki tempat cuci darah terbanyak.***

Rajin Blusukan Dan Hobi Gowes Sepeda 

Elfien Goentoro adalah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Kimia. “Lucu ya, teknik kimia ngurusin kapal ha...ha...ha...,” kata Elfien sambil tertawa lebar.

Sebelum masuk PT Pelni, Elfien pernah memegang anak perusahaan di Pertamina sebagai Komisaris. Pria asal Jawa Timur itu, juga pernah menjadi konsultan. Elfien yang bergelar MBA dari salah satu perguruan tinggi di Inggris itu, saat ini merupakan kandidat doktor di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

 

Apakah Anda sering blusukan untuk mengecek kenyamanan, keamanan dan fasilitas di kapal-kapal Pelni? 

Dibanding direktur yang sudah kerja bertahun-tahun di sini, mungkin saya lebih sering naik kapal dibanding mereka. Saya sudah bolak balik. Berkali-kali. 

 

Elfien hobi menggowes sepeda. Dia pernah naik kapal menuju Labuan Bajo dan turun di sana untuk gowes. Juga mengunjungi beberapa daerah lain. 

"Saya juga suka jalan kaki, dan sesekali golf, kalau ada yang mengajak. Penting untuk jejaring dan lobi,” ujarnya. 

Elfien juga mengaku suka nonton film action dengan keluarga. Sedangkan makanan favoritnya adalah masakan Jepang dan makanan khas Jawa Timuran.

“Prinsip saya pemimpin harus punya integritas. Apapaun dan bagaimanapun kapabilitasnya, tanpa integritas, amat disayangkan. Kita hidup harus bermanfaat untuk orang lain, agar hidup punya legacy," tegasnya.***

Artikel ini telah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 22 Februari 2016

Eksklusif Dengan Direktur Utama PT Pelni Elfien Goentoro (1): "Untuk Ticketing, Kami Nggak Mau Kalah Sama PT KAI..."

PT Pelni kini berlayar menuju perubahan. Bertahun-tahun sebelumnya, kondisi perusahaan pelat merah ini ibarat hidup segan mati tak mau. Namun kini, rapor BUMN di sektor pelayaran itu sudah biru. 

Jumat petang (18/2), Tim Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Kartika Sari, Irma Yulia dan Fotgrafer Teddy Oktariawan Kroen, mewawancarai Direktur Utama PT Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Elfien Goentoro di kantornya, kawasan Gadjah Mada, Jakarta. Sambil menyeruput kopi Aceh yang nikmat ditemani aneka kue, Elfien menceritakan perombakan sistem kerja dan perubahan mindset di perusahaan yang dipimpinnya, sehingga performa Pelni bisa berubah total.

Bagaimana kondisi PT Pelni saat ini?

Alhamdulillah, PT Pelni kini terus membaik dan berkembang. Laba tahun 2015 delapan kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perubahan masih terus dilakukan, dan belum selesai. Namun yang terpenting, respons dari luar baik. Pelni masih dipercaya. Trust atau kepercayaan ini tak bisa dibeli, tapi buah dari hasil kerja dan dilihat orang di luar. 

 

Dulu, angkutan penumpang semrawut. Ada penumpang nggak punya tiket, atau beli tiket di atas kapal. Kondisi sekarang bagaimana? 

Sekarang jauh lebih tertib. Saat peak season, yang tidak dapat tempat, maksimal sampai 30 persen. Alat keselamatan, seperti baju pelampung, rata-rata jumlahnya 4.000 di setiap kapal Pelni, sehingga kalau diisi penumpang sampai 2.500 sampai 3.000 orang masih bisa. Ada life guard-nya, ada life boy-nya. 

Selain itu, ada ketegasan dari Kementerian Perhubungan yang sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan penumpang. Makanan di kapal pun, kita sekarang kerja sama dengan ACS, cateringnya pesawat Garuda. Jadi, frozen food atau makanan di Garuda persis, pindah ke kapal, untuk kelas ekonomi. Keren ya. 

 

Apakah ada wifi di Kapal Pelni? 

Masih terbatas hanya di anjungan, untuk keperluan navigasi saja. Kalau BRI nanti launching satelit, semua kapal Pelni sudah bisa pakai wifi. Sekarang sih baru bisa menelepon dan SMS.

 

Saat ini Kementerian Perhubungan merevitalisasi sekitar 100-an bandara perintis. Dan perbaikan sekitar 20-an bandara besar di wilayah timur. Sementara maskapai LCC (low cost carrier) juga makin banyak menarik minat masyarakat. Tentu ini berpengaruh kepada pendapatan PT Pelni, karena jumlah penumpang kapal laut makin berkurang...

Memang jumlah penumpang kapal laut berkurang banyak. Drop sekitar setengahnya. Tapi, di saat peak season, kapal masih amat penuh penumpang. Misalnya ketika Tahun Baru, Natal dan Lebaran. 

 

Jadi, kapal-kapal Pelni ini, masih lebih banyak mengangkut penumpang atau barang? 

Ya, sampai sekarang masih mengangkut penumpang. Karena, mengangkut barang baru setahun terakhir ini. 

 

Apa strategi Pelni supaya bisnis ini menguntungkan?

Ya, kalau mau BEP (break event point) kapal mesti terisi penuh 150 persen setiap hari ha...ha...ha... Karena harga kapal-kapal Pelni ini sekitar 1 triliunan rupiah. Ini kapalnya bagus sekali, semua buatan Jerman. Mereknya Mercy yang dibeli pake mata uang euro. Sementara tarif kapal ke Kalimantan hanya sekitar Rp 230.000-an per penumpang.

Jadi, supaya bisnis Pelni menguntungkan, ya kita mesti kreatif, ubah pola dan strategi kerja. Apalagi, ada roadmap dari Kementerian Perhubungan, tahun depan 121 bandara perintis diperbaiki, dan 20 di antaranya bandara besar di timur. Kita kebagian apa kalau diam saja? Makanya, kita harus siapkan perubahan. Kalau kami hanya menunggu PSO (Public Service Obligation) dan kapal penumpang saja, ya Pelni nggak ada beritanya.

 

Kenaikan laba Pelni tahun lalu cukup tinggi. Dari rugi Rp 600 miliar di tahun 2013, bisa untung lebih dari Rp 100 miliar di tahun 2015. Apa strategi bisnis yg diterapkan untuk mencapai hasil ini?

