Ikut Menhub Lihat Kesiapan Mudik: Jonan Manjat Menara, Ubek-ubek Stasiun, Terminal & Pelabuhan...

Melihat Ignasius Jonan di lapangan itu ternyata seru-seru lucu. Menteri Perhubungan ini bisa galak, tegas sekaligus humoris dan ceplas ceplos di depan anak buahnya. Kalau ada yang ngga beres, dia tidak ragu meninggikan suara. Tapi kalau ada yang bagus, Jonan juga tak pelit memberi pujian. 

Akhir pekan kemarin, Jonan mengunjungi terminal bis, stasiun kereta api, bandara dan pelabuhan di wilayah Jakarta, Surabaya dan Bali. Pergerakannya amat lincah dan jalannya cepat. Energinya seperti tak habis-habis. Naik turun tangga, masuk ke dalam kapal laut, kereta api, bis Akap sampai naik mobil pemadam kebakaran di bandara. Jonan bicara dengan semua orang yang ditemui. Mulai dari ibu-ibu penumpang bis dan kereta, sopir, nahkoda, dokter, dan semua yang terkait dengan urusan keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang.

Pernyataannya kadang tajam. Misalnya, di Kampung Rambutan. Jonan naik bis dan duduk di kursi sopir. Dia membunyikan mesin, menyalakan lampu sampai suara klakson. Juga mengecek rem dan seatbelt pengemudi. Ternyata item terakhir tak berfungsi. “Ini sabuknya ada tapi ngga bisa dikait di penguncinya. Kalau tidak diperbaiki, ngga boleh jalan,” katanya, pedas. Sopir bis jurusan Sumedang-Jakarta manggut-manggut mendengarkan. Soal kebijakan tarif, Jonan ngomong gini: “Ini ada batas atas, batas bawah. Kalau tarifnya melewati batas atas, cabut saja trayek. Saya ngga main komisi-komisian. Tegas ini.”

Kadishub DKI Andri Yansyah ikut datang di Kampung Rambutan. Jonan berpesan padanya, agar terminal dibenahi. “Masak kalah sama stasiun. Ini diberesin. Jangan yang ada ini nggak bisa diberesin, terus malah bikin baru,” kata Jonan. Kampung Rambutan adalah terminal type A yang pengelolaannya di bawah Pemprov DKI. 

Ada juga yang lucu tapi makjleb. Misalnya, saat di Bandara Juanda, Surabaya. Sejumlah pimpinan memaparkan kesiapan sarana dan fasilitas bandara sampai kondisi tower ATC yang tingginya 48 meter. Semua area apron, taxi way dan runway terlihat dengan sangat jelas. Kelihatannya, inilah tower ATC tertinggi di Indonesia. Jonan spontan komentar, “Nah, mungkin ini tower yang paling waras di Indonesia,” katanya, sambil tertawa. Dia bercanda. Tapi Jonan memuji, Bandara Juanda termasuk amat baik desainnya. Runwaynya hanya satu, tapi area apron dan taxiway-nya ada dua. Dan menyambung kiri kanan, sehingga alur pergerakan pesawat bisa diatur dengan baik. 

Sehari sebelumnya, wartawan sempat diajak naik ke tower ATC di Soekarno-Hatta, Jakarta. Memang terasa benar, pemadangannya berbeda. Dari tower ini, area apron dan taxiway Terminal 3 Ultimate, tak terlihat karena ketutup bangunan bandara. Padahal berdasarkan CASR atau Civil Aviation Safety Regulations, semua pengaturan navigasi bandara sipil harus terlihat dengan mata, atau menggunakan radar.

Sebelum ke Bali dan lanjut Surabaya, Jonan memang sempat berkeliling di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Pelayanan dan kebersihan dipuji. Tapi tentang extra flight, atau slot tambahan yang diminta airline menjelang lebaran, Jonan memberikan pesan tegas.

“Extraflight jangan dikasih kalau mintanya mepet-mepet. Kebiasaan mikir jangan komersial saja, tapi juga keselamatan penumpang,” katanya. Misal, ujar Jonan, penerbangan jam 7-8 pagi, kalau runway cuma dua, mana mungkin ada lebih dari 50 penerbangan? “Itu tidak masuk akal. Jangan jadi tukang bohong sama penumpang. Tidak boleh bohong soal slot,” kata Jonan, keras. Saat ini, di Soekarno-Hatta, sudah mencapai 72 pergerakan pesawat tiap jam. Atau ada 1-2 flight yang take off landing, setiap menitnya. 

Menjelang terbang ke Ngurah Rai, Denpasar, Jonan tak sengaja bertemu dengan Irjen Tito Karnavian, Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang baru saja terpilih menjadi Kapolri. Keduanya salaman dan ngobrol akrab di salah satu sudut ruang tunggu bandara. Isi obrolan mereka, sempat disampaikan Jonan saat tiba di Bali.

            “Tadi ngobrol dengan Kepala BNPT tentang ancaman terorisme. Bali ini berpotensi jadi target. Ini isu yang agak sensitif. Sehingga, mohon menjadi perhatian,” kata Jonan di depan semua stakeholder bandara Ngurah Rai, saat berbuka puasa. Pihak Bandara memaparkan kesiapan menghadapi lebaran dan antisipasi ancaman terorisme. Ada patroli rutin penjinak bom dan mobil xray yang ditempatkan di pintu. Sehingga, semua kendaraan yang lewat di situ, akan terdeteksi apakah ada bomnya. 

Ngurah Rai adalah salah satu airport terbaik di Indonesia. Jonan memuji kenyaman, keamanan, maupun fasilitas pendukungnya. Bahkan, untuk anak-anak pun disediakan kidzone, arena bermain. “Dulu ada mandi bolanya. Tapi, kami tiadakan, karena kesulitan membereskan bola yang berhamburan,” kata GM Bandara Ngurah Rai, Trikora Harjo sambil tertawa. Hal lain, Jonan meminta agar runway diperiksa. “Jangan sampai ada yang mengelupas. Retak rambut jangan sampai jadi retak buaya, harus diperbaiki,” katanya.

