Eksklusif Dengan Menkeu Prof Bambang Brodjonegoro: “Alhamdulillah, Kondisi Keuangan Kita Sangat Memadai...”

 

Menteri yang satu ini, tugasnya amat berat. Di pundaknya, ada tanggung jawab besar, menjaga keuangan negara tetap baik, di tengah situasi ekonomi yang sulit. Prof Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan di Kabinet Kerja, 

mencurahkan seluruh pikiran dan energinya untuk memikirkan ini. Kepada Tim Rakyat Merdeka, yaitu Kiki Iswara, Ratna Susilowati, Aditya Nugroho dan Fotografer Wahyu Dwi, Menteri yang cool ini bercerita tentang program dan strateginya menjadi bendahara negara. 

Presiden ingin proyek-proyek infrastruktur dikerjakan dengan cepat. Bagaimana kesiapan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung ini? Supaya implementasi program lebih cepat, utamanya belanja infrastruktur, kuncinya adalah ketersediaan uang. Yang kita kerjakan sekarang, memastikan bahwa anggaran sudah tersedia pada Januari. Jadi, pembiayaan untuk 2016 dicari sejak 2015. Alhamdulillah, kita mendapat freefunding dengan mengeluarkan SUN (Surat Utang Negara) dalam US Dollar. Jumlahnya cukup besar. Lalu ada private placement dari investor di luar negeri. Jadi, secara umum, kondisi cash Januari sangat memadai untuk memulai proyek. 

 

Ini berarti mengubah mekanisme kerja dari biasanya ya...

Dulu, biasanya pekerjaan dimulai Mei-Juni. Apalagi, pada 2015 ada perubahan nomenklatur kementerian, perubahan APBN, dan sebagainya, yang baru selesai sekitar Februari. Sekarang, tidak. Sehingga, Januari, anggaran untuk keperluan Kementerian/ Lembaga sudah siap. Demikian juga ke daerah. Januari kami sudah transfer DAU dan dana bagi hasil yang biasanya baru dikirim akhir triwulan 1. Ini dipercepat, untuk memastikan daerah memiliki ritme yang sama dengan pemerintah pusat. Kini, kita tinggal memastikan manajemen cash agar bisa mengimbangi percepatan dari proyek pembangunan.

 

Di awal tahun ini, sejumlah Kementerian sudah menyelesaikan tender dan masuk tahap penandatangan kontrak proyek. Apakah kinerja di semua Kementerian ini sama? Memang Presiden menghendaki percepatan pembangunan. Lelang (untuk proyek 2016), sebenarnya bisa dimulai Oktober 2015, begitu APBN diketok. Lalu, setelah DIPA diserahkan Desember, bisa segera teken kontrak dengan pihak ketiga. Januari groundbreaking, dan mungkin juga sudah mulai pembayaran termin satu. 

Apakah semua Kementerian ditargetkan belanja modal atau infrastrukturnya harus di awal tahun? Begini, belanja itu macam-macam tipenya. Ada belanja modal, atau belanja infrasturktur, seperti di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Proyek perlu dipercepat untuk memastikan selesai dalam tahun anggaran, sesuai kebutuhan. Jangan sampai proyek telat dimulai, lalu tidak selesai. Atau jangan sampai, ada percepatan tapi dipaksakan sehingga kualitas proyek tidak optimal. Kita ingin proyek kualitas baik, dan penyerapan anggarannya pun baik. Tapi, contoh lain, Kementerian Pertahanan, misalnya, membeli kapal perang. Itu juga belanja modal tapi yang jenis ini tidak harus mulai awal tahun. Proses pengadaannya disesuaikan dengan schedule pabrik, atau kesiapan terminal, dan sebagainya. 

 

Mengapa ada Kementerian yang penyerapan anggarannya tidak maksimal? Yang paling sering karena Kementerian atau Lembaga terlambat memulai proyek. Selain itu, perencanaan kurang bagus, sehingga saat lelang, belum siap. Kadang ada juga unsur ketakutan. Mereka kuatir dengan proses pengadaan dan takut diperhatikan penegak hukum. Selain itu, alasan teknis. Semisal, izin untuk pemakaian lahan yang kadang tidak sesuai waktunya dengan tahun anggaran.