Kondisi PT Pelni masih survive. Saat ini, bisnisnya fokus sesuai sumber daya yang ada. Pembiayaan yang keluar, hanya yang sesuai dengan strategi terkait target. Bisnis kita ini pelayaran, itu intinya. Jadi, fokusnya di kapal penumpang dan muatan barang. Kalau melihat trend, memang jumlah penumpang saat ini turun terus, sehingga kalau tidak kreatif, kita nggak bisa bersaing. Sehingga perlu diambil sejumlah langkah. 

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) misalnya, mengingatkan, kalau masih menerapkan segmen cabin di kapal penumpang, ada potensi rugi sebab load factor (tingkat isian penumpang)-nya tidak tercapai. Lalu Menteri Perhubungan Pak Ignasius Jonan juga saat ke lapangan, mempertanyakan, mengapa perlu ada layanan berbeda dengan kelas-kelas. Akhirnya, kita buat semuanya kelas sama. Ekonomi. 

Apa strategi lainnya agar kinerja Pelni makin kinclong?

Hal lain, kita juga ingin ada perubahan mindset (pola pikir), orang naik kapal, bukan sekadar untuk transportasi, tapi life style (gaya hidup). Ini peluang bisnis. Makanya, kita buat program, kapal-kapal digunakan untuk meeting on board, study on board, gathering on board dan wisata on board. Sejumlah tempat wisata di Indonesia kan berada di daerah terpencil, aksesnya sulit dan akomodasi terbatas. Padahal, kapal kita melalui daerah tersebut, dan bisa digunakan sebagai hotel terapung. Ternyata segmen ini memang ada pasarnya. Kapitalisasinya tahun lalu hampir Rp 5 miliar. 

Yang pernah menggunakan kapal Pelni, misalnya Kementerian BUMN saat gathering dengan sejumlah Dirut BUMN. Tahun ini, rencananya dengan Kementerian Pariwisata. Juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Maritim. Rombongan dari Kemenko Maritim jumlahnya 1.100. Mereka mau menyaksikan gerhana matahari. Selanjutnya minggu depan, PT Angkasa Pura I mau pake kapal kami ke Karimun Jawa. Kami kan punya jalur reguler ke Karimun Jawa.

 

Bagaimana peran Pelni dalam program tol laut yang jadi andalan Pemerintahan Jokowi. Juga program Kapal angkutan ternak?

 

Pelni sebagai operator, menjalankan rute yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Trayeknya harus jalan, ada atau tidak ada barang yang diangkut. Untuk program tol laut, barangnya kerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Ini bagian dari program Kemendag untuk ketahanan pangan dan mengatur disparitas harga. Impact-nya cukup siginifikan. Saat ini, orang sudah melihat ada jadwal tetap dan kepastian. Sehingga harga barang-barang di daerah, misalnya di Serui dan NTT, bisa turun sekitar 20-30 persen. 

 

Untuk kapal program tol laut itu, barang yang diangkut apa saja ya? 

Barang pokok dan penting seperti sandang pangan. Dulu yang diangkut sangat terbatas. Sekarang lebih terbuka. Ada beras, terigu, gula pasir, cabe, baja, alat playwood, sampai semen, pupuk, hingga sayuran. 

 

Apakah ini cukup menguntungkan?

Memang tidak terlalu menguntungkan, tapi ya tetap harus untung. Bukankah BUMN itu ditugasi negara, dan harus ada untung meskipun tak lebih dari 10 persen. Pelni adalah perusahaan milik negara, merupakan agent of development, sehingga kepentingan rakyat yang utama. 

 

Dulu, ada cerita kapal mengangkut 120 peti kemas, tapi tidak terdaftar semua. Apa sekarang masih begitu?

Wah, sekarang nggak bisa. Kalau barang-barang kardusan yang kecil-kecil mungkin sulit dicek. Itu kan kapal besar sekali yang melalui banyak pelabuhan. Dan, di pelabuhan melibatkan multi instansi. Tapi, kalau yang peti kemas, itu tidak mungkin lolos. Kalau, ketika dicek ketahuan ada yang nakal, ya barangnya dan awaknya diturunkan. Saya pernah juga sampai turunkan ABK (Anak Buah Kapal)-nya, saat ke lapangan menemukan hal seperti itu. Kita ganti, karena nahkoda yang pegang tanggung jawab. 

Angkutan barang di tol laut, shipping instruction-nya dari Kementerian Perdagangan. Kami terima order, mereka membayar dengan tarif yang sudah diatur pemerintah. Ada closing date, ada closing time. Muatan harus ada manifest-nya. Kita kontrol ketat, sidak. Tahun ini targetnya pakai barcode. Dulu banyak barang naik, tapi jadi piutang. Sekarang, ada closing date, yaitu 3 hari sebelum muat barang, dokumen harus sudah jelas. Dan closing time, sehari sebelum naik ke kapal, harus sudah bayar dan barangnya ready. Kalau nggak bayar, ya nggak diangkut. 

 

Soal ticketing, apakah sistemnya sudah terigterasi dengan e-ticketing?

Sudah tahap finalisasi. Targetnya, Februari ini selesai. Untik e-ticketing system ini kami bekerja sama dengan BRI. Saat ini, ya dari 1.000-2.000 penumpang, mungkin saja masih ada yang keselip. Apalagi, program kita sekarang free rider dan free cargo. Makanya, untuk di kapal-kapal yang rawan, kita tempatkan aparat keamanan dari Marinir, selain pengamanan internal.

Ticketing sekarang sudah online, tapi uangnya dari mitra dan agen belum masuk ke satu rekening. Saya ingin mitra atau agen bisa otomatis top up, pembayaran langsung masuk ke rekening dan bisa close hari itu juga. Cash Management System-nya harus jalan bagus. Nanti bergulir. Transaksi angkutan barang juga harus seperti itu. Saya tak mau ada uang seliweran. Saya mau buat sistem yang bagus, supaya bisa nyalip PT KAI (Kereta Api Indonesia). Kita nggak mau kalah dengan KAI he...he...he...