Ditanya wartawan, Jonan menanggapi wacana penambahan runway melalui reklamasi perairan. Dengan tegas dia menolaknya. Menurutnya, reklamasi membutuhkan biaya perawatan luar biasa, serta perlu waktu setidaknya 20 tahun menunggu daratan siap digunakan. “Tidak usah penambahan runway, taxiway kiri kanan dipakai. Apron kiri kanan dipakai. Selesai,” ucapnya. 

Pernyataan ini diulang lagi saat di Surabaya. Menurut Jonan, dengan pengaturan yang baik, maka Bandara Juanda belum perlu membangun double runway, apalagi kalau rencana itu dilakukan dengan mengurug laut.

Jonan tahu detail. Sehingga, anak buah yang bertanya kepadanya, akan malu kalau ilmunya cuma sepotong-sepotong. Soal bandara dan runway, misalnya, dia paham sampai urusan teknis seperti PCN dan ACN, sistem untuk mengukur kekuatan permukaan landasan pesawat. PCN yaitu Pavement Classification Number dan ACN adalah Aircraft Classification Number.

Yang seru di Pelabuhan Penumpang Tanjung Perak, Surabaya. Jonan naik ke Kapal Sinabung, yang sedang sandar. Mengecek ketersediaan baju pelampung sampai sekoci dan kapal karet. Jonan minta mesin dijalankan agar sekoci bisa diturunkan. “Ini kalau mesinnya nggak nyala, sekoci tetap bisa diturunkan, tapi ngga bisa jalan ya buat apa,” kata Jonan. “Pakai dayung bisa Pak,” jawab personil dari KM Sinabung. Jonan langsung memotong, “Dayung? Orang biasa nggak akan kuat mendayung dengan ombak misalnya sampai dua meter. Itu cuma hercules yang bisa mendayung,” kata Jonan. Kelakar yang serius. Itulah kenapa, mesin sekoci harus berfungsi.

Jonan sempat bicara dengan sejumlah pimpinan dari Direktorat Hubungan Laut, pimpinan pelabuhan Tanjung Perak dan Syahbandar-nya. Sambil berdiri, Jonan mengingatkan jangan sampai ada tiket dipalsukan. “Tiket palsu itu pasti ada kerjasama dengan orang dalam. Orang dalamnya siapa, ya saya nggak tahu. Wis pokoke disikat,” tegas Jonan. Menteri juga sempat menyinggung tentang surat-surat izin usaha perkapalan. Kalau ada pelanggaran, jangan ragu untuk mencabutnya. “Pokoknya sikap saya ini kalau merah ya merah, biru ya biru. Nggak ada abu-abu,” ujarnya, keras. 

Sebelum mengakhiri kunjungan di Surabaya, Jonan mengecek Stasiun Gubeng.Jonan memuji Stasiun yang bersih. Toilet dan ruang kerja pegawai terlihat kinclong. Dia sempat naik melihat kondisi Kereta Api Sri Tanjung tujuan Purwoadi-Banyuwangi, dan menyapa salah seorang penumpang. “Umurnya berapa Bu? Oh Ibu menggunakan tiket lansia ya. Kelihatannya kok kayak umur 40 tahun,” guraunya. Di Stasiun Gubeng, Jonan menyapa banyak sekali pegawai PT KAI. Rupanya, empat tahun menjadi Dirut PT KAI, Jonan masih dianggap sebagai orang kereta api. Sampai-sampai ada penumpang yang minta foto menyebut Jonan sebagai Pak Menteri Kereta Api. Lucu. 

Secara umum, Menteri Jonan terlihat puas dengan kesiapan transportasi mudik lebaran. Arus puncak diperkirakan, terjadi H-3 dan arus balik diperkirakan sampai H+10 lebaran. “Nanti saya balik lagi. Kan ini belum arus puncaknya,” kata Jonan, di tiap tempat yang dia kunjungi. Seluruh pegawai Kemenhub dan petugas operasional di lapangan dilarang cuti. “Termasuk saya juga, supaya bisa melayani pemudik lebih baik,” katanya. Menurut Jonan, pekerjaan ini harus dianggap sebagai pilihan hidup, dan harus percaya bahwa insan transportasi adalah juga patriot. NAN

Artikel ini sudah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 27 Juni 2016

 

Ngobrol Angkutan Lebaran dengan Menhub Ignasius Jonan: “Stasiun Kereta Bisa Bagus, Kenapa Terminal Nggak.."

 

Ini salah satu menteri yang amat sibuk menjelang lebaran. Tidak pernah ikut mudik tapi ditunjuk sebagai Koordinator Penyelenggara Angkutan Lebaran. Sejak awal Ramadhan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, turun ke berbagai wilayah di Jawa, Bali, Sumatera. Kepada Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Kartika Sari dan Fotografer Patra Rizky Syahputra, Jonan menceritakan aktivitas dan programnya melakukan pengecekan secara nasional ribuan moda angkutan lebaran di terminal, pelabuhan dan bandara. Obrolan berlangsung di kediaman dinas, Jalan Widya Chandra, Jakarta Pusat, (19/6).

Bagian tersulit dari mempersiapkan angkutan mudik lebaran, apa ya?
Bagian tersulit adalah memberikan pemahaman, awarness, kepada semua pihak termasuk regulator, tentang pentingnya keselamatan. Bahwa mudik adalah suatu kegiatan extraordinary, karena memindahkan manusia dari tempat satu ke tempat lain, dengan jumlah minimal dua kali lipat dari akhir pekan atau bisa tiga kali lipatnya. Sehingga, aspek keselamatannya harus betul-betul diperhatikan. 