 

Berapa total penyerapan anggaran tahun lalu? Yang terbesar Kementerian apa?  Tahun lalu, penyerapan anggaran total mencapai 91-an persen. Padahal, practically mulainya sekitar Mei. Jadi, cukup bagus. Terbesar Kementerian Pekerjaan Umum, yang penyerapan sekitar 92-an persen. Juga, Kementerian Perhubungan yang 70-an persen. Itu kemajuan bagus, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dulu, Kementerian Perhubungan, anggaran rendah, penyerapannya pun rendah. Saya liat, sekarang ini banyak Kementerian mengalami kemajuan penyerapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Kalau ada Kementerian yang penyerapan anggarannya rendah, apakah ada sanksi pemotongan anggaran di tahun berikutnya? Itu otomatis. Kalau ada Kementerian yang kinerja penyerapannya kurang bagus,  maka ketika dia minta tambahan anggaran di tahun berikutnya, tidak dijadikan prioritas. Yang diprioritaskan adalah Kementerian yang punya kemampuan penyerapan lebih baik. Anggaran Kementerian kan tidak harus nambah setiap tahun. Sesuai kebutuhan saja. Kurang atau menurun pun tidak masalah. Penurunan ini bukan berarti diberi sanksi. Tapi dianggap belanja sebesar sekian di Kementerian itu sudah cukup.

Mengenai dana desa. Bagaimana memastikan dana sampai ke daerah dan monitoring penggunaannya? Tahun lalu, fokusnya memasikan bagaimana dananya sampai dan bisa dimanfaatkan oleh desa. Itu tidak gampang. Karena 2015 itu tahun pertama, masih banyak yang belum siap, baik aturan maupun implementasinya. Sehingga dana itu banyak yang tertahan di kabupaten. Tapi menjelang akhir tahun, sebagian besar dana sudah turun ke desa. 

 

Mengenai pemakaiannya, memang butuh proses pembelajaran. Sesuai SK tiga menteri, dana desa diutamakan untuk membangun infrastruktur dengan pendekatan swakelola dan padat karya. Tapi masih banyak yang belum terbiasa. Ada desa yang mengontrakan pekerjaan ke pihak ketiga. Padahal, nilai proyeknya kecil, bagusnya dikerjakan melibatkan masyarakat agar manfaatnya lebih besar.

 

Apakah pengelolaan dana desa selama ini cukup akuntabel? Ya, memang masih proses belajar. Sekarang ini, kita buat mekanisme baru. Mereka harus memberikan laporan dulu mengenai penggunaan anggaran sebelumnya, sebagai dasar untuk pencairan tahap berikutnya.

 

Mengenai APBN. Menurut Anda kelebihan APBN di pemerintahan ini dibanding sebelumnya apa ya?Belanja modal di APBN ini loncat jauh dibanding sebelumnya. Tahun lalu, Rp250 Triliun untuk subsidi BBM, sekarang di bawah Rp100 Triliun. Belanja modal, tahun lalu untuk infrastruktur total Rp290 triliun, sekarang naik jadi sekitar Rp320 triliun. Kualitas belanja 2016 akan jauh beda. Lebih produktif, dan belanja sosial lebih terarah. Pemerintah juga komit memberikan 5 persen untuk kesehatan. Untuk pertama kalinya. Selama ini, belanja tersebut ada di UU tapi belum pernah dilaksanakan karena keuangan negara tak memenuhi. Sekarang bisa dikeluarkan dan itu dampaknya langsung ke Kesehatan, BKKBN, DAK Kesehatan, BPJS dan seterusnya. Selain itu, kita juga memperluas program keluarga harapan. Ada conditional cash transfer, pemberian tunai bersyarat. Dari tadinya hanya 2,5 juta keluarga, kini menjadi 4-6 juta keluarga. Ini semua bagian dari upaya untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

 

Tentang cukai rokok bagaimana? Sepertinya sejumlah pengusaha melancarkan protes atas kenaikan cukai rokok. Begini deh. Anda kalau ditanya, lebih senang dipajak atau ngga, pasti jawabanya nggak kan. Nah, pengusaha juga begitu. Mereka mungkin inginnya cukai ngga naik. Tapi yang meminta cukai dinaikan juga banyak. Misalnya, para penggiat kesehatan. Mereka itu jumlahnya banyak dan kuat lho. Bedanya mereka ngga punya duit. Sehingga, kita harus melakukan penihakan. Yang kena cukai paling tinggi, rokok putih dan mesin, sebab itu bukan rokok Indonesia. Lalu, rokok kretek yang menggunakan mesin. Dan, yang terakhir, paling kecil naiknya, ya rokok kretek tangan. Cukai dinaikkan maksudnya untuk mengendalikan konsumsi. 