Ke depan, salah satu alternatif bentuk boarding pass-nya mau kita pakai dalam bentuk gelang. Kalau mau ideal, semua pelabuhan ada garbarata. Di beberapa pelabuhan yang bagus, sudah ada garbarata. Misalnya di Belawan, Surabaya dan Makassar sudah bagus. Di Tanjung Priok, kita segera bangun garbarata. Kalau ada garbarata, tak mungkin penumpang yang tak punya tiket bisa masuk. Tapi sejumlah pelabuhan di timur, belum ada garbarata, dan masih terbuka. Di Irian, misalnya, semua penumpang berdiri di depan kapal ha...ha...ha...

 

Mengimbangi perubahan di Pelni, bagaimana strategi menyiapkan SDM-nya? Pasti itu jadi tantangan tersendiri juga...

 

Beberapa posisi manager saya rampingkan, potong, dikurangi agar in line dengan targetnya. Kita kontrol ketat biaya overhead. Tapi, ada posisi yang saya naikkan tingkatannya. Dulu, level Diklat dan Pengembangan SDM sekelas manager, sekarang jadi senior manager. Kita buat roadmap, perbaharui sistemnya. Ini harus dijalankan dengan konsisten. 

Kalau ada yang minta toleransi atau kebijakan khusus, saya bilang,“Ini kita mau balik lagi kayak dulu?” Kalau sebuah kebijakan khusus ditoleransi, nanti sistemnya nggak jalan. Saya sampai keluarkan 8 SK (Surat Keputusan) terkait SDM dan perencanaan monitoring. Setiap promosi harus jelas dasarnya, kriterianya. Sekarang jadi lebih tertib. Nggak ada lagi “ini maunya pimpinan” atau nitip-nitip yang tidak memenuhi syarat dan melanggar kualifikasi. 

Tahun ini, semua targetnya jelas. Makanya, kami kerja keras. Pulang ke rumah tiap hari jam 10-an malam ha...ha...ha... Seluruh SDM memang harus berubah mindset-nya. Ngurus SDM ini nggak boleh pakai hati, dan nggak bisa nggak enakan. Harus patuh pada kriteria dan aturannya. 

 

Bagaimana sinergi Pelni dengan Kementerian atau BUMN lainnya? Semisal membantu di bidang perikanan?

Kami beberapa kali rapat dengan Kementerian Kelautan, dipimpin langsung Ibu Menteri Susi Pudjiastuti. Ada 15 sentra ikan laut yang dibangun, dan 90 persen di antaranya dilewati Kapal Pelni. Jadi kami bisa kerja sama. Bu Susi mengharapkan kita bisa sampai ke Talaud, bahkan Darwin di Australia. Kita ditantang, ya, kita persiapkan. Saya bilang sanggup. Tapi, apakah BUMN Perikanannya, siap mengekspor ikan? Dan apa barang impor yang akan diangkut balik? Kan tidak mungkin kapalnya balik dalam keadaan kosong. Kalau oke, ayo...

 

PNM (Penanaman Modal Negara) yang diajukan Kementerian BUMN belum disetujui DPR. Apakah ini mengganggu rencana pengembangan bisnis Pelni? Kabarnya Pelni kan ingin membeli kapal Cruise...

Mengganggu secara langsung sih tidak. Tapi itu berpengaruh kepada dasar atau fondasi kita untuk melakukan ekspansi. Yang di-hold sekitar Rp 650-an miliar. Kami punya program meremajakan kapal barang, dan mengadakan kapal cruise. Kalau kapal penumpang mau dibikin komersial, nggak akan masuk hitungannya, karena tarif kita rendah. Ada sekitar 3-5 kali investor mau masuk. Saya buka perhitungannya, akhirnya mereka malah mundur karena menganggap bisnis ini ngak menarik. Nggak ada insentif dan tarifnya rendah. Per pax per mil, subsidinya sekitar Rp 490 ribu. Padahal yang normal, tarif minimal Rp 1 juta dan kalau mau untung, tarif penumpang ya, sekitar Rp 1,5 juta. Kalau ada cruise, mungkin Pelni bisa dapat untung. 

Kami nggak perlu cruise yang besar. Harga cruise bekas sekitar Rp 250 miliar. Cukup kapal untuk kapasitas 300-an penumpang. Kalau cruise belum bisa membeli, ya kita membuat kapal lama dikonversi menjadi cruise. Misalnya, kita punya Kelud, Umsini dan Kelimutu. Ini bisa dibuat jadi semacam itu (cruise-red). Kita kerja sama dengan Garuda, ada destinasi ke Labuan Bajo, Karimun Jawa, Pulau Derawan dan Bunda Naira.Tahun ini, kami punya 12 paket wisata. Misalnya, menuju Raja Ampat, lokasi wisata eksklusif, kami punya program 2 kali di tahun ini. 

 

Kebijakan pemerintah di sektor perkapalan, apakah menurut Pelni sudah baik? Harapan Anda?

Sekarang ini sikap pemerintah tidak lagi memunggungi laut. Mulai terasa bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan membutuhkan connectivity dengan kapal. Baik itu sisi transportasi maupun logistik. Ada kepastian barang bisa sampai di daerah. Ada connectivity. Dengan membuka tol laut, juga menguntungkan bagi Pelni karena ada opportunity mengembangkan bisnis. Ke depan, ini akan makin besar. 

 

Tentang kapal ternak, bagaimana progress-nya? Benarkah kapal ternak yang seharusnya membawa sapi dari NTT pernah kosong?

Pelni ini hanya operator. Kita ditugasi mengangkut ternak dan ada schedule-nya. Pelni dibayar untuk menjalankan kapal milik Kementerian Perhubungan. Memang pernah saat kapal tiba di tempat, pihak Kementerian Pertanian-nya, tidak bisa deal dengan peternak. Tapi, masalah itu sekarang sudah clear. ***

Artikel ini sudah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

edisi Senin, 22 Februari 2016

 

 

 

 

 

 

 

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya: "Tukang Bakso, Petani & Kaki Lima, Kami Datangi Agar Jadi Peserta"

Ini adalah salah satu institusi yang penampilan luarnya sederhana, padahal dana yang dikelolannya mencapai 200 triliunan rupiah. BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan uang tersebut dari iuran pekerja yang kini mencapai 19 juta orang. Diinvestasikan kemana uang sebesar itu, dan apa keuntungan bagi pekerja? Berikut ini obrolan eksklusif Tim Rakyat Merdeka, yaitu Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Feriolus Nawali dan fotografer .... dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, pekan lalu. Elvyn didampingi seluruh direksinya, yaitu Amri Yusuf (Direktur Umum dan SDM), Agus Supriyadi (Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi), Junaedi (Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga), Achmad Riadi (Direktur Pelayanan dan Pengaduan), Jeffry Haryadi (Direktur Investasi) dan Herdy Trisanto (Direktur Keuangan). 