 

Yang sulit juga, menghadapi, yang memaksakan pemahaman. Kendaraan tidak laik jalan, tapi, memaksa diberangkatkan. Kalau diberangkatkan, lalu ada kecelakaan? Ya dianggap nasib. Lha, nggak bisa seperti itu. Kendaraan tidak layak ya, tidak boleh diberangkatkan. Ini contoh. Ada kapal Pelni kelebihan muatan, dicegat di Makasar. Syahbandar tidak memberi surat perintah berlayar. Ribut. Tapi, tetap tak boleh berangkat. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan, Syahbandar-nya yang akan dihukum, kalau perlu dipidanakan. Begitu semua penumpang diturunkan, ternyata ratusan tiketnya palsu. Nah, kalau ada tiket palsu, masa orang Pelni nuduh oknumnya orang luar? Pastilah ada kerjasama dengan orang dalam. Wong bikin tiket palsu kok bisa naik ke kapalnya, bagaimana?

 

Contoh lagi. Dulu kereta api jarak jauh dan menengah, pelayanannya hancur, sering kecelakaan saat lebaran, dan sebagainya. Sekarang tertib. Satu orang, satu seat. Hasilnya, lebih aman. Bahkan media massa tak perlu lagi datang ke Senen (Stasiun Senen, Red). Media pasang tivi di sana, mau liat apa? Liat ikan? Hehehe...

 

Dulu mudik naik kereta api sampai gelantungan, masuk lewat jendela...

Ya itu. Yang paling sulit adalah penyadaran tentang keselamatan transportasi. Saat, saya mengurus kereta api, prinsipnya, semua penumpang yang datang ke stasiun harus terangkut. Dan syarat penumpang yang terangkut, yang punya karcis. Kalau jumlah karcis melebihi tempat duduk ya, berarti operatornya goblok.

Bagaimana kondisi umum terminal-terminal tipe A di daerah? Menurut saya, sangat amat tidak layak, dibandingkan stasiun kereta. Yang paling mendingan ya, Terminal Bungur Asih, Surabaya. Sisanya, minta ampun. Nanti, kalau sudah dikembalikan ke Kementerian Perhubungan, akan saya benahi. Kemungkinan akhir tahun ini. 

 

Apakah Kemenhub sudah meminta kepada kepala-kepala daerah, agar terminal-terminal bis di wilayahnya dibenahi? Sudah disurati. Kadishubnya sudah diberi tahu, agar mengontrol setiap bis yang berangkat, memperhatikan aspek safety dan sebagainya. Seyogyanya, kepala daerah masing-masing bertanggungjawab atas terminal yang dikelola. Sudah saya kirimi surat. Tapi, sepanjang tujuh tahun lebih memimpin transportasi, saya yakin awarness kepala daerah soal ini tidak tinggi. Mereka aware, kalau ada kemacetan, karena takut diprotes. Atau, kalau ada masyarakat di pelabuhan yang tidak terangkut. Tapi, apakah mereka berhitung, misalnya, jumlah angkutannya cukup atau tidak. 

 

Secara umum pengelolaan terminal bis di daerah bagaimana sih?

Terminal bis yang di Jakarta, coba bandingkan dengan Stasiun Kereta Api Senen deh. Kalau ada terminal yang lebih bagus dari Stasiun Senen, maka mestinya mereka bisa mengelola sendiri. Asal tahu saja ya, di seluruh Indonesia itu, ada 700 stasiun kereta api dan hanya ada 140 terminal bis tipe A. Di Jabodetabek, ada 101 stasiun kereta api, bandingkan dengan jumlah terminal tipe A-nya nggak sampai 10. Kalau Stasiun Senen bisa bagus, masa terminal nggak bisa? Ini pesan bukan hanya untuk DKI ya. Sebaiknya jangan membangun moda transportasi lain, tanpa memperbaiki yang ada. Yang lama ditertibkan dulu, itu sudah luar biasa membawa perubahan di masyarakat.

 

Mengapa ada Kepala Daerah yang menginginkan agar terminal tipe A tidak dikelola Kementerian Perhubungan? Bagi Kementerian Perhubungan, mengelola terminal itu justru menambah biaya. Memang, biaya operasional dari Pemda akan dialihkan ke Pemerintah Pusat. Tapi yang terpenting, mau pelayanan lebih baik atau tidak? Nah ada yang mempertanyakan, Kemenhub apa mampu mengelola terminal bis? Jawaban saya, kalau saya menterinya, yakin bisa. Dulu kereta api saja bisa dikelola, padahal waktu itu saya bukan menteri, tapi bisa. 

 

Bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan mana saja yang sudah dicek dan siap menerima arus mudik? Begini ya. Yang menjadi fokus saat ini, 52 pelabuhan umum, 14 pelabuhan penyeberangan, 27 bandara, dan sekitar 80-an terminal tipe A di Jawa Bali Sumatera. Semua sudah dicek, dan proses perbaikan sampai tanggal 24 Juni. Tantangan terbesar ada di darat, karena bisnya banyak. Kita lihat, apakah personil di Kementerian Perhubungan ini bisa menyelesaikan pengecekan? Jangan hanya ngomong saja. Ini anggaplah sebagai satu ujian besar bagi kita regulator keselamatan. Bisa nggak mengecek ini semua? Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, sanggup nggak mengeceknya? Mestinya mampu, bukan hanya teori, tulis menulis, lalu sekolah, dapat doktor transportasi, tapi nggak mengerti, ini barangnya apa. Kalau nggak bisa, ya saya buang semua, saya cari orang lain. Ini saya bicara nggak pernah ngancam, tapi kalau ngomong, saya jalanin. 