Tentang politik, kadang publik menilai ada kegaduhan diantara anggota kabinet. Bagaimana anda menilainya? Kita sih fokusnya menjaga APBN. Selama ini antar kementerian sinergi dan komunikasi bagus.

Tentang isu-isu reshuffle kabinet, apakah mengganggu kinerja di internal kementerian? Tidak. Fokus saya di APBN. Selama APBN ngga terganggu, saya nggak ambil pusing soal reshuffle. Kesibukan di Kementerian Keuangan itu ada dua. Pertama APBN, dan kedua keuangan internasional. Kita menjaga dua sektor itu. ***

 

Tentang Sanksi Penyanderaan 

Begitu Diancam, Pengemplang Pajak Langsung Bayar

Mengenai pajak. Targetnya naik terus, tapi tidak mudah mencapainya. Bagaimana memastikan bahwa target pajak tahun ini cukup realistis?

Tahun 2015 kondisi ekonomi berat karena perlambatan, harga-harga komoditas turun, dan seterusnya. Tapi, penerimaan pajak kita prestasinya bagus. Malah mencatat landmark baru, karena lewat 1000 triliun. Penerimaan 

pajak non migas juga bagus, malah tumbuh 11 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan alamiah. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi 4,8 dan inflasi 3,3. Jadi pertumbuhan alamiahnya sekitar 8,1. Tapi, pajak nonmigas tumbuh 11 persen. Ini berarti ada ekstra effort 3 persen. 

Nah, di 2016, perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dan inflasi sekitar 4,7 persen. Berarti pertumbuhan alamiahnya sekitar 10 persen. Jika ditambah extra effort 3 persen, berarti persisnya target pajak 2016 adalah perolehan 2015 ditambah 13 persen. 

Tapi, ada tambahan satu hal. Kini kami sedang mengajukan RUU tax amnesti ke DPR. Ini adalah uang tebus yang bisa dianggap sebagai penerimaan pajak. Sekarang masih dihitung, berapa perkiraan uang tebus yang bisa masuk. Sehingga nantinya hasil penerimaan negara, akan on top dari angka tadi.

 

Mengapa pemerintah sepertinya kurang memaksimalkan pengejaran pengemplang pajak dan wajib pajak besar. Ada kesan lebih intens meningkatkan pengejaran wajib pajak kecil seperti UMKM dan pajak lainnya?Justru penerimaan terbesar itu, ya dari wajib pajak besar dan pengejaran pengemplang pajak. Pajak adalah masalah keadilan. Selain upaya intensifikasi juga ada ekstensifikasi. Saya bicara pajak UMKM bukan sekedar mengejar pajaknya. Tapi, yang mau dicapai adalah self assessment. Kita ingin mendorong agar semua orang sadar harus bayar pajak, sesuai kemampuan. Kita tidak ingin ada orang tidak bayar pajak, bukan karena PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tapi dia sengaja menghindari bayar pajak.

Anda, pekerja tetap dan punya gaji, membayar pajak. Lalu, misalnya, ada tetangga, pengusaha mengaku UMKM, punya penghasilan persis seperti anda. Berhak nggak dia nggak dipajaki? Ya, nggak dong. Kecuali tetangganya lebih miskin, dan masuk kategori PTKP. Pajak UMKM itu hanya 1 persen dari omset 4,8 miliar. Menyadarkan UMKM bayar pajak bukan untuk mengkerdilkan usaha mereka sebelum maju. Tapi, ini bagian dari mendidik jadi pengusaha. Suatu saat, mau ekspansi, dia harus punya NPWP. Kalau tak punya, mana ada bank yang mau kasih pinjaman. Membuat NPWP gampang, yang susah menanamkan kesadaran, harus bayar pajak. 

 

Tentang sanksi sandera atau gajeling untuk para pengemplang pajak, bagaimana implementasinya? UU Pajak membolehkan sandera. Nah, ada periode dimana hal itu tidak pernah dilakukan. Di tahun 2015, itu kita giatkan. Ada banyak pengemplang yang kena sandera. Memang kurang terekspose. Tapi, bagi saya, tidak terekspose tak apa, yang penting uangnya masuk. Itu jumlahnya besar. Bahkan, ada yang baru mau diancam sandera, sudah bayar.

Ada kesan selama ini pemerintah kurang tegas pada pengemplang pajak...