 

 

Bagaimana hasil kerja BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2015. Apakah mencapai target? Secara ringkas, di tahun 2015, peserta di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 19.275.000 orang pekerja. Ini lebih tinggi dari target 19,1 juta. Dan kami berhasil mendapatkan iuran sebesar Rp35,9 Triliun, juga lebih tinggi dari target Rp34,3 T. Di 2015 ini, kami menjalankan tugas untuk membayarkan jaminan kepada para pekerja. Total klaim sebesar Rp15,5 Triliun.

 

Di saat ekonomi dunia melambat, kabarnya banyak PKH di Indonesia. Sebenarnya, berapa banyak peserta BPJS yang mengklaim dananya karena di-PHK? Sesuai data kami, dari klaim Rp15,5 Triliun itu, yang di-PHK sebanyak 87.094 orang. Mungkin ini jauh lebih kecil dari yang orang-orang perkirakan. 

 

Berapa dana yang dikelola oleh BPJS saat ini? Dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini sebesar Rp206 Triliun, dengan total aset sebesar Rp213 Triliun. Dari dana tersebut, tahun 2015, menghasilkan yield invetasi Rp17,6 Triliun. Di luar itu, kualitatif, kami mulai masuk ke area properti, yaitu membangun 23 ribu rumah untuk pekerja yang tersebar di 9 daerah, bekerjasama dengan berbagai developer. Ini program akan diteruskan, karena BPJS Ketenagakerjaan memberikan atensi untuk menyiapkan rumah bagi peserta. 

 

Bagaimana target di tahun 2016? Kita targetkan jumlah peserta naik menjadi 22,1 juta orang. Ultimate goalnya, bagaimana institusi ini bisa jadi universal coverage, di 2019. Yaitu 45 juta pekerja formal di Indonesia diharapkan terlindungi semua oleh program kami. Dalam roadmap, jumlah 45 juta ini harus tercapai di 2019. Sedangkan di bidang layanan, target jumlah klaim yang dibayarkan 2016, sebesar Rp22 Triliun. Target perolehan iurannya sebesar Rp42T. Dan target dana kelolaan menjadi Rp246 Triliun. Kita berharap, sesuai roadmap lima tahun ke depan, dana kelolaan ini bisa mencapai Rp500 Triliun.

Target lainnya? Saat ini ada perubahan signifikan yang berbeda dengan sebelumnya. Kami menerapkan teknologi dan sistem informasi baru. Sekarang menggunakan perangkat elektronik, pekerja bisa mendaftar via website atau mobile. Proses pencarian informasi lebih mudah, dan seterusnya. Di bidang pelayanan, saat ini ada 121 kantor cabang full, 150 kantor cabang perintis dan 1.115 outlet. Target kami outlet bisa mencapai 10 ribu, setelah kerjasama dengan perbankan. Sehingga nantinya sampai di pelosok-pelosok orang bisa mudah mengakses kami. Di bidang keuangan, kami menerapkan cashless transaction. Seluruh klaim, tidak tunai, tapi langsung diterima di rekening masing-masing. Pembayaran langsung ke account yang sudah disiapkan.

Tantangan terberatnya? Paling berat adalah bagaimana menjadikan seluruh pekerja sektor informal ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjangkau mereka, tentu dibutuhkan effort yang lebih banyak. Mulai dari sosialiasi, dan seterusnya. Kalau menjangkau pekerja sektor formal, kami datang ke kantor mereka, lalu di-capture 50-100 orang. Sedangkan pekerja sektor informal, harus didatangi satu demi satu. Seperti pedagang bakso, kakilima, petani dan sebagainya. Kami punya rencana untuk meningkatkan coverage terhadap pekerja di sektor yang kami sebut sebagai pekerja bukan penerima upah. 

 

Capaian lain? Tanpa bermaksud membanggakan diri, BPJS Ketenagakerjaan tahun lalu mendapat Recognition Award dari berbagai lembaga jaminan sosial dunia. Dan meraih penghargaan transformation excellence dari Asosiasi Jaminan Sosial Asean atau ASSA (Asean Social Security Association). Hasil survei customer satisfaction index pada 2015 sebesar 90,2 meningkat dari periode sebelumnya 85. Ini menunjukkan bahwa setidaknya kami sudah on the right track untuk mencapai visi BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari institusi kelas dunia. Meskipun begitu, masih banyak yang harus dikerjakan. Kami belum sempurna, masih butuh support, saran dan kritikan.

 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan meningkat setiap tahun. Apa yang menjadi dorongan mereka bersedia menjadi peserta BPJS. Dukungan regulasi cukup memadai atau ada faktor lain? Kami mengubah pendekatannya. Dari legal driven menjadi need driven. Dulu seolah-olah ikut karena keharusan. Karena syarat undang-undang, sehingga jika tidak ikut, bisa jadi masalah. Tapi, dua tahun terakhir ini, menjadi peserta adalah sebuah kebutuhan. Bagaimana caranya? Kami membuat konsep total benefit. Dengan menjadi peserta, bukan hanya mendapatkan hasil pengembangan yang baik, tapi juga mendapat akses lain, misalnya perumahan. Jadi, ada dua sisi. Pertama, sosialisasi jaminan sosial sebagai kebutuhan. Dan kedua, memberi additional benefit. 

Mengenai RUU Tabungan Perumahan Rakyat yang saat ini sedang diajukan pemerintah ke DPR, Apindo (Asosiasiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) menolaknya, karena menganggap iuran untuk perumahan pekerja membebani perusahaan. Bagaimana sikap BPJS Ketenagakerjaan?

 

Kami tidak merespon tentang RUU Taperanya. Itu domain pemerintah dan DPR. Namun jika RUU itu jadi UU Tapera, maka kami usulkan, sebaiknya ada harmonisasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena aktivitas yang relatif sama, sudah dilakukan melalui program housing benefit untuk pekerja. Akan baik kalau tidak overlap dengan aktivitas kami. Program yang kami lakukan ini pun mengacu kepada Peraturan Pemerintah.