 

Bagaimana prediksi arus mudik tahun ini. Perlambatan kondisi ekonomi, apakah berpengaruh ke arus mudik? Tetap terjadi penambahan sekitar 3-4 persen dibandingkan tahun lalu. Rinciannya, penumpang pesawat terbang naik minimal 7 persen, penumpang kapal laut turun 5-6 persen, dan bis turun 1-2 persen. Sedangkan penumpang kereta api naik 2-3 persen. Sehingga secara keseluruhan, peningkatan arus mudik kisaran 3-4 persen. Ini untuk transportasi umum ya. Yang non umum, kemungkinan akan naik juga. Yang saya takutkan, sepeda motor akan lebih banyak lagi dibanding tahun lalu. Yang bawa mobil sendiri juga. Kenapa? Karena makin bertambah jalan raya, mobil pribadi tidak akan berkurang. Di seluruh dunia, kalau jalan raya-nya bertambah, ya pasti kendaraan pribadi juga bertambah. 

 

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, arus mudik 2015 angkutan bus turun sekitar 8,2 persen dibanding 2014. Dan angkutan laut, turun sekitar 3,93 persen. Sedangkan penumpang di angkutan penyeberangan (naik 5,45 persen), kereta api (naik 0,98 persen) dan pesawat (naik 9,19 persen). Rinciannya sampai H+3 sebagai berikut:

Penumpang angkutan bis dari 3.836.259 (2014) menjadi 3.521.559 (2015)

Penumpang kapal laut dari 662.599 (2014) menjadi 636.546 (2015).

Penumpang Angkutan penyebrangan dari 2.587.376 (2014) menjadi 2.728.510 (2015)

Penumpang kereta api 2.864.167 (2014) menjadi 2.892.349 (2015)

Penumpang Pesawat domestik 2.490.088 (2014) menjadi 2.719.017 (2015)

 

Mengapa penumpang kapal laut dan bis turun? Kapal laut makin tidak populer untuk penumpang yang menempuh jarak jauh. Apalagi kalau daya tampung bandara makin besar. Makin banyak orang pilih pesawat karena menghemat waktu. Misal, dari Banjarmasin ke Surabaya. Menggunakan kapal laut bisa 18-20 jam. Bandingkan dengan pesawat, tak lebih dari 90 menit. Karcis pesawat 700-an ribu, naik kapal 200-300 ribu. Kalau orang punya uang lebih, akan pilih pesawat. Ke depan, kapal laut akan lebih banyak melayani angkutan barang. Kapal laut penumpang, sistemnya cluster. Satu kapal berputar di area tertentu. Misal, Kepulauan Aru, ada satu kapal memutari kepulauan, karena tidak semua titik di wilayah itu dibangun bandara. Begitu juga di Kepulauan Riau, Kepulauan Sangihe dan seterusnya.

Menteri sudah ngecek wilayah mana saja menjelang arus mudik? Kabarnya sudah ke Yogya, Malang, Banyuwangi, Batam, Balikpapan dan Lampung. Ada temuan menarik saat blusukan? Lho, ini bukan blusukan, tapi jalan-jalan hehehe... Yang paling menarik itu mengecek Pelabuhan Pelni di Sekupang (Batam). Itu bekas gudang, dan kondisinya sangat tidak layak. Lampu penerangan tidak cukup, toilet terbatas. Saya perintahkan, pindah ke Pelabuhan Batuampar, mulai Senin (20 Juni 2016, Red). Tapi, tadi saya cek, belum pindah. Kalau tak kunjung pindah, nanti saya cabut izin penyelenggara pelabuhannya. Kalau Syahbandarnya tak mau pindah, berarti ada apa-apanya. 

 

Tentang pengoperasian Terminal 3 Ultimate yang ditunda. Bagaimana tanggapan dari Presiden? Nggak ada. Menelpon saya juga tidak. Presiden biasa saja.

 

Bukankah Angkasa Pura 2 bercita-cita, Terminal 3 Ultimate jadi hadiah lebaran untuk masyarakat? Ya, cita-cita boleh saja.

 

Yang kurang di Terminal 3 Ultimate itu apa sih? Mungkin kalau hanya dari sisi layanan, tambah waktu satu dua minggu, bisa. Ini layanan saja ya, termasuk sistem pasokan bahan bakar, sebetulnya tidak bisa pakai truk tangki untuk airport sebesar itu. Lalu, kondisi listrik. Ya, saat ini satu demi satu diperbaiki. Tapi yang utama, airside, perlu pengaturan. Apron, taxi way dan sebagian ujung landasan, saat ini tidak kelihatan di tower, karena ketutupan bangunan bandara. Padahal, tower itu harus bisa melihat seluruh airside. Atau kalau tidak bisa, ya dibuat static radar untuk mengatur seluruh pergerakan yang ada di airside. Oleh tower sekarang ini hanya diberi CCTV. Padahal, untuk safety harus zero tolerance. Bisa menggunakan subtower atau AMC, Apron Management Control. Ini belum dibuat. Sekarang ini, mau menyewa moveable tower, miliknya Kemenhub. Katanya mau dicoba, sambil membangun. Ya, silakan saja, sambil kita lihat. 

 

Moveble tower atau mobile tower milik Kemenhub sudah diujicoba beberapa hari di Terminal 3 Ultimate. Namun hasilnya tidak efektif. Menurut Direktur Navigasi Ditjen Hubungan Udara, Novie Rianto, mobile tower tingginya hanya 7 meter saja. Padahal, tinggi garbarata (pintu belalai) mencapai 12 meter, tinggi ekor pesawat 737-800 sekitar 12 meter dan ekor pesawat Boeing 777 ada yang mencapai 15 meter. “Eyelevel mobil tower hanya sekitar 7 meter. Dan saat kena angin kencang langsung goyang,” katanya.