Kita tegas. Kita lakukan sandera. Nanti kita perkuat lagi, karena penunggak pajak masih ada. Masih banyak yang harus dikejar. Apalagi dengan program tax amnesti nanti, diharapkan penerimaan negara makin banyak. Orang yang selama ini bayar pajak tidak penuh, atau tidak bayar pajak dengan benar, atau tidak punya NPWP, kita ajak start.  Bereskan apa yang belum beres di masa lalu, kita beri awal yang baru. Cara ini diharapkan bisa mengurangi pembayar pajak nakal. Yang nakal jika minta pengampunan, bayar uang tebus. Setelah itu, dia tidak bisa nakal lagi. Mereka yang minta pengampunan, datanya akan terbuka semua. Selama ini, kami kesulitan mendapatkan data wajib pajak karena  akses ke bank nggak bisa. Padahal, bagaimana kita tahu kekayaannya, kalau kita tidak tahu akun bank-nya. 

Data-data yang dirilis Forbes tentang kekayaan seseorang, misalnya, apakah bisa dipakai untuk mengejar pajak? Itu data estimasi. Kebanyakan, itu berdasarkan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan. Bagus untuk bahan referensi profiling. Tapi, menagih pajak kan nggak bisa dengan cara mengira-ngira. Harus jelas. Menagih sekian, dasarnya apa, datanya konkrit, bukan estimasi. Mungkin banyak yang bilang sekarang ini banyak pengemplang pajak. Tapi problem kita adalah, nggak mudah mendapat data. Apalagi kalau mereka menyimpan uangnya di luar negeri. Nah, dengan pengampunan pajak, salah satu targetnya, kita bisa membereskan data base. Bukan kita yang mencari, tapi wajib pajaknya yang surrender. Dia declare apa yang dia punya. 

Berapa jumlah pembayar pajak Indonesia saat ini ya? Jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta. Dan hanya 27 juta yang punya NPWP (itu sekitar 11 persen). Dari jumlah itu, yang memasukan SPT tahunan cuma 10 juta. Dan dari jumlah itu, hanya 900 ribu orang Wajib Pajak membayar secara benar. Orang Indonesia itu, kebanyakan, income-nya lebih dari satu sumber. Nah, biasanya pajak mereka, kurang bayar. ***

 

 

 

Pekerjaan Amat Padat 

Saat Weekend, 

Main Badminton

          Saat ditunjuk jadi Menteri Keuangan, usia Bambang Brodjonegoro belum 50 tahun. Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 ini adalah putra bungsu Prof Soemantri Brodjonegoro, tokoh hebat, rektor UI paling berpengaruh (1964-1973) dan pernah menjadi Menteri ESDM (1967-1973) dan Mendikbud (1973). Sejak usia muda, Bambang Brodjonegoro berkiprah di dalam dan luar negeri. Dia tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi UI paling muda, karena diangkat saat usianya belum 40 tahun.

          Siapa tokoh yang dikagumi? Bambang Brodjonegoro menyebut salah satunya, Nelson Mandela. “Dia tokoh pemersatu yang paling murni. Sebagai orang hitam dan pernah disakiti orang kulit putih. Tapi, ketika akhirnya kekuasaan kembali ke orang-orang kulit hitam di negaranya, dia memastikan orang kulit putih tidak diganggu. Mandela tidak menggunakan politik balas dendam, tapi rekonsiliasi. Dan prinsip itu dipegang teguh sampai meninggal. Saat ini pun, hubungan kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan cair karena peran Mandela,” papar Bambang. 

          Apakah ada peran ayah dalam membentuk karakter dan cita-cita? “Ayah meninggal saat usia saya tujuh tahun. Tapi saya sering mendengar cerita tentang kiprah ayah saya. Dan itu membantu saya membentuk karir seperti sekarang,” jawabnya.

Di tengah kesibukan yang padat, hobi Bambang adalah main badminton. “Tiga minggu terakhir ini saya banyak tugas ke luar negeri. Jadi, hanya bisa main Sabtu Minggu. Saya punya kelompok khusus badminton,” katanya.

Masih ada waktu untuk keluarga? “Ya, kesibukan kerja memang luar biasa. Tugas kita berat. Tapi, saat weekend saya pakai benar-benar untuk keluarga. Jika libur, saya memilih tidak banyak aktivitas kecuali jika ditugaskan ke luar negeri,” papar Bambang. ***

Artikel ini telah dimuat di

Harian Rakyat Merdeka

Edisi Senin, 9 Februari 2016