 

Tentang pungutan iuran, ada kesan ketidakadilan. Sebab, kalau sudah jadi peserta, lalu telat bayar kena sanksi pidana. Tapi pekerja yang tidak masuk BPJS hanya sanksi administrasi. 
Kami memang sedang mereview hal ini. Sebagai penyelnggara, kami akan sampaikan masukan untuk menyempurnakan peraturan tersebut, agar tidak menimbulkan perkiraan ketidakadilan. Memang ada intepretasi seperti itu, kenapa yang tidak masuk BPJS tidak didenda, tapi yang tidak membayar penuh malah pidana. Kami sedang melakukan kajian untuk disampaikan kepada regularor yang meninjau atau melakukan penyempurnaan atas aturan tersebut.

 

Apakah ada insentif bagi perusahaan yang patuh, dan apa sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh? Kami melakukan awarding kepada sejumlah perusahaan peserta di berbagai bidang, setahun sekali. Misalnya, award untuk perusahaan yang memenuhi kaidah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kami menerapkan ini sebagai stimulus dan motivasi. Sedangkan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh, itu adalah treatment terakhir setelah melalui sosialisasi, surat peringatan, pemeriksaan dan seterusnya.

Dirut Pun Tak Bisa Intervensi Atau Perintahkan Investasi...

Situasi perekonomian dianggap melambat, belum lagi ada tantangan MEA di depan mata. Bagaimana BPJS menyiapkan diri menghadapi hal tersebut?
Pertama, secara langsung, dampak keberadaan MEA kepada BPJS Ketenagakerjaan, relatif tidak terlalu signifikan. Tapi secara tidak langsung, mungkin berpengaruh kepada tingkat persaingan perusahaan. Perusahaan yang jadi peserta diharapkan mampu bersaing dengan negara lain, agar tidak berdampak, misalnya, ada PHK dan seterusnya. Kedua, kalau MEA diterapkan dan ada pekerja-pekerja asing masuk Indonesia, maka mereka eligible, atau boleh masuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sepanjang menetap lebih dari enam bulan. Ketiga, dalam konteks menjalankan jaminan sosial, kami sudah bergabung dengan ASSA, dan dalam proses bekerjasama dengan BPJS Malaysia dan Singapura. Tujuannya, agar bagaimana mereka memberikan perlindungan kepada TKI-TKI kita. Dan juga sebaliknya, kita memberikan perlindungan tenaga kerja mereka di negara kita. Selama ini, TKI kita di luar negeri, belum mendapatkan jaminan sosial. Dampak MEA lainnya, mungkin akan muncul persaingan kerja yang ketat di sektor tertentu. Tapi ini berarti akan membuat kualitas TKI jadi meningkat. Sebab, adanya sertifikasi bagi mereka, atau skillnya dinaikan dan seterusnya. MEA harusnya dilihat secara positif, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia. 

Saat ini ada 296 ribu perusahaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak 70 persen katagorinya adalah UKM, sisanya perusahaan besar. Menurut Anda, apakah perusahaan Indonesia didominasi UKM, atau perusahaan besar tidak berminat masuk ke BPJS Ketenagakerjaan?

Ini memang mencerminkan arsitektur tenaga kerja yang berbanding lurus dengan arsitektur dunia usaha Indonesia. Dari 112 juta pekerja Indonesia sekarang, yang formal sekitar 45 juta. Dan dari jumlah itu, mereka terdistribusi kepada beberapa kelompok usaha. Nah, data menunjukkan, 70 persen perusahaan berasal dari UKM, karena arsitektur ekonomi dunia usaha kita memang didominasi UKM. Apakah usaha besar tidak masuk? Faktanya, sebagian besar usaha yang besar sudah bergabung. Karena sudah masuk, maka kami masuk ke segmen di bawahnya, yaitu UKM. Untuk menumbuhkan jumlah kepesertaan di level ini, memang membutuhkan effort dan tantangannya pun besar. Sebab UKM jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit ketimbang perusahaan besar. 

Mengenai pengelolaan dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Bisakah diceritakan bagaimana instrumen investasinya.
Pengelolaan dana, mengacu kepada regulasi pemerintah dalam UU No 55 Tahun 2015. Secara rigid di situ tercantum, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. 

Direktur Investasi Jeffry Haryadi menambahkan penjelasan mengenai hal ini. 
Dana kelolaan yang dititipkan kepada kami dikelola sesuai dua peraturan pemerintah. Nomor 99 Tahun 2013 dan perubahannya PP Nomor 5 Tahun 2015. Dana yang dikelola harus menghasilkan manfaat yang maksimal. Untuk JHT (Jaminan Hari Tua), minimal, harus sama dengan suku bunga pemerintah, tenor 1 tahun. Jangan sampai iuran yang disetor ini berkurang. Jadi, kami berbeda dengan fund manager. Saat ini, dari dana kelolaan, per 31 Desember 2015, sebanyak 23 persen deposito, Surat Utang 47 persen, saham 21 persen, sisanya reksadana 8 persen dan properti penyertaan 1 persen.  Setiap 3 bulan, instrumen ini di-review. Apakah strategi 3 bulan lalu, masih bisa untuk diterapkan 3 bulan ke depan, 6 bulan atau 9 bulan ke depan? Relevan diteruskan, kalau tidak, dicari cara lain. Selama 2015, yield kami sekitar Rp17 Triliun. Tahun 2016, targetnya yield Rp21 Triliun. Kalaupun ekonomi melambat, ya bukan alasan, tetap harus dicari strateginya, agar investasi tetap tumbuh. 

Apakah BPJS Ketenagakerjaan menggandeng mitra untuk mengelola dana ini?
Secara umum kita mengelola dana sendiri tetapi ada yang kerjasama dengan pihak lain, khususnya untuk instrumen reksadana. Dalam hal ini, dana di pihak ketiga tidak boleh lebih dari 10 persen. Kami punya tiga divisi untuk mengelola itu, dengan jumlah pegawai sekitar 60 orang. Kami serius menjadi inhouse investment manager. Ada divisi yang bergerak di bidang riset, divisi yang bergerak untuk mentransaksikannya di pasar uang dan pasar modal. Juga ada divisi investasi langsung untuk di bidang proprety. Kenapa demikian? Karena usaha ini karakteristiknya beda dengan yang lain. Kita nggak boleh rugi dan harus bisa memberi imbal hasil setidaknya setara dengan deposito pemerintah.