 

Jadi, dengan banyak kekurangan seperti itu, diperkirakan kapan Terminal 3 Ultimate bisa beroperasi? Apakah ada deadline dari Kemenhub? Kami menunggu kesiapan operator. Kalau merasa sudah siap, ya nanti kami uji lagi. Mengujinya cepat kok. Trial hanya 2-3 hari, lalu seminggu bisa jalan. Ini bukan kita bermaksud menghambat lho. Nggak ada untungnya kita menghambat. Justru kita ingin, makin cepat beroperasi makin baik. Tapi, harus memenuhi standar keselamatan penerbangan. ***

Artikel ini dimuat di 

Harian RakyatMerdeka

Edisi Jumat, 24 Juni 2016

 

Menteri Ignasius Jonan tentang Pengecekan Angkutan Lebaran: “Kendaraan Tak Layak Jalan, Tak Boleh Berangkat”

 

            Menjelang lebaran, tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman menjadi aktivitas yang paling seru. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebutnya sebagai kegiatan extraordinary atau luar biasa. Mengapa? Karena jumlah manusia yang berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, mencapai 2 atau 3 kali lipat dari hari libur biasanya. Kepada Tim Rakyat Merdeka, Menteri Ignasius Jonan bicara tentang persiapan angkutan mudik lebaran, dan perhatian pentingnya pada faktor keselamatan dan keamanan penumpang. Wawancara ini berlangsung di kediaman dinas, (19/6).

 

Bagaimana kesiapan transportasi umum untuk perjalanan arus mudik lebaran? Bagaimana cara Kementerian Perhubungan mengurangi angka kecelakaan? Target utamanya adalah perbaikan keselamatan dan layanan. Sesuai arahan Presiden, termasuk tidak boleh ada kemacetan di jalan raya. Ini merupakan tantangan besar. Bukan hanya saya yang ditugasi di Koordinasi Nasional (Arus Mudik), tapi yang paling berat adalah pihak Polri karena bertugas mengatur lalu lintas perjalanan. Untuk memenuhi target peningkatan keselamatan dan mengurangi kecelakaan, maka, semua sarana harus dicek. 

 

Berapa banyak kendaraan umum yang diperiksa? Jumlah bis AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) sekitar 46 ribu di Jawa, Bali dan Sumatera. Lalu 529 pesawat udara, 447 lokomotif dan 1600 gerbong penumpang. Selain itu, 1400-an kapal laut. Semuanya diperiksa sampai tanggal 24 Juni. Senin (20 Juni 2016) sudah ada laporan interimnya. Kita memberikan catatan, apa saja yang harus dipenuhi. Ada syarat no go item. Artinya, kalau ada item yang rusak, ya nggak boleh jalan. 

 

Mengapa proses pengecekan transportasi umum yang mendetail, baru dilakukan tahun ini? Dari dulu memang tidak pernah dilakukan pengecekan secara nasional.Inilah yang membedakan dengan operasi lebaran tahun lalu. Tahun 2015, ada pengecekan, tapi sifatnya sampling. Itu pun sudah menurunkan tingkat kecelakaan. Tahun ini, jika semua pengecekan berjalan baik, maka potensi lainnya, yaitu di kelalaian operator. Lalu, ada transportasi non umum. Misalnya sepeda motor, mobil pribadi. Nah, makanya, polisi mati-matian menyiapkan tempat-tempat istirahat untuk pemudik, dan sebagainya. Juga himbauan dimana-mana. 

 

Data Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan, angka kecelakaan mudik 2015 menurun 21,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selisihnya, mencapai 3.888 kasus. Kepala Korlantas Polri Irjen Condro Kirono, (26/7/2015), menyebut, penurunan angka kecelakaan berdampak pada menurunnya jumlah korban kecelakaan. Korban meninggal dunia, tahun 2014 mencapai 714 orang, sementara 2015, 657 orang, atau turun 8 persen. Juga angka korban luka berat turun 45 persen. Pada 2014, luka berat 1.939 orang, dan 2015, mencapai 1.068 orang. 

Banyak sekali jumlah moda angkutan yang dicek. Apakah jumlah aparat yang mengeceknya cukup? Seluruh personil (Kemenhub) jalan semua. Jumlahnya cukup. Dan ini sudah dilakukan sejak awal Juni sampai tanggal 24 Juni nanti. Hasilnya di-scrap. Kalau tidak memenuhi no go item, ya nggak boleh jalan. 

 

Bagaimana hasilnya? Banyakkah yang tidak memenuhi syarat?

Banyak yang kena, dan harus diperbaiki dulu. Yang terbanyak kena, bis. Itu hampir 80 persen bis tidak laik jalan. 

 

Wow hampir 80 persen? Lalu bagaimana tindaklanjutnya? Saya sudah panggil 130 perusahaan bis AKAP. Untuk bisa laik jalan, harus memenuhi lima hal. Pertama, speedometer harus berfungsi. Banyak bis punya speedometer, tapi nggak berfungsi. Kedua, kaca depan tidak boleh pecah. Ketiga, ban tidak boleh gundul. Vulkanisir ban belakang, boleh. Tapi ban depan dilarang. Dan keempat, seat belt untuk pengemudi harus ada. Ini memberi dampak beda secara psikologis, saat pakai seatbelt atau tidak. Dan lima, rem tangan harus berfungsi. Bis yang tidak memenuhi item ini, harus diperbaiki sampai tanggal 24 Juni. 

 

Apabila banyak bis AKAP yang tidak peduli no go item, masyarakat harus bagaimana?

Apakah masyarakat mau naik bis tapi, misalnya, speedometer nggak berfungsi? Masih ada moda lain. Kapal laut masih kosong. Atau naik kereta api. Penuh, ya cari tanggal yang kosong. Gitu aja. 

 

Mengapa pengecekan semua transportasi umum ini dilakukan hanya sebulan sebelum mudik lebaran? Apakah waktunya mencukupi? Lho, ada pengamat yang komentar. Ya, namanya pengamat kan memang bisanya berkomentar tapi belum tentu bisa menjalankan. Katanya, kenapa tidak dilakukan sejak awal tahun? Saya jawab, lho kalau dicek awal tahun, misalnya, speedometer putus lagi di bulan Mei, bagaimana?

 

Mekanisme pengecekan dimana?  Itu dilakukan di setiap terminal. Aparat Dinas Perhubungan semuanya harus jalan, dan mengecek.

Artikel ini sudah dimuat di halaman 1

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Jumat 24 Juni 2016

Eksklusif Dengan Menteri Keuangan Soal Pemotongan Anggaran Rp50 Triliun (2): "Presiden Minta Money Follow The Programs"

 

Bagaimana saran dari Presiden kepada Kementerian dan Lembaga terkait efisiensi ini... Presiden bilang, money follow the programs. Artinya begini. Misal, di kementerian ada lima dirjen. Nah, sekarang ini, untuk memenuhi unsur fair, kalau anggarannya 100, maka dibagi lima. Hasilnya, tiap dirjen dapat rata, beda dikit-dikit. Dari tahun ke tahun, begitu terus porsinya. Padahal, baiknya, jangan setiap tahun polanya sama.

            Misal, tahun ini dari lima dirjen, dua menjadi prioritas, karena melakukan program tertentu. Maka, Dirjen A dan B diberi porsi lebih besar, misalnya 60 persen untuk keduanya. Sisanya yang 40 persen dibagi tiga dirjen C D E. Kemudian, tahun depannya berubah. Giliran dirjen CD, yang dapat porsi besar, dan seterusnya. Nah, melakukan perubahan paradigma seperti ini tidak gampang. Karena, terus terang, Direktorat Jenderal ini kadang merasa kerajaannya, nggak boleh diganggu. Ada kebiasaan di birokrasi, kalau nilai anggarannya turun, seolah-olah dia merasa kerjanya gagal atau posisinya tidak penting. Padahal, dalam operasional, semua keberadaan mereka itu penting, dan pelayanan bisa kacau kalau mereka tidak ada. Nah, yang diinginkan adalah, kita bisa menegaskan skala prioritas, bukan hanya di omongan atau konsep. Tapi juga di anggaran.

 

Bagaimana dengan konsekwensi ke daerah? Apabila bagi hasil sumber daya alam menurun harganya, maka bagi hasil ke daerah juga turun ya. Memang yang terkena (pemotongan) adalah daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Selain itu, kita minta daerah melakukan penghematan di dana alokasi khusus (DAK) sekitar hampir 10 persenlah.

Tidak mengurangi programnya. Yang dihemat adalah pelaksanaan proyeknya.

 

Bagaimana sebaiknya Gubernur atau kepala daerah menyikapi pemotongan DAK ini. Apakah ada saran untuk mereka dari Kementerian? Dana desa di APBN, totalnya Rp770 triliun. Nah, di APBN-P berkurang menjadi Rp758 triliun. Tapi, transfer dana ke daerah itu masih di atas belanja kementerian lembaga. (Pemotongan) ini masih lebih kecil dari Kementerian/Lembaga, yang turun drastis dari Rp784 triliun menjadi Rp743 triliun. Bagi daerah, ini sebenarnya sangat cocok dengan semangat desentralisasi. Kita harapkan, begitu sampai ke daerah uangnya langsung diserap dengan sebaik-baiknya untuk menggerakan ekonomi daerah. Nah, ini kita punya catatan sampai akhir April, jumlah uang daerah atau uangnya pemda yang belum dipakai masih Rp230 triliun. Ini kan sayang ya. Kok uangnya di bank. Uang dikirim bukan untuk ditaruh di bank tapi untuk dipakai. Data tahun lalu, uang daerah yang keluar hanya Desember saja Rp140 triliun seluruh Indonesia. Bayangkan, dalam satu bulan Rp140 triliun sekaligus keluar. November, masih Rp240 triliun, lalu akhir Desember tinggal Rp100 triliuan. Nah, kita ingin sekarang agar belanja daerah lebih cepat terserapnya, dan lebih tersebar. Mudah-mudahan para kepala daerah ini bisa lebih semangat. Dan janganlah asal keluarin duit. Priroitas pada program yang bagus terutama infrastruktur dan yang terkait jaminan sosial masyarakat. 

 

Bagaimana baiknya swasta menyikapi efisiensi anggaran di pemerintahan ini. Pasti banyak juga dampaknya ke pengusaha kan ya...

Belanja barang misalnya mengurangi perjalanan dinas. Itu berarti mengurangi pendapatan hotel. Tapi kita menginginkan, ekonomi ini semata-mata bukan hanya oleh pemerintah, tapi justru sektor swasta ikut bergerak. Memang, kita melihat di sektor swasta masih banyak kendala. Saat ini kondisinya sedang tidak bagus, sehingga pemerintah harus di depan. Saat ini pemerintah harus realistis bahwa uangnya terbatas, maka kita harus melakukan penghematan. Menurut saya, long weekend itu bisa jadi salah satu solusi. Itu betul. Di banyak negara bikin long weekend dengan tujuan untuk menggerakan ekonomi.

 

Mengenai rencana pengenaan pajak online. Bagaimana perkembangannya.

Kita mau bikin aturan mengenai pajak untuk online. Ini supaya fair. Kita minta mereka bikin bentuk usaha tetap BUT untuk Google, Youtube, atau Twitter dan segala macam itu. Kita akan kenakan pajak final PPN maupun PPH. Ini untuk fairness. Saya yakin, sekarang ini transaksi online makin meningkat, meskipun transaksi ritel turun. Impor barang konsumsi terjadi, meski tidak ditoko, tetapi melalui pedagang e-commerce. Orang kebanyakan datang ke toko untuk ngecek barang, lihat display. Saat beli lewat online. Nanti e-commerce kena pajak juga. Kasian pedagang ritel kalau e-commerce tidak dikenai pajak. *** ***

Artikel ini sudah dimuat di

Harian RakyatMerdeka

Ediai Selasa, 14 Juni 2016

Eksklusif Dengan Menteri Keuangan Soal Pemangkasan Duit APBN Rp50 Triliun (1): "Kita Ini Belum Efisien, Masih Banyak Borosnya...”