Kenapa memilih investasi property?
Kami tidak bisa lagi hanya bertumpu di pasar uang pasar modal. Masuk ke pasar modal pun ada kriteria. Institusi ini sangat high regulated dan sangat  aware dengan manajemen risiko. Kami hanya boleh beli saham yang kelasnya LQ45, beli obligasi yang kelasnya single A+ dan menyerahkan dana kelolaan kepada pihak yang manajemen asetnya lebih dari Rp1 Triliun. Jadi, ini very very prudent. Saya pun tidak bisa intervensi. Mungkin karena seperti inilah, maka aset bisa tumbuh baik.

 

Ini berarti riset invetasi harus kuat ya?

Ya, kami mengharuskan mereka yang melakukan riset itu punya kompetensi. Disekolahkan. Di sini ada divisi risk manajement. Semua proses investasi harus melalui manajemen resiko. Jadi, Dirut pun tidak bisa perintahkan apapun untuk berinvestasi. 

 

Apakah kalau investasi ini loss, ada sanksi dari pemerintah?
Ya, dirutnya diganti, hahahaha...

Artikel ini telah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 15 Februari 2016

Eksklusif Dengan Menkeu Prof Bambang Brodjonegoro: “Alhamdulillah, Kondisi Keuangan Kita Sangat Memadai...”

 

Menteri yang satu ini, tugasnya amat berat. Di pundaknya, ada tanggung jawab besar, menjaga keuangan negara tetap baik, di tengah situasi ekonomi yang sulit. Prof Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan di Kabinet Kerja, 

mencurahkan seluruh pikiran dan energinya untuk memikirkan ini. Kepada Tim Rakyat Merdeka, yaitu Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Dwi, Menteri yang cool ini bercerita tentang program dan strateginya menjadi bendahara negara. 

Presiden ingin proyek-proyek infrastruktur dikerjakan dengan cepat. Bagaimana kesiapan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung ini? Supaya implementasi program lebih cepat, utamanya belanja infrastruktur, kuncinya adalah ketersediaan uang. Yang kita kerjakan sekarang, memastikan bahwa anggaran sudah tersedia pada Januari. Jadi, pembiayaan untuk 2016 dicari sejak 2015. Alhamdulillah, kita mendapat freefunding dengan mengeluarkan SUN (Surat Utang Negara) dalam US Dollar. Jumlahnya cukup besar. Lalu ada private placement dari investor di luar negeri. Jadi, secara umum, kondisi cash Januari sangat memadai untuk memulai proyek. 

 

Ini berarti mengubah mekanisme kerja dari biasanya ya...

Dulu, biasanya pekerjaan dimulai Mei-Juni. Apalagi, pada 2015 ada perubahan nomenklatur kementerian, perubahan APBN, dan sebagainya, yang baru selesai sekitar Februari. Sekarang, tidak. Sehingga, Januari, anggaran untuk keperluan Kementerian/ Lembaga sudah siap. Demikian juga ke daerah. Januari kami sudah transfer DAU dan dana bagi hasil yang biasanya baru dikirim akhir triwulan 1. Ini dipercepat, untuk memastikan daerah memiliki ritme yang sama dengan pemerintah pusat. Kini, kita tinggal memastikan manajemen cash agar bisa mengimbangi percepatan dari proyek pembangunan.

 

Di awal tahun ini, sejumlah Kementerian sudah menyelesaikan tender dan masuk tahap penandatangan kontrak proyek. Apakah kinerja di semua Kementerian ini sama? Memang Presiden menghendaki percepatan pembangunan. Lelang (untuk proyek 2016), sebenarnya bisa dimulai Oktober 2015, begitu APBN diketok. Lalu, setelah DIPA diserahkan Desember, bisa segera teken kontrak dengan pihak ketiga. Januari groundbreaking, dan mungkin juga sudah mulai pembayaran termin satu. 

Apakah semua Kementerian ditargetkan belanja modal atau infrastrukturnya harus di awal tahun? Begini, belanja itu macam-macam tipenya. Ada belanja modal, atau belanja infrasturktur, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Proyek perlu dipercepat untuk memastikan selesai dalam tahun anggaran, sesuai kebutuhan. Jangan sampai proyek telat dimulai, lalu tidak selesai. Atau jangan sampai, ada percepatan tapi dipaksakan sehingga kualitas proyek tidak optimal. Kita ingin proyek kualitas baik, dan penyerapan anggarannya pun baik. Tapi, contoh lain, Kementerian Pertahanan, misalnya, membeli kapal perang. Itu juga belanja modal tapi yang jenis ini tidak harus mulai awal tahun. Proses pengadaannya disesuaikan dengan schedule pabrik, atau kesiapan terminal, dan sebagainya. 

 

Mengapa ada Kementerian yang penyerapan anggarannya tidak maksimal? Yang paling sering karena Kementerian atau Lembaga terlambat memulai proyek. Selain itu, perencanaan kurang bagus, sehingga saat lelang, belum siap. Kadang ada juga unsur ketakutan. Mereka kuatir dengan proses pengadaan dan takut diperhatikan penegak hukum. Selain itu, alasan teknis. Semisal, izin untuk pemakaian lahan yang kadang tidak sesuai waktunya dengan tahun anggaran.

 

Berapa total penyerapan anggaran tahun lalu? Yang terbesar Kementerian apa?  Tahun lalu, penyerapan anggaran total mencapai 91-an persen. Padahal, practically mulainya sekitar Mei. Jadi, cukup bagus. Terbesar Kementerian Pekerjaan Umum, yang penyerapan sekitar 92-an persen. Juga, Kementerian Perhubungan yang 70-an persen. Itu kemajuan bagus, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dulu, Kementerian Perhubungan, anggaran rendah, penyerapannya pun rendah. Saya liat, sekarang ini banyak Kementerian mengalami kemajuan penyerapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Kalau ada Kementerian yang penyerapan anggarannya rendah, apakah ada sanksi pemotongan anggaran di tahun berikutnya? Itu otomatis. Kalau ada Kementerian yang kinerja penyerapannya kurang bagus,  maka ketika dia minta tambahan anggaran di tahun berikutnya, tidak dijadikan prioritas. Yang diprioritaskan adalah Kementerian yang punya kemampuan penyerapan lebih baik. Anggaran Kementerian kan tidak harus nambah setiap tahun. Sesuai kebutuhan saja. Kurang atau menurun pun tidak masalah. Penurunan ini bukan berarti diberi sanksi. Tapi dianggap belanja sebesar sekian di Kementerian itu sudah cukup.