 

Pemerintah makin mengetatkan ikat pinggangnya. Anggaran belanja negara dipangkas sekitar Rp50 triliun. Kedengarannya besar. Tapi Menteri Keuangan bilang, itu kecil, dibanding rencana pemangkasan anggaran yang pernah terjadi di tahun 2014. Bagaimana kondisi keuangan negara sesungguhnya? Berikut ini wawancara Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Dwi Nugroho dengan Menteri Keuangan Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro SE MUP PhD, Jumat (10/6) di salah satu sudut ruang kerjanya, di Gedung Direktorat Pajak, Jakarta Pusat.

 

            Bagaimana postur RAPBN Perubahan saat ini. Sepertinya terjadi pengetatan anggaran yang cukup besar...

            Sebenarnya pengajuan APBN-P bukanlah sebuah keharusan. Cukup APBN saja. Sekali pakai, sampai akhir masa anggaran. Tapi, APBN-Perubahan diajukan karena muncul sesuatu yang berubah signifikan di tengah tahun anggaran. Pertama, perubahan asumsi harga minyak. Misalnya, yang tadinya 50 US Dolar per barel, kini diajukan (perubahan) menjadi 30 US Dolar. Kenapa? Karena kita melihat perkembangan harga minyak yang sangat sulit menyentuh 50 US Dolar rata-rata setahun. Kedua, inflasi. Kemungkinan lebih rendah dari yang kita usulkan. (Awalnya 4,7 persen, kini menjadi 4 persen). Ketiga, nilai tukar. Kemungkinan lebih kuat dari Rp13.900 menjadi Rp13.500 per US Dolar.

Nah, disamping itu, kita juga melihat ada penurunan harga minyak. Gara-gara itu, maka ada kemungkinan penurunan penerimaan negara. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan PPh (Pajak Penghasilan) terkait migas akan turun. Potensi penurunannya hampir Rp90 triliun. Berarti, harus disikapi dengan menjaga balance anggaran. Kalau penerimaan menurun, tapi belanjanya tetap, ya defisit (anggaran) akan melebar cukup tajam. Sehingga, konsekwensinya, kita harus melakukan sesuatu. Nah, yang kita lakukan saat ini, memberikan ruang pelebaran defisit, tapi tidak terlalu besar. Hanya sampai 2,48 persen dari 2,15 persen.

 

Sesuai undang-undang, maksimal defisit anggaran 3 persen. Untuk memenuhi belanja negara, menambal kekurangannya dari mana? Defisit ini 2,48 persen. Artinya, kebutuhan penambahan anggaran untuk menutupi defisit, ya sekitar Rp40 triliun. Darimana penambahannya? Rencananya, Rp19 triliun kita pakai extra cash tahun lalu. Sisanya, pemerintah mengeluarkan surat berharga negara baru. Nah, kita juga melakukan pemotongan belanja di kementerian dan lembaga. Besarnya hampir Rp50 triliun.

Itu dipotong rata dengan metode. Pertama, anggaran yang diutamakan dipotong atau dihemat adalah belanja operasional yang tidak prioritas. Apa itu? Ya variasinya bisa dari perjalanan dinas, rapat kerja, seminar sampai belanja iklan, promosi dan segala macam. Itu kita minta dihemat. Selain itu, juga mengurangi belanja barang atau modal yang bukan prioritas. Contohnya, membangun gedung atau kantor, belanja furnitur, komputer harus dihemat. Dengan cara itu, maka kita berharap outcome dari APBN 2016 tidak terganggu. 

 

            Apakah ada pemotongan anggaran pembangunan infrastruktur? Itu belanja modal prioritas, belanja infrastruktur tetap terjaga. Kalau proyeknya bisa dikerjakan, kalau perlu dipercepat penyerapan anggarannya. Tapi yang tidak prioritas, anggarannya dipotong atau penyerapannya diperlambat. Ini untuk menjaga balance anggaran.           

            Berapa sebetulnya potensi penurunan pendapatan negara? Dari sisi penerimaan, ada potensi shortfall. Kami mengggunakan perhitungan sederhana. Penerimaan pajak nonmigas tahun lalu Rp1.011 triliun. Pertumbuhannya 13 persen dibanding 2014, maka dapatnya Rp1.142 triliun. Pertumbuhan ini angka wajar. Kalau kita gunakan angka yang sama tahun ini. Maka, akan ada shortfall Rp175 triliun dari target Rp1.317 triliun. Shortfall itu, kami harapkan bisa ditutup dengan tax amnesty. Harapannya, UU Tax Amnesty bisa selesai sebelum APBNP-nya diketok. Dua-duanya kita harapkan selesai pada bulan puasa ini.

 

Bagaimana antisipasinya apabila pembahasan tax amnesty tak selesai dan terus terjadi tarik ulur di DPR? Kita harapkan kesepakatan harus selesai sebelum APBN diketok. Sebenaranya, ini Panja jalan terus. Bukannya kita tidak ada kegiatan. Panja membahas pasal demi pasal. Ini adalah undang-undang yang sangat spesialis, maka bunyi pasalnya harus kuat. Tax amnesty harus laku dijual, agar bisa menarik sebanyak mungkin orang untuk ikut. Karena itu pasalnya perlu memberikan keyakinan. Itu yang membuat pembahasan menjadi agak lama. Jumlah pasal, sebenarnya tidak banyak.

 

Banyak pihak mengkritik rapat-rapat Panja Tax Amnesty tertutup. Bagaimana tanggapan Menteri? Kita mengikuti tata tertib DPR. Panja sebetulnya boleh tertutup, juga boleh terbuka. Yang saya ingat, hanya Rapat Panja APBN yang terbuka. Kalau undang-undang, rapat panjanya kebanayakan tertutup. Silakan cek di DPR recordnya. 

 

Apakah ada tarik ulur dalam pembahasan tarif tax amnesty?

Tarif masih dibahas. Pembahasan saat ini lebih banyak kepada definisi, bagaimana cara membuat orang yakin akan ikut. Bukan hal yang mudah mengajak orang membawa uangnya kembali ke Indonesia.

 

Bagaimana agar pengurangan anggaran sampai Rp50 triliun ini tidak berpotensi kepada menurunnya kinerja di kementerian atau lembaga? Sebenarnya tidak (menurunkan kinerja), karena anggaran yang dipotong bukan prioritas dan bukan operasional. Dengan teknologi IT dengan management yang lebih baik, harusnya bisa. (Pemotongan) Rp50 triliun itu kecil lho. Tahun 2014, pernah ada gede-gedean pemotongan anggaran sampai Rp100 triliun.

 

Oh iya? Bukankah selama ini APBN-P seringkali isinya berupa penambahan anggaran. Dan ada Dewan yang menyebut, baru sekarang APBN-P malah isinya pengurangan anggaran... Tahun 2014 pernah. Nah, pada nggak ingat kan? 2014, BBM harusnya naik, tapi diputuskan tidak naik. Maka, ada pemotongan Rp100 triliun. Tapi, saat pembahasan di badan anggaran DPR, pemotongannya diputuskan jadi Rp40 triliun. Jadi, nggak beda jauh dengan sekarang. Itu, orang lupa. Soal APBN-P jadi pengurangan, memang ada DPR yang bilang begitu ke saya. Dan saya bilang, kok bisa lupa. Tahun 2014 itu, zaman Pak SBY, saya yang memimpin panjanya, saat saya wakil menteri. Ada pemotongan. Jadi, APBN-P isinya tidak harus menambah. Justru, kita harus punya pikiran, APBN kredibel. 

 

 Jadi struktur APBNP sekarang lebih realistis? Ya harus lebih realistis. Tetapi memang harus ada catatan, ini disertai dengan tax amnesty.

 

Kementerian Keuangan juga anggarannya dipotong. Nah, yang dihemat apa saja?

Kita dipotong sekitar Rp1,4 triliun. Yang dihemat, utamanya perjalanan dinas, penundaan pembangunan gedung kantor. Dan ada peralatan bea cukai yang tidak urgent ditunda dan sebagainya. 

 

Apakah ada Kementerian yang tidak dipotong anggarannya, karena sifat programnya urgent seperti kesehatan dan pendidikan? Tidak ada. Semua Kementerian/ Lembaga kena potong dengan besaran yang berbeda. Kementerian PU, yang terkena pemotongan paling besar karena menerima anggaran yang paling besar. Tapi Menteri PU bilang ke saya, bisa. Karena masih ada anggaran dari sisa lelang. Ketika kita membikin rencana proyek, misalnya Rp100 miliar. Pas dilelang ternyata bisa Rp90 miliar. Nah, itu ada sisa lelang. Ada juga sisa kontrak. Pak Jonan (Menteri Perhubungan) cerita ke saya, sisa lelang dan sisa kontrak dijadikan satu, lalu Kementeriannya juga bisa menambah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jadi, (meskipun) APBN kementerian dikurangi, tapi dia bisa pakai PNBP-nya untuk belanja sendiri. Pak Jonan juga mengatakan, ada project yang dibatalkan karena tidak siap benar, dan ada penghemetan operasional, seperti rapat dan segala macamnya.

 

Jadi, anggaran Kementerian dikurangi, harus melakukan pengetatan ikat pinggang, tapi diharapkan bisa menaikkan PNBP-nya... Sebenarnya dibilang pengetatan ikat pinggang nggak juga. Kenapa? Ya, harus diakui, kita ini belum efisien. Masih ada borosnya. Porsi belanja pegawai masih cukup besar meski itu harus. Lalu belanja barang. Ini kecenderungannya, naik dan selalu mengikuti belanja total. Harusnya, belanja total bisa naik, tapi belanja pegawai ya tergantung. Nambah atau tidak. Ada kenaikan gaji atau tidak. Harusnya, porsi belanja prioritas ada di infrastruktur. Tapi, selalu kejadiannya, belanja barangnya ikut naik. Saya mengharapkan kementerian mengotimalkan pemungutan PNBP-nya dan juga me-review tarif PNBP. Kita tidak ingin tarif PNBP terlalu tinggi sehingga masyarakat tidak kesulitan.Tetapi ada tarif, yang terus terang, tidak di-review 20 tahun sehingga angkanya menjadi lucu dalam konteks hari ini. Kementerian harusnya melihat, mana tarif yang lebih mendekati market, mana tarif yang harus dijaga supaya masyarakat bisa akses. Contohnya di Kementerian Perhubungan. Begitu tarifnya terkait maskapai, mungkin bisa mengikuti tarif sesuai market. Tarif airport Soekarno-Hatta, ya dibuat asal tidak lebih tinggi dari Changi Singapura. Tapi, kalau PNBP menyangkut masyarakat, ya dijaga supaya tidak memberatkan.

 

Kementerian Perhubungan bisa menaikkan penerimaan melalui PNBP. Bagaimana kementerian lain? Memang, saya lihat, Kementerian yang paling agresif menaikkan PNBP-nya ya, Pak Jonan (Menteri Perhubungan Ignasius Jonan). ***

Artikel ini sudah dimuat di

Harian RakyatMerdeka

Edisi Selasa, 14 Juni 2016