Mengenai dana desa. Bagaimana memastikan dana sampai ke daerah dan monitoring penggunaannya? Tahun lalu, fokusnya memasikan bagaimana dananya sampai dan bisa dimanfaatkan oleh desa. Itu tidak gampang. Karena 2015 itu tahun pertama, masih banyak yang belum siap, baik aturan maupun implementasinya. Sehingga dana itu banyak yang tertahan di kabupaten. Tapi menjelang akhir tahun, sebagian besar dana sudah turun ke desa. 

 

Mengenai pemakaiannya, memang butuh proses pembelajaran. Sesuai SK tiga menteri, dana desa diutamakan untuk membangun infrastruktur dengan pendekatan swakelola dan padat karya. Tapi masih banyak yang belum terbiasa. Ada desa yang mengontrakan pekerjaan ke pihak ketiga. Padahal, nilai proyeknya kecil, bagusnya dikerjakan melibatkan masyarakat agar manfaatnya lebih besar.

 

Apakah pengelolaan dana desa selama ini cukup akuntabel? Ya, memang masih proses belajar. Sekarang ini, kita buat mekanisme baru. Mereka harus memberikan laporan dulu mengenai penggunaan anggaran sebelumnya, sebagai dasar untuk pencairan tahap berikutnya.

 

Mengenai APBN. Menurut Anda kelebihan APBN di pemerintahan ini dibanding sebelumnya apa ya?Belanja modal di APBN ini loncat jauh dibanding sebelumnya. Tahun lalu, Rp250 Triliun untuk subsidi BBM, sekarang di bawah Rp100 Triliun. Belanja modal, tahun lalu untuk infrastruktur total Rp290 triliun, sekarang naik jadi sekitar Rp320 triliun. Kualitas belanja 2016 akan jauh beda. Lebih produktif, dan belanja sosial lebih terarah. Pemerintah juga komit memberikan 5 persen untuk kesehatan. Untuk pertama kalinya. Selama ini, belanja tersebut ada di UU tapi belum pernah dilaksanakan karena keuangan negara tak memenuhi. Sekarang bisa dikeluarkan dan itu dampaknya langsung ke Kesehatan, BKKBN, DAK Kesehatan, BPJS dan seterusnya. Selain itu, kita juga memperluas program keluarga harapan. Ada conditional cash transfer, pemberian tunai bersyarat. Dari tadinya hanya 2,5 juta keluarga, kini menjadi 4-6 juta keluarga. Ini semua bagian dari upaya untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

 

Tentang cukai rokok bagaimana? Sepertinya sejumlah pengusaha melancarkan protes atas kenaikan cukai rokok. Begini deh. Anda kalau ditanya, lebih senang dipajak atau ngga, pasti jawabanya nggak kan. Nah, pengusaha juga begitu. Mereka mungkin inginnya cukai ngga naik. Tapi yang meminta cukai dinaikan juga banyak. Misalnya, para penggiat kesehatan. Mereka itu jumlahnya banyak dan kuat lho. Bedanya mereka ngga punya duit. Sehingga, kita harus melakukan penihakan. Yang kena cukai paling tinggi, rokok putih dan mesin, sebab itu bukan rokok Indonesia. Lalu, rokok kretek yang menggunakan mesin. Dan, yang terakhir, paling kecil naiknya, ya rokok kretek tangan. Cukai dinaikkan maksudnya untuk mengendalikan konsumsi. 

Tentang politik, kadang publik menilai ada kegaduhan diantara anggota kabinet. Bagaimana anda menilainya? Kita sih fokusnya menjaga APBN. Selama ini antar kementerian sinergi dan komunikasi bagus.

Tentang isu-isu reshuffle kabinet, apakah mengganggu kinerja di internal kementerian? Tidak. Fokus saya di APBN. Selama APBN ngga terganggu, saya nggak ambil pusing soal reshuffle. Kesibukan di Kementerian Keuangan itu ada dua. Pertama APBN, dan kedua keuangan internasional. Kita menjaga dua sektor itu. ***

 

Tentang Sanksi Penyanderaan 

Begitu Diancam, Pengemplang Pajak Langsung Bayar

Mengenai pajak. Targetnya naik terus, tapi tidak mudah mencapainya. Bagaimana memastikan bahwa target pajak tahun ini cukup realistis?

Tahun 2015 kondisi ekonomi berat karena perlambatan, harga-harga komoditas turun, dan seterusnya. Tapi, penerimaan pajak kita prestasinya bagus. Malah mencatat landmark baru, karena lewat 1000 triliun. Penerimaan 

pajak non migas juga bagus, malah tumbuh 11 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan alamiah. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi 4,8 dan inflasi 3,3. Jadi pertumbuhan alamiahnya sekitar 8,1. Tapi, pajak nonmigas tumbuh 11 persen. Ini berarti ada ekstra effort 3 persen. 

Nah, di 2016, perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dan inflasi sekitar 4,7 persen. Berarti pertumbuhan alamiahnya sekitar 10 persen. Jika ditambah extra effort 3 persen, berarti persisnya target pajak 2016 adalah perolehan 2015 ditambah 13 persen. 

Tapi, ada tambahan satu hal. Kini kami sedang mengajukan RUU tax amnesti ke DPR. Ini adalah uang tebus yang bisa dianggap sebagai penerimaan pajak. Sekarang masih dihitung, berapa perkiraan uang tebus yang bisa masuk. Sehingga nantinya hasil penerimaan negara, akan on top dari angka tadi.

 

Mengapa pemerintah sepertinya kurang memaksimalkan pengejaran pengemplang pajak dan wajib pajak besar. Ada kesan lebih intens meningkatkan pengejaran wajib pajak kecil seperti UMKM dan pajak lainnya?Justru penerimaan terbesar itu, ya dari wajib pajak besar dan pengejaran pengemplang pajak. Pajak adalah masalah keadilan. Selain upaya intensifikasi juga ada ekstensifikasi. Saya bicara pajak UMKM bukan sekedar mengejar pajaknya. Tapi, yang mau dicapai adalah self assessment. Kita ingin mendorong agar semua orang sadar harus bayar pajak, sesuai kemampuan. Kita tidak ingin ada orang tidak bayar pajak, bukan karena PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tapi dia sengaja menghindari bayar pajak.

Anda, pekerja tetap dan punya gaji, membayar pajak. Lalu, misalnya, ada tetangga, pengusaha mengaku UMKM, punya penghasilan persis seperti anda. Berhak nggak dia nggak dipajaki? Ya, nggak dong. Kecuali tetangganya lebih miskin, dan masuk kategori PTKP. Pajak UMKM itu hanya 1 persen dari omset 4,8 miliar. Menyadarkan UMKM bayar pajak bukan untuk mengkerdilkan usaha mereka sebelum maju. Tapi, ini bagian dari mendidik jadi pengusaha. Suatu saat, mau ekspansi, dia harus punya NPWP. Kalau tak punya, mana ada bank yang mau kasih pinjaman. Membuat NPWP gampang, yang susah menanamkan kesadaran, harus bayar pajak. 

 

Tentang sanksi sandera atau gajeling untuk para pengemplang pajak, bagaimana implementasinya? UU Pajak membolehkan sandera. Nah, ada periode dimana hal itu tidak pernah dilakukan. Di tahun 2015, itu kita giatkan. Ada banyak pengemplang yang kena sandera. Memang kurang terekspose. Tapi, bagi saya, tidak terekspose tak apa, yang penting uangnya masuk. Itu jumlahnya besar. Bahkan, ada yang baru mau diancam sandera, sudah bayar.

Ada kesan selama ini pemerintah kurang tegas pada pengemplang pajak...

Kita tegas. Kita lakukan sandera. Nanti kita perkuat lagi, karena penunggak pajak masih ada. Masih banyak yang harus dikejar. Apalagi dengan program tax amnesti nanti, diharapkan penerimaan negara makin banyak. Orang yang selama ini bayar pajak tidak penuh, atau tidak bayar pajak dengan benar, atau tidak punya NPWP, kita ajak start.  Bereskan apa yang belum beres di masa lalu, kita beri awal yang baru. Cara ini diharapkan bisa mengurangi pembayar pajak nakal. Yang nakal jika minta pengampunan, bayar uang tebus. Setelah itu, dia tidak bisa nakal lagi. Mereka yang minta pengampunan, datanya akan terbuka semua. Selama ini, kami kesulitan mendapatkan data wajib pajak karena  akses ke bank nggak bisa. Padahal, bagaimana kita tahu kekayaannya, kalau kita tidak tahu akun bank-nya. 

Data-data yang dirilis Forbes tentang kekayaan seseorang, misalnya, apakah bisa dipakai untuk mengejar pajak? Itu data estimasi. Kebanyakan, itu berdasarkan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan. Bagus untuk bahan referensi profiling. Tapi, menagih pajak kan nggak bisa dengan cara mengira-ngira. Harus jelas. Menagih sekian, dasarnya apa, datanya konkrit, bukan estimasi. Mungkin banyak yang bilang sekarang ini banyak pengemplang pajak. Tapi problem kita adalah, nggak mudah mendapat data. Apalagi kalau mereka menyimpan uangnya di luar negeri. Nah, dengan pengampunan pajak, salah satu targetnya, kita bisa membereskan data base. Bukan kita yang mencari, tapi wajib pajaknya yang surrender. Dia declare apa yang dia punya. 

Berapa jumlah pembayar pajak Indonesia saat ini ya? Jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta. Dan hanya 27 juta yang punya NPWP (itu sekitar 11 persen). Dari jumlah itu, yang memasukan SPT tahunan cuma 10 juta. Dan dari jumlah itu, hanya 900 ribu orang Wajib Pajak membayar secara benar. Orang Indonesia itu, kebanyakan, income-nya lebih dari satu sumber. Nah, biasanya pajak mereka, kurang bayar. ***

 

 

 

Pekerjaan Amat Padat 

Saat Weekend, 

Main Badminton

          Saat ditunjuk jadi Menteri Keuangan, usia Bambang Brodjonegoro belum 50 tahun. Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini adalah putra bungsu Prof Soemantri Brodjonegoro, tokoh hebat, rektor UI paling berpengaruh (1964-1973) dan pernah menjadi Menteri ESDM (1967-1973) dan Mendikbud (1973). Sejak usia muda, Bambang Brodjonegoro berkiprah di dalam dan luar negeri. Dia tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi UI paling muda, karena diangkat saat usianya belum 40 tahun.

          Siapa tokoh yang dikagumi? Bambang Brodjonegoro menyebut salah satunya, Nelson Mandela. “Dia tokoh pemersatu yang paling murni. Sebagai orang hitam dan pernah disakiti orang kulit putih. Tapi, ketika akhirnya kekuasaan kembali ke orang-orang kulit hitam di negaranya, dia memastikan orang kulit putih tidak diganggu. Mandela tidak menggunakan politik balas dendam, tapi rekonsiliasi. Dan prinsip itu dipegang teguh sampai meninggal. Saat ini pun, hubungan kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan cair karena peran Mandela,” papar Bambang. 

          Apakah ada peran ayah dalam membentuk karakter dan cita-cita? “Ayah meninggal saat usia saya tujuh tahun. Tapi saya sering mendengar cerita tentang kiprah ayah saya. Dan itu membantu saya membentuk karir seperti sekarang,” jawabnya.

Di tengah kesibukan yang padat, hobi Bambang adalah main badminton. “Tiga minggu terakhir ini saya banyak tugas ke luar negeri. Jadi, hanya bisa main Sabtu Minggu. Saya punya kelompok khusus badminton,” katanya.

Masih ada waktu untuk keluarga? “Ya, kesibukan kerja memang luar biasa. Tugas kita berat. Tapi, saat weekend saya pakai benar-benar untuk keluarga. Jika libur, saya memilih tidak banyak aktivitas kecuali jika ditugaskan ke luar negeri,” papar Bambang. ***

Artikel ini telah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 9 Februari 